Disorientasi Ruang Yogyakarta akibat Patahnya Simbol

Kompas.com - 12/10/2008, 03:00 WIB
Editor

Mawar Kusuma

Kehidupan manusia Jawa selalu erat dengan simbol. Simbol itu diejawantahkan dalam penataan pola hidup, seperti tata ruang di wilayah DI Yogyakarta. Sejak pertama kali Yogyakarta dibangun oleh Sultan Hamengku Buwono I, masyarakat sudah terlatih untuk peka terhadap aneka simbol dalam tata ruang. Ketika simbol-simbol tersebut mulai terpatahkan, disorientasi dalam hidup pun mulai terjadi.

Belanda yang sangat memahami antropologi kekuasaan dan politik raja Jawa, misalnya, dengan lihai memperlemah kedudukan raja melalui kesengajaan pematahan simbol budaya. Pengacauan simbol menyebabkan rakyat terpecah-belah karena dipaksa untuk menyaksikan tumbuhnya dualisme kekuasaan dari keraton dan Residen Gubernur Belanda.

Ironisnya, penjajahan melalui pematahan simbol ini terus terjadi hingga sekarang dalam bentuknya yang lain. Jika Belanda mematahkan simbol untuk menunjukkan hegemoni kekuasaan, kali ini tata ruang Yogyakarta yang sarat fungsi simbolis dan historis semakin terkalahkan oleh kepentingan pasar.

Reduksi tata ruang Yogyakarta dengan pematahan fungsi simbolik oleh Belanda, antara lain terlihat saat pembuatan rel kereta api pada tahun 1867 yang memutus konsep garis imajiner. Pola bulevar atau jalan memanjang dari Tugu menuju Keraton yang menjadikan Yogyakarta berbeda dari kerajaan lain, terputus akibat rel kereta api. Gedung warisan Belanda yang saat ini dimanfaatkan sebagai Kantor Bank Indonesia dan kantor pos sengaja dibuat membelakangi dan menutupi keraton.

Secara politis, bulevar menegaskan kekuasaan raja. Kondisi psikologis, tamu keraton akan terperangkap dalam kekuasaan raja dan harus mempersiapkan diri ketika memasuki bulevar sebelum menghadap raja. Dari sisi keamanan, bulevar memudahkan memonitor musuh. Bulevar itu pun membangun simbol Yogyakarta, sekaligus mempermudah pembangunan pola guna tanah di sekitarnya.

Meski sanggup bertahan dari gempuran pematahan simbol oleh Belanda, beberapa titik bernilai sejarah di Yogyakarta justru tak sanggup bertahan dari terjangan zaman. Sebagai salah satu kantong keistimewaan tata ruang, empat masjid pathok negara, yaitu Masjid Mlangi, Masjid Ploso Kuning, Masjid Babadan, dan Masjid Dongkelan kian terjepit oleh pembangunan permukiman di sekitarnya.

Renovasi terhadap masjid penanda teritori Keraton Yogyakarta ini hanya dilakukan sebatas perbaikan bangunan, bukan kawasannya. Pembangunan perumahan dan spekulasi lahan semakin merajalela, seiring mulai berkurangnya kemampuan institusi untuk mengendalikan tata kota.

Penetrasi fungsi baru pada kawasan lama pathok negara semakin kentara dari tahun ke tahun. Dari empat masjid, hanya Masjid Ploso Kuning yang cenderung bertahan pada konsep awal. Masjid Babadan yang terletak di sebelah timur Keraton, yaitu di Kecamatan Banguntapan, Bantul, misalnya, terdesak oleh pesatnya pembangunan permukiman di sekelilingnya. Bahkan, tembok pembatas masjid pun telah beralih fungsi sebagai tembok rumah warga.

