Rizal Ramli Belum Jadi Tersangka

Kompas.com - 19/09/2008, 07:45 WIB
Editor

JAKARTA, JUMAT — Rizal Ramli, Ketua Umum Komite Bangkit Indonesia, belum ditetapkan polisi sebagai tersangka dalam perkara demonstrasi anarki menentang kenaikan harga BBM. Status hukum Rizal sejauh ini masih sebagai saksi terhadap tersangka Ferry Yuliantono selaku Sekretaris Jenderal Komite Bangkit Indonesia.

Hal itu ditegaskan Direktur I Keamanan Negara dan Transnasional Badan Reserse Kriminal Mabes Polri Brigadir Jenderal (Pol) Badrodin Haiti, Kamis (18/9). ”Siapa bilang sudah tersangka? Kan jumpa pers kemarin saya katakan proses terhadap dia menunggu proses Ferry tuntas,” ujar Badrodin.

Sejumlah media kemarin memberitakan Menteri Koordinator Perekonomian pada era pemerintahan Abdurrahman Wahid itu akan dipanggil polisi sebagai tersangka.

Rabu lalu dalam jumpa pers di Mabes Polri, Badrodin mengumumkan berkas perkara Ferry telah selesai dan dinyatakan lengkap (P21) oleh kejaksaan. Badrodin mengungkapkan, polisi sudah cukup mengumpulkan bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan Rizal sebagai tersangka.

Ferry dan Rizal dikaitkan polisi dengan demonstrasi menentang kenaikan harga BBM pada Mei-Juni 2008. Demonstrasi berujung anarki pada 24 Juni 2008. Saat ditanya wartawan apakah surat penetapan Rizal sebagai tersangka sudah diterbitkan, Badrodin menjawab, surat penetapan resmi tersangka belum keluar (Kompas, 17/9).

Seusai jumpa pers, saat ditanya wartawan apakah Rizal akan dipanggil sebagai tersangka, Badrodin hanya tersenyum. Rizal, lanjut Badrodin, diindikasi sudah dapat terjerat Pasal 55, 56, 160 KUHP dalam perkara demonstrasi anarki tersebut.

Rizal saat dihubungi mengatakan, hingga kini belum ada surat pemanggilan pemeriksaan untuknya sebagai tersangka. Rizal dua kali diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Ferry. Pemeriksaan Rizal dilakukan pada 19 Agustus dan 21 Agustus 2008.

Pengacara Rizal, Sugeng Teguh Santoso, menyayangkan persoalan perbedaan pendapat tidak diselesaikan secara politik, tetapi dengan upaya hukum untuk menjustifikasi kriminalisasi perbedaan pendapat. ”Pemerintah seharusnya berjiwa besar menerima perbedaan pendapat, tidak berlebihan seperti ini,” katanya.

Secara terpisah, Komite Bangkit Indonesia diwakili Adhie Massardi, Kamis, mendatangi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Mereka mengadukan sikap polisi yang dinilai melakukan pembunuhan karakter terhadap Rizal Ramli.

Isu-isu terkait dengan rencana penangkapan Rizal oleh polisi merupakan tindakan pembungkaman terhadap sikap kritis Rizal. Sikap polisi itu dikhawatirkan menjadi ancaman bagi demokrasi dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia, khususnya hak untuk menyampaikan pendapat dan berekspresi. (SF/JOS)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bupati Jayapura Klaim Datang Bersama MRP Bertemu Jokowi di Istana Bogor untuk Bahas DOB

Bupati Jayapura Klaim Datang Bersama MRP Bertemu Jokowi di Istana Bogor untuk Bahas DOB

Nasional
Selama Ramadhan, Dompet Dhuafa Klaim Berhasil Kelola Dana Ziswaf Rp 35,6 Miliar

Selama Ramadhan, Dompet Dhuafa Klaim Berhasil Kelola Dana Ziswaf Rp 35,6 Miliar

Nasional
Jokowi Disebut Diam-diam Undang Anggota MRP di Istana Bogor Hari Ini

Jokowi Disebut Diam-diam Undang Anggota MRP di Istana Bogor Hari Ini

Nasional
Belajar dari Kemenanan Marcos Jr di Filipina, RI Diminta Hati-hati terhadap Medsos Jelang Pemilu 2024

Belajar dari Kemenanan Marcos Jr di Filipina, RI Diminta Hati-hati terhadap Medsos Jelang Pemilu 2024

Nasional
Soal Minyak Goreng, Anggota DPR: Presiden Sudah Berani, Menterinya Kurang Nyali

Soal Minyak Goreng, Anggota DPR: Presiden Sudah Berani, Menterinya Kurang Nyali

Nasional
Kepala Otorita: Kendaraan Tanpa Awak Akan Jadi Tulang Punggung Transportasi Publik di IKN

Kepala Otorita