2009, Indonesia Susah Dapat Utang dari ADB

JAKARTA, RABU - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pesimis Indonesia akan memperoleh pinjaman program pada tahun anggaran 2009 dari Bank Pembangunan Asia (ADB) mengingat keterbatasan finansial yang tengah dihadapi lembaga multilateral berbasis di Manila itu.

Direktur Pendanaan Luar Negeri Multilateral Bappenas, Dewo Broto Joko Putranto di Jakarta, Rabu (24/9) mengatakan, untuk memenuhi target penarikan pinjaman program pada 2009 sebesar Rp 23,790 triliun atau 2,6 miliar dollar AS, pemerintah akan sangat berharap dari Bank Dunia dan Japan Bank for International Cooperation (JBIC).
    
"Kan Bank Dunia sudah memperkenalkan skema refinancing. Jadi kalau buat program BOS (Bantuan Operasional Sekolah-red) sekitar 600 juta dollar AS, kemudian PNPM Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) sekitar 500 juta dollar AS, masih ada program DPL (Development Program Loan-red) lainnya. Jadi kemungkinan bisa lebih besar dari komitmen awal mereka 1,2-1,4 miliar dollar AS," katanya.
    
Pada skema refinancing, Bank Dunia akan mengganti sebagian anggaran yang telah dikeluarkan pemerintah untuk membiayai sebuah program yang dianggap sesuai dengan prioritas Bank Dunia.

Meskipun demikian, katanya, Presiden ADB Haruhiko Kuroda telah menjanjikan akan mencari sumber-sumber lain, terutama dari program-program di negara lain yang dibatalkan, untuk membiayai pinjaman proyek dan program di Indonesia.
    
Dia mengatakan, ADB juga tengah mempertimbangkan kemungkinan mengatasi masalah finansial dengan cara menaikkan setoran wajib dari masing-masing anggota. "Nah, kemungkinan memang diharapkan dari AS dan Jepang sebagai pemegang saham terbesar. Kalau Indonesia kan cuma lima persen. Selain itu, Keputusan apakah mendukung atau tidak harus ditentukan oleh Menkeu karena dia Gubernur ADB untuk Indonesia," katanya.
    
Keputusan itu sendiri, katanya, akan ditetapkan dalam pertemuan tahunan ADB di Bali pada tahun depan.

Dari JBIC, tambahnya, pemerintah diharapkan bisa menarik dana yang lebih besar dari tahun ini, terutama untuk pembiayaan program yang terkait dengan isu perubahan iklim. "Tahun ini, pinjaman program ’climate change’ dari JBIC kan sekitar 300 juta dollar AS," katanya.
    
Dari target sekitar 2,5-2,6 miliar dollar AS penarikan pinjaman program tahun ini, pemerintah menargetkan sekitar 1,2 miliar dollar AS dari Bank Dunia, sekitar 850 juta dollar AS dari ADB, sekitar 300 juta dollar dari JBIC dan sekitar 200 juta dollar AS dari Agence Francaise de Developpement (AFD).
    
Ditanya tentang realisasi penarikan pinjaman program 2008 hingga saat ini, Dewo menjelaskan pihaknya tidak mengetahui secara rinci. "Besok kita segera negosiasi LGDP )Local Government Development Program-red) yang besarnya sekitar 300 juta dollar AS. Mudah-mudahan disetujui akhir tahun ini dan dicairkan awal tahun depan," katanya.
    
Selain itu, katanya, masih ada program IRSDP (Infrastructure Reform Sector Development Program ) sebesar 1,2 miliar dollar AS yang akan dinegosiasikan pada akhir tahun ini.
    
Sebelumnya, Deputi Kemeneg PPN/Bappenas bidang Pendanaan Pembangunan Lukita Dinarsyah Tuwo memperkirakan komitmen pembiayaan yang disanggupi ADB pada 2009 hanya akan sekitar 500 juta dollar AS, turun dari rencana penarikan tahun ini sebesar 850 juta dollar AS.