Mantan Kabid Imigrasi Kedubes RI di China Diperiksa

Kompas.com - 23/10/2008, 18:52 WIB
Editor

JAKARTA, KAMIS - Tim Satuan Khusus Pemberantasan Korupsi Kejaksaan Agung (Kejagung) semakin giat mengungkap kasus dugaan korupsi di Kedutaan Besar (Kedubes) RI di China. Kamis (23/10), tim penyidik yang diketuai Faried Haryanto memeriksa mantan Kabid Imigrasi Kedubes RI di China, Arry Pramono. ''Dia (Arry Pramono) hari ini diperiksa sebagai saksi,'' tegas Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, M Jasman Panjaitan, di Kejagung, Jakarta, Kamis (23/10).

Arry Pramono yang menjabat pada tahun 2002 sampai 2004. Ketika itu, ia menggantikan Joko Budi Hartono, yang sehari sebelumnya telah diperiksa Kejagung sebagai saksi. Dalam kasus ini, Kejagung telah menetapkan dua tersangka yakni mantan Dubes RI di China yakni Letjen (Purn) Kuntara, dan Laksda (Purn) Anak Agung Kustia. Kasus ini terjadi pada rentang Mei 2000 hingga Oktober 2004.

Beberapa oknum Kedubes telah menarik biaya kawat sebesar 55 yuan atau 7 dollar AS dari setiap pemohon visa, paspor, dan surat perjalanan laksana paspor. Selama rentang tersebut, dana yang terkumpul sebesar 10.275.684,85 yuan dan 9.613 dollar AS. Namun, hasil pungutan itu tidak dimasukkan ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak. Melainkan digunakan untuk keperluan oknum Kedubes RI di China. Pungutan biaya kawat itu sendiri didasarkan Keputusan Kepala Perwakilan RI untuk RRC di Beijing Nomor 280/KEP/IX/1999 tentang tarif keimigrasian tanggal 24 September 1999.



Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri: Indonesia Perlu Miliki Desain Besar Sektor Pertanian

Mendagri: Indonesia Perlu Miliki Desain Besar Sektor Pertanian

Nasional
Mahfud MD Diminta Desak Malaysia dan Filipina Implementasikan Kesepakatan Trilateral

Mahfud MD Diminta Desak Malaysia dan Filipina Implementasikan Kesepakatan Trilateral

Nasional
Firli Bahuri Sebut Pengembalian Jaksa KPK atas Permintaan Jaksa Agung

Firli Bahuri Sebut Pengembalian Jaksa KPK atas Permintaan Jaksa Agung

Nasional
Kejagung Tarik Jaksa KPK yang Tangani Kasus Dugaan Pelanggaran Etik Firli Bahuri

Kejagung Tarik Jaksa KPK yang Tangani Kasus Dugaan Pelanggaran Etik Firli Bahuri

Nasional
Wabah Virus Corona, Ketua MPR Minta Pemerintah Keluarkan 'Travel Warning' Ke China

Wabah Virus Corona, Ketua MPR Minta Pemerintah Keluarkan 'Travel Warning' Ke China

Nasional
KPK Kembalikan Sejumlah Jaksa ke Kejagung, Jubir Bantah Terkait Kasus

KPK Kembalikan Sejumlah Jaksa ke Kejagung, Jubir Bantah Terkait Kasus

Nasional
Komnas HAM Sarankan Kuasa Hukum Lutfi Laporkan Dugaan Penyiksaan secara Resmi

Komnas HAM Sarankan Kuasa Hukum Lutfi Laporkan Dugaan Penyiksaan secara Resmi

Nasional
Migrant Care Minta Pemerintah Berikan Materi Antiradikalisme ke Calon Buruh Migran

Migrant Care Minta Pemerintah Berikan Materi Antiradikalisme ke Calon Buruh Migran

Nasional
Ketua DPP Mengaku Tak Tahu soal Iklan Foto Lutfi Alfiandi Pegang Bendera Nasdem

Ketua DPP Mengaku Tak Tahu soal Iklan Foto Lutfi Alfiandi Pegang Bendera Nasdem

Nasional
Kasus Jiwasraya dan Asabri, SBY Sebut Tak Perlu Ada Gerakan Turunkan Jokowi

Kasus Jiwasraya dan Asabri, SBY Sebut Tak Perlu Ada Gerakan Turunkan Jokowi

Nasional
Cegah Penyebaran Virus Corona, Kemenkes Aktifkan 21 'Kapsul Evakuasi'

Cegah Penyebaran Virus Corona, Kemenkes Aktifkan 21 "Kapsul Evakuasi"

Nasional
Dilaporkan ICW ke KPK, Ini Respons Yasonna Laoly

Dilaporkan ICW ke KPK, Ini Respons Yasonna Laoly

Nasional
Komnas HAM Minta Pemerintah Tuntaskan Proses Hukum Tragedi Semanggi

Komnas HAM Minta Pemerintah Tuntaskan Proses Hukum Tragedi Semanggi

Nasional
Kejaksaan Agung Geledah 3 Kantor Terkait Kasus Korupsi Jiwasraya

Kejaksaan Agung Geledah 3 Kantor Terkait Kasus Korupsi Jiwasraya

Nasional
Direksi TVRI Heran Liga Inggris Jadi Alasan Dewas Pecat Helmy Yahya

Direksi TVRI Heran Liga Inggris Jadi Alasan Dewas Pecat Helmy Yahya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X