Disorientasi Ruang Yogyakarta akibat Patahnya Simbol

Kompas.com - 12/10/2008, 03:00 WIB
Editor

Mawar Kusuma

Kehidupan manusia Jawa selalu erat dengan simbol. Simbol itu diejawantahkan dalam penataan pola hidup, seperti tata ruang di wilayah DI Yogyakarta. Sejak pertama kali Yogyakarta dibangun oleh Sultan Hamengku Buwono I, masyarakat sudah terlatih untuk peka terhadap aneka simbol dalam tata ruang. Ketika simbol-simbol tersebut mulai terpatahkan, disorientasi dalam hidup pun mulai terjadi.

Belanda yang sangat memahami antropologi kekuasaan dan politik raja Jawa, misalnya, dengan lihai memperlemah kedudukan raja melalui kesengajaan pematahan simbol budaya. Pengacauan simbol menyebabkan rakyat terpecah-belah karena dipaksa untuk menyaksikan tumbuhnya dualisme kekuasaan dari keraton dan Residen Gubernur Belanda.

Ironisnya, penjajahan melalui pematahan simbol ini terus terjadi hingga sekarang dalam bentuknya yang lain. Jika Belanda mematahkan simbol untuk menunjukkan hegemoni kekuasaan, kali ini tata ruang Yogyakarta yang sarat fungsi simbolis dan historis semakin terkalahkan oleh kepentingan pasar.

Reduksi tata ruang Yogyakarta dengan pematahan fungsi simbolik oleh Belanda, antara lain terlihat saat pembuatan rel kereta api pada tahun 1867 yang memutus konsep garis imajiner. Pola bulevar atau jalan memanjang dari Tugu menuju Keraton yang menjadikan Yogyakarta berbeda dari kerajaan lain, terputus akibat rel kereta api. Gedung warisan Belanda yang saat ini dimanfaatkan sebagai Kantor Bank Indonesia dan kantor pos sengaja dibuat membelakangi dan menutupi keraton.

Secara politis, bulevar menegaskan kekuasaan raja. Kondisi psikologis, tamu keraton akan terperangkap dalam kekuasaan raja dan harus mempersiapkan diri ketika memasuki bulevar sebelum menghadap raja. Dari sisi keamanan, bulevar memudahkan memonitor musuh. Bulevar itu pun membangun simbol Yogyakarta, sekaligus mempermudah pembangunan pola guna tanah di sekitarnya.

Meski sanggup bertahan dari gempuran pematahan simbol oleh Belanda, beberapa titik bernilai sejarah di Yogyakarta justru tak sanggup bertahan dari terjangan zaman. Sebagai salah satu kantong keistimewaan tata ruang, empat masjid pathok negara, yaitu Masjid Mlangi, Masjid Ploso Kuning, Masjid Babadan, dan Masjid Dongkelan kian terjepit oleh pembangunan permukiman di sekitarnya.

Renovasi terhadap masjid penanda teritori Keraton Yogyakarta ini hanya dilakukan sebatas perbaikan bangunan, bukan kawasannya. Pembangunan perumahan dan spekulasi lahan semakin merajalela, seiring mulai berkurangnya kemampuan institusi untuk mengendalikan tata kota.

Penetrasi fungsi baru pada kawasan lama pathok negara semakin kentara dari tahun ke tahun. Dari empat masjid, hanya Masjid Ploso Kuning yang cenderung bertahan pada konsep awal. Masjid Babadan yang terletak di sebelah timur Keraton, yaitu di Kecamatan Banguntapan, Bantul, misalnya, terdesak oleh pesatnya pembangunan permukiman di sekelilingnya. Bahkan, tembok pembatas masjid pun telah beralih fungsi sebagai tembok rumah warga.

Warga Babadan, Sugiyanto, mengatakan bahwa Masjid Babadan sempat ditinggalkan jemaahnya ketika mereka bedol desa saat Jepang menyerang. Masjid itu kemudian dibangun kembali dari sisa fondasi dan tembok lama pada tahun 1964. ”Sulit untuk mengembalikan ke bentuk aslinya. Jika tidak dikendalikan, makam yang menyatu dengan masjid bisa terancam juga jadi perumahan,” kata Sekretaris Masjid, Suhari.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Siapkan 4.100 Kamar Hotel di DKI untuk Isolasi Mandiri Pasien Covid-19

Pemerintah Siapkan 4.100 Kamar Hotel di DKI untuk Isolasi Mandiri Pasien Covid-19

Nasional
Pemerintah Pastikan Biaya Tes Usap Tak akan Beratkan Masyarakat

Pemerintah Pastikan Biaya Tes Usap Tak akan Beratkan Masyarakat

Nasional
Perseteruan Kasat Sabhara Polres Blitar dengan Atasannya, Mabes Polri Terjunkan Paminal

Perseteruan Kasat Sabhara Polres Blitar dengan Atasannya, Mabes Polri Terjunkan Paminal

Nasional
Dua Pekan Luhut Pimpin Penanganan Covid-19, Kasus Aktif di 10 Provinsi Diklaim Menurun

Dua Pekan Luhut Pimpin Penanganan Covid-19, Kasus Aktif di 10 Provinsi Diklaim Menurun

Nasional
Jokowi Sebut Pariwisata Akan Kembali Pulih Setelah Vaksin Disuntikkan

Jokowi Sebut Pariwisata Akan Kembali Pulih Setelah Vaksin Disuntikkan

Nasional
Setahun Kinerja Parlemen, Formappi: DPR Pendukung Setia Pemerintah

Setahun Kinerja Parlemen, Formappi: DPR Pendukung Setia Pemerintah

Nasional
Mahfud Bantah Pemerintah Terapkan Pendekatan Keamanan di Papua

Mahfud Bantah Pemerintah Terapkan Pendekatan Keamanan di Papua

Nasional
Periksa Tersangka Kasus Laboratorium Madrasah, KPK Konfirmasi Perintah Terkait Lelang

Periksa Tersangka Kasus Laboratorium Madrasah, KPK Konfirmasi Perintah Terkait Lelang

Nasional
Pemerintah dan DPR Mulai Bahas Draf Perpres TNI Atasi Terorisme

Pemerintah dan DPR Mulai Bahas Draf Perpres TNI Atasi Terorisme

Nasional
Tak Bisa Prediksi Puncak Covid-19, Satgas: Semua Tergantung Masyarakat

Tak Bisa Prediksi Puncak Covid-19, Satgas: Semua Tergantung Masyarakat

Nasional
Ini Alasan Banten dan Aceh Masuk Provinsi Prioritas Penanganan Covid-19

Ini Alasan Banten dan Aceh Masuk Provinsi Prioritas Penanganan Covid-19

Nasional
Mahfud Sebut TNI-Polri Tak Bisa Akses Periksa Jenazah Pendeta Yeremia

Mahfud Sebut TNI-Polri Tak Bisa Akses Periksa Jenazah Pendeta Yeremia

Nasional
Jaringan Masyarakat Sipil Dorong RUU PKS Dimasukkan Prolegnas Prioritas 2021

Jaringan Masyarakat Sipil Dorong RUU PKS Dimasukkan Prolegnas Prioritas 2021

Nasional
Satgas: Jangan Kucilkan Pasien Covid-19

Satgas: Jangan Kucilkan Pasien Covid-19

Nasional
Indonesia Minta Bantuan Alat Rapid Test Antigen ke WHO

Indonesia Minta Bantuan Alat Rapid Test Antigen ke WHO

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X