JAKARTA, SENIN - Ketua Komite Indonesia Bangkit Rizal Ramli, mengatakan tindakan Mabes Polri yang akan menjadikan dirinya tersangka atas kasus penghasutan, merupakan tindakan politik. Bukan kasus hukum. Karenanya dia akan terus melakukan konsolidasi demokrasi dengan para tokoh demokrasi Indonesia.
Menurut mantan Menko Perekonomian era Presiden Gus Dur ini, jika benar kasus tersebut adalah kasus hukum, maka seharusnya yang ditangkap adalah pelaku di lapangan.
"Seharusnya yang membakar dan merusak mobil itu ditangkap dan diusut terlebih dahulu, baru kemudian menentukan siapa di balik itu semua," kata Rizal seusai menemui Gus Dur di Kantor PBNU Senin (22/9).
Lebih lanjut Rizal mengatakan, pada kejadian unjuk rasa penolakan kenaikan harga BBM tersebut dirinya dan Ferry Yulianto (Sekjen Komite Bangkit Indonesia) berada di luar wilayah Jakarta.
"Saat itu Ferry berada di China selama 10 hari, sedangkan saya di Cirebon mulai tanggal 23-24 Mei," katanya.
Karena itu, Rizal akan terus menggalang konsolidasi dengan tokoh-tokoh yang menurutnya demokratis, sebagai upaya melawan tindakan mabes Polri dan Pemerintah. "Saya akan mengadakan safari demokrasi supaya embrio ini, sebelum membesar bisa dihentikan secepatnya," kata Rizal.
Saat ditanya siapa saja yang akan diajak konsolidasi, Rizal enggan menjawab. "Nanti ada waktunya sendiri. Cuma untuk agenda besok, kami akan menemui Pak Amien Rais di kediamannya. Lusa, saya akan bertemu dengan Penasihat Presiden Bidang Hukum, Pak Adnan Buyung Nasution," ujar Rizal. (c11-08)
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.