Disorientasi Ruang Yogyakarta akibat Patahnya Simbol

Kompas.com - 12/10/2008, 03:00 WIB
Editor

Selain pembentukan institusi kolektif, perlu juga dibuat kesepakatan bersama tentang tujuan tata kota yang kemudian diformalkan. Menurut Sudaryono, pengendalian kebijakan tata ruang oleh pemerintah daerah selama ini masih lemah. Hingga kini belum ada konsistensi antara perencanaan sebagai produk hukum formal dan implementasi di lapangan.

Potensi keistimewaan tata ruang di Yogyakarta masih cukup kaya. Keunikan DIY terletak, antara lain, pada tata ruang pedesaan dengan halaman rumah yang tidak berpagar. Secara garis besar, pola dasar pendirian Yogyakarta oleh Sultan Hamengku Buwono I sebenarnya mirip dengan beberapa kerajaan lain, seperti Majapahit, Demak, dan Surakarta. Tata kota terdiri dari pusat keraton, alun-alun, dan tempat ibadah.

Meski tetap mempertahankan keunikan dari sisi historis dan simbolis, tata ruang kota tetap harus memberikan ruang longgar bagi pengembangan tata sosial yang baru.

”Tata fisik lama tetap dipertahankan, tetapi fungsi baru bisa masuk dan tidak merusak yang lama. Belum terlambat untuk menyelamatkan tata ruang istimewa Yogyakarta asal ada kepedulian kolektif,” ungkap Sudaryono.

Tata ruang Yogyakarta menyimpan keunikan yang memampukan Yogyakarta untuk memiliki nilai keabadiannya. Dengan perencanaan tata ruang yang baik, Yogyakarta tidak perlu lagi mengalami degradasi sebagai suatu lintasan kolektif memori. Keterhilangan memori yang menumbuhkan rasa keterasingan terhadap kota belum terlambat untuk dicegah. Tinggal apakah ada kepedulian dan kemauan untuk bertahan atau membiarkan kota menjadi homogen setelah terseret zaman…

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Siapkan 4.100 Kamar Hotel di DKI untuk Isolasi Mandiri Pasien Covid-19

Pemerintah Siapkan 4.100 Kamar Hotel di DKI untuk Isolasi Mandiri Pasien Covid-19

Nasional
Pemerintah Pastikan Biaya Tes Usap Tak akan Beratkan Masyarakat

Pemerintah Pastikan Biaya Tes Usap Tak akan Beratkan Masyarakat

Nasional
Perseteruan Kasat Sabhara Polres Blitar dengan Atasannya, Mabes Polri Terjunkan Paminal

Perseteruan Kasat Sabhara Polres Blitar dengan Atasannya, Mabes Polri Terjunkan Paminal

Nasional
Dua Pekan Luhut Pimpin Penanganan Covid-19, Kasus Aktif di 10 Provinsi Diklaim Menurun

Dua Pekan Luhut Pimpin Penanganan Covid-19, Kasus Aktif di 10 Provinsi Diklaim Menurun

Nasional
Jokowi Sebut Pariwisata Akan Kembali Pulih Setelah Vaksin Disuntikkan

Jokowi Sebut Pariwisata Akan Kembali Pulih Setelah Vaksin Disuntikkan

Nasional
Setahun Kinerja Parlemen, Formappi: DPR Pendukung Setia Pemerintah

Setahun Kinerja Parlemen, Formappi: DPR Pendukung Setia Pemerintah

Nasional
Mahfud Bantah Pemerintah Terapkan Pendekatan Keamanan di Papua

Mahfud Bantah Pemerintah Terapkan Pendekatan Keamanan di Papua

Nasional
Periksa Tersangka Kasus Laboratorium Madrasah, KPK Konfirmasi Perintah Terkait Lelang

Periksa Tersangka Kasus Laboratorium Madrasah, KPK Konfirmasi Perintah Terkait Lelang

Nasional
Pemerintah dan DPR Mulai Bahas Draf Perpres TNI Atasi Terorisme

Pemerintah dan DPR Mulai Bahas Draf Perpres TNI Atasi Terorisme

Nasional
Tak Bisa Prediksi Puncak Covid-19, Satgas: Semua Tergantung Masyarakat

Tak Bisa Prediksi Puncak Covid-19, Satgas: Semua Tergantung Masyarakat

Nasional
Ini Alasan Banten dan Aceh Masuk Provinsi Prioritas Penanganan Covid-19

Ini Alasan Banten dan Aceh Masuk Provinsi Prioritas Penanganan Covid-19

Nasional
Mahfud Sebut TNI-Polri Tak Bisa Akses Periksa Jenazah Pendeta Yeremia

Mahfud Sebut TNI-Polri Tak Bisa Akses Periksa Jenazah Pendeta Yeremia

Nasional
Jaringan Masyarakat Sipil Dorong RUU PKS Dimasukkan Prolegnas Prioritas 2021

Jaringan Masyarakat Sipil Dorong RUU PKS Dimasukkan Prolegnas Prioritas 2021

Nasional
Satgas: Jangan Kucilkan Pasien Covid-19

Satgas: Jangan Kucilkan Pasien Covid-19

Nasional
Indonesia Minta Bantuan Alat Rapid Test Antigen ke WHO

Indonesia Minta Bantuan Alat Rapid Test Antigen ke WHO

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X