Warga Babadan, Sugiyanto, mengatakan bahwa Masjid Babadan sempat ditinggalkan jemaahnya ketika mereka bedol desa saat Jepang menyerang. Masjid itu kemudian dibangun kembali dari sisa fondasi dan tembok lama pada tahun 1964. ”Sulit untuk mengembalikan ke bentuk aslinya. Jika tidak dikendalikan, makam yang menyatu dengan masjid bisa terancam juga jadi perumahan,” kata Sekretaris Masjid, Suhari.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini 3 Penyebab Maraknya Penggunaan Narkoba Menurut BNN, Dianggap Aib hingga Gaya Hidup

Ini 3 Penyebab Maraknya Penggunaan Narkoba Menurut BNN, Dianggap Aib hingga Gaya Hidup

Nasional
[UPDATE] Covid-19 5 Juni: Depok Tambah 6 Kasus Positif Baru, Total Jadi 578 Pasien

[UPDATE] Covid-19 5 Juni: Depok Tambah 6 Kasus Positif Baru, Total Jadi 578 Pasien

Nasional
BNN: Banyak Pengedar Narkoba Divonis Hukuman Mati, tapi Pelaksanaannya Belum

BNN: Banyak Pengedar Narkoba Divonis Hukuman Mati, tapi Pelaksanaannya Belum

Nasional
85 Tahun Syafii Maarif, Azyumardi Azra: Dia Seorang Demokrat

85 Tahun Syafii Maarif, Azyumardi Azra: Dia Seorang Demokrat

Nasional
Ketua MPR Sebut New Normal Tak Terelakkan, Harus Siap Praktikkan Gaya Hidup Baru

Ketua MPR Sebut New Normal Tak Terelakkan, Harus Siap Praktikkan Gaya Hidup Baru

Nasional
BNN Soroti Sindikat Narkoba Jaringan Iran yang Kembali Aktif di Tengah Pandemi

BNN Soroti Sindikat Narkoba Jaringan Iran yang Kembali Aktif di Tengah Pandemi

Nasional
Istana Minta Masyarakat Tetap Waspada di Masa PSBB Transisi

Istana Minta Masyarakat Tetap Waspada di Masa PSBB Transisi

Nasional
551 Pasien Covid-19 Tercatat Sembuh dalam Sehari, Tertinggi Sejak 2 Maret

551 Pasien Covid-19 Tercatat Sembuh dalam Sehari, Tertinggi Sejak 2 Maret

Nasional
Komplain Penyaluran Bansos dari Daerah Belum Terintegrasi dengan Pusat

Komplain Penyaluran Bansos dari Daerah Belum Terintegrasi dengan Pusat

Nasional
Relakan THR Miliknya untuk Nelayan Pesisir, 2 Prajurit TNI Ini Dapat Penghargaan Ketua MPR

Relakan THR Miliknya untuk Nelayan Pesisir, 2 Prajurit TNI Ini Dapat Penghargaan Ketua MPR

Nasional
Kapolri Ganti 2 Wakapolda dan Satu Direktur di Bareskrim, Total 120 Perwira Dimutasi

Kapolri Ganti 2 Wakapolda dan Satu Direktur di Bareskrim, Total 120 Perwira Dimutasi

Nasional
Kemendagri Gelar Lomba Sosialisasi New Normal, Pemda Pemenang Dapat Dana Insentif hingga Rp 169 Miliar

Kemendagri Gelar Lomba Sosialisasi New Normal, Pemda Pemenang Dapat Dana Insentif hingga Rp 169 Miliar

Nasional
Setelah 11 Minggu Tutup, Masjid Mabes TNI AU Akhirnya Laksanakan Shalat Jumat

Setelah 11 Minggu Tutup, Masjid Mabes TNI AU Akhirnya Laksanakan Shalat Jumat

Nasional
Data Amnesty: 69 Kasus Pembunuhan di Luar Proses Hukum di Papua, Pelakunya Tak Ada yang Diadili

Data Amnesty: 69 Kasus Pembunuhan di Luar Proses Hukum di Papua, Pelakunya Tak Ada yang Diadili

Nasional
Kasus Suap 14 Anggota DPRD Sumut, KPK Terima Pengembalian Uang Rp 1,78 Miliar

Kasus Suap 14 Anggota DPRD Sumut, KPK Terima Pengembalian Uang Rp 1,78 Miliar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X