Penyelesaian RUU Pornografi Alami

Kompas.com - 19/09/2008, 08:15 WIB
Editor

JAKARTA, JUMAT — Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Pornografi akan mengakomodasi seluruh kepentingan masyarakat. Karena itu, penyelesaian pembahasan RUU yang sudah hampir rampung ini akan dilakukan secara alami, tanpa tenggat yang mengikat.

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Pansus RUU Pornografi Yoyoh Yusroh seusai Rapat Panitia Kerja RUU Pornografi DPR dengan pemerintah, Kamis (18/9). Dari uji materi terakhir di Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Maluku, dan DKI Jakarta, persoalan yang masih mengganjal adalah Pasal 14 RUU Pornografi tentang pengecualian.

Pasal 14 RUU Pornografi menyebutkan, Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan materi seksualitas dapat dilakukan untuk kepentingan dan memiliki nilai: a. seni dan budaya; b. adat istiadat; dan c. ritual tradisional.

Kelompok yang meminta penghapusan pasal ini beranggapan pasal ini akan membuat bias pasal-pasal lainnya. Sedangkan kelompok yang menginginkan pasal ini tetap ada berpandangan pasal itu untuk melindungi adat istiadat dan ritual yang sudah hidup dalam masyarakat.

Yoyoh membantah jika hasil Panja RUU Pornografi akan ditandatangani kemarin dan diajukan ke sidang paripurna pada 23 September mendatang. Sejumlah tahapan pembahasan masih harus dilakukan, di antaranya rapat kerja dengan menteri terkait. Setelah itu, RUU baru dapat diajukan ke Badan Musyawarah DPR dan rapat paripurna.

Menyikapi adanya penolakan dari berbagai kelompok masyarakat di beberapa provinsi, Yoyoh menegaskan pro-kontra dalam setiap pembahasan RUU adalah wajar.

Meskipun ada UU lain yang telah mengatur persoalan pornografi, Yoyoh menilai RUU pornografi ini bersifat lex specialis atau khusus. RUU ini memberi penegasan terhadap UU lain yang mengatur pornografi secara terpisah-pisah dan memberikan sanksi yang lebih berat.

Anggota Panja RUU Pornografi dari F-PKB, Badriyah Fayumi, secara terpisah mengatakan, rapat panja selama dua jam akhirnya memutuskan membahas kembali hasil uji publik RUU itu di dalam rapat panja pada tanggal 23 dan 24 September. ”Masih banyak isi RUU yang perlu diperbaiki,” kata Badriyah.

Wakil Ketua Komnas HAM Hesti Armiwulan menilai, belum ada alasan mendesak untuk meletakkan pornografi dalam ketentuan khusus atau lex specialis. ”Tidak perlu buru-buru, cukup KUHP. Apalagi dalam rancangan tersebut substansinya masih multiinterpretasi,” katanya.

Jika terlalu besar ruang bagi multiinterpretasi, dikhawatirkan akan timbul penyelewengan yang dapat mencederai pemenuhan hak warga negara yang dijamin dalam konstitusi.

Dewan Kesenian Surakarta mengeluarkan pernyataan menolak RUU ini dengan alasan bertentangan dengan UUD 1945 dan telah memancing kontroversi luas. (MZW/NMP/JOS/ASA)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penyelesaian Perkara Terhambat, KPK Tambah Personel Jaksa

Penyelesaian Perkara Terhambat, KPK Tambah Personel Jaksa

Nasional
Isi Perjanjian FIR Indonesia-Singapura Belum Bisa Diakses Publik, Pakar Pertanyakan Klaim Pemerintah

Isi Perjanjian FIR Indonesia-Singapura Belum Bisa Diakses Publik, Pakar Pertanyakan Klaim Pemerintah

Nasional
KPK Dalami Uang Rp 200 Juta yang Diberikan Wali Kota Pepen ke Ketua DPRD Bekasi

KPK Dalami Uang Rp 200 Juta yang Diberikan Wali Kota Pepen ke Ketua DPRD Bekasi

Nasional
Sebagian FIR Masih Dikuasai Singapura, Kehormatan RI Sebagai Negara Besar Disorot

Sebagian FIR Masih Dikuasai Singapura, Kehormatan RI Sebagai Negara Besar Disorot

Nasional
PTM Berlanjut, Satgas: Bisa Dihentikan 2 Minggu jika Ada Temuan Kasus Covid-19

PTM Berlanjut, Satgas: Bisa Dihentikan 2 Minggu jika Ada Temuan Kasus Covid-19

Nasional
Kapolri: Perjanjian Ekstradisi dengan Singapura Optimalkan Pencegahan dan Pemberantasan Kejahatan Transnasional

Kapolri: Perjanjian Ekstradisi dengan Singapura Optimalkan Pencegahan dan Pemberantasan Kejahatan Transnasional

Nasional
MAKI Berharap Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura Tak Hanya di Atas Kertas

MAKI Berharap Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura Tak Hanya di Atas Kertas

Nasional
BNPB Uji Coba Blue Pass untuk Pelacakan Kontak Erat Covid-19

BNPB Uji Coba Blue Pass untuk Pelacakan Kontak Erat Covid-19

Nasional
Jaksa KPK Limpahkan Berkas Perkara 2 Terdakwa Kasus Korupsi Proyek Jalan di Bengkalis ke PN Tipikor Pekanbaru

Jaksa KPK Limpahkan Berkas Perkara 2 Terdakwa Kasus Korupsi Proyek Jalan di Bengkalis ke PN Tipikor Pekanbaru

Nasional
Akun Instagram Giring Sempat Hilang, PSI: Ini Operasi Buzzer Berbayar!

Akun Instagram Giring Sempat Hilang, PSI: Ini Operasi Buzzer Berbayar!

Nasional
KPK Buka Pengembangan Kasus Suap pada Proyek di Kabupaten Tulungagung

KPK Buka Pengembangan Kasus Suap pada Proyek di Kabupaten Tulungagung

Nasional
Dugaan Suap, Dua Pejabat Ditjen Pajak Jalani Sidang Perdana Hari Ini

Dugaan Suap, Dua Pejabat Ditjen Pajak Jalani Sidang Perdana Hari Ini

Nasional
Panglima TNI Ganti Nama Satuan Elite Korps Paskhas Jadi Kopasgat

Panglima TNI Ganti Nama Satuan Elite Korps Paskhas Jadi Kopasgat

Nasional
Satgas: Kasus Covid-19 Sedikit Naik, tapi Lebih Rendah dari Prediksi

Satgas: Kasus Covid-19 Sedikit Naik, tapi Lebih Rendah dari Prediksi

Nasional
Ini Rancangan Tahapan-Jadwal Pemilu 2024

Ini Rancangan Tahapan-Jadwal Pemilu 2024

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.