Cita-cita dan Kesejahteraan Prajurit - Kompas.com

Cita-cita dan Kesejahteraan Prajurit

Kompas.com - 14/10/2008, 00:37 WIB

Silmy

Penghasilan cukup merupakan idaman semua orang meski tidak semua orang menjadikan penghasilan sebagai prioritas utama.

Kecukupan seseorang yang satu dengan yang lain tidak sama. Perasaan cukup seseorang lebih tepat mewakili kata sejahtera. Dengan demikian, kesejahteraan dapat didefinisikan sebagai rasa berkecukupan yang didasari atas kemampuan dalam pemenuhan kebutuhannya. Karena itu, ukuran kesejahteraan itu sebenarnya berasal dari diri sendiri.

Kesejahteraan seseorang setiap saat bergerak dengan kecenderungan meningkat seiring bertambahnya kebutuhan. Masalahnya, bagaimana jika penghasilannya kurang atau tidak cukup.

Setiap profesi memiliki cara dalam menambah penghasilannya, umumnya dengan menambah waktu kerja. Misalnya, seorang dokter menambah jam praktik, guru memberi les privat, dan pekerja dengan kerja lembur. Ada juga dengan cara berpindah kerja, baik secara vertikal maupun horizontal. Maksud secara vertikal adalah pekerjaan tetap, tetapi pindah perusahaan. Banyak contoh untuk hal ini, seperti pilot maskapai lokal pindah ke maskapai asing dan sebagainya.

Namun, bagaimana dengan militer. Militer menghadapi keterbatasan untuk memenuhi kebutuhan hidup sejahtera, baik dengan menambah waktu kerja maupun dengan berpindah profesi. Satu-satunya cara perbaikan penghasilan dengan mengandalkan anggaran dari pemerintah.

Sebelum reformasi, militer memiliki tiga pekerjaan ekstra yang—langsung atau tidak langsung—bisa menambah penghasilan prajurit. Ketiga pekerjaan itu adalah, pertama, keterwakilan di legislatif dalam wujud fraksi ABRI. Kedua, jabatan eksekutif menjadi gubernur, bupati/walikota. Ketiga, mendapat kesempatan luas untuk berbisnis.

Kini, dua pekerjaan ekstra pertama sudah ditiadakan. Tidak ada lagi Fraksi ABRI di DPR maupun DPRD. Juga tak ada lagi posisi eksekutif yang diperoleh sebagai ”hadiah”. Yang tersisa tinggal kesempatan berbisnis yang akhir tahun ini akan ”diserahkan” kepada pemerintah sesuai amanat UU No 34 Tahun 2004.

Bisnis TNI

Kita mengetahui bisnis milik militer (TNI) sebenarnya telah dimulai sejak perang kemerdekaan 1945-1949. Sejak itu bisnis di lingkungan militer terus berlangsung, berkembang hingga kini dan berpuncak pada era Soeharto. Selain diberi keleluasaan, saat itu bisnis militer mendapat dukungan fasilitas sehingga cepat membesar dan menggurita.

Alasan utama adanya bisnis militer adalah karena pemerintah dan DPR belum bisa menyediakan anggaran memadai sehingga TNI harus mencari tambahan untuk pemenuhan kesejahteraan prajurit dan keluarganya dari luar anggaran pemerintah (APBN).

TNI Profesional

Pada RAPBN 2009, terdapat penurunan jumlah anggaran belanja sebesar Rp 1,39 trilliun (3,8 persen) di Departemen Pertahanan, dari Rp 36,9 triliun (RAPBN 2008) menjadi Rp 35,0 triliun (RAPBN 2009). Amat absurd bila anggaran pertahanan mengalami penurunan justru ketika bisnis TNI harus diserahkan kepada pemerintah.

Keinginan untuk mewujudkan TNI profesional seyogianya diikuti dukungan kesejahteraan. Ini sesuai UU No 34 Tahun 2004 Pasal 49, ”Setiap prajurit TNI berhak memperoleh penghasilan yang layak dan dibiayai seluruhnya dari anggaran pertahanan negara yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.”

Kini, kenikmatan sipil akan rasa aman niscaya terwujud tanpa peran TNI. Tidak mungkin ekonomi bisa berjalan tanpa ada prasyarat aman. Apakah fair jika sipil bisa menjadi orang terkaya, memimpin daerah, menguasai legislatif, sedangkan kalangan militer harus menonton di barak, hidup pas-pasan, tetapi harus siaga perang dengan mempertaruhkan nyawa. Jika Departemen Keuangan tahun-tahun terakhir ini bisa meningkatkan kesejahteraan pegawainya, mengapa di lingkungan Departemen Pertahanan tidak bisa. Untuk Indonesia yang lebih baik, sipil dan militer perlu duduk bersama dan bermufakat, membuat deal of the century untuk bergandeng tangan berbagi peran.

Militer sudah hampir selesai mereformasi diri dan menunggu sipil untuk lebih memerhatikan peran militer dengan lebih bijak. Jika perhatian terhadap militer sulit terwujud, mungkinkah terlintas di benak sipil untuk ”menyalahkan” militer dengan ungkapan, ”Jika dari awal tahu menjadi tentara tidak sejahtera, mengapa menjadi tentara?” Jawabannya, tidak mungkin terlintas.

Silmy Karim Master dalam Perencanaan dan Kebijakan Publik Universitas Indonesia


Editor

Close Ads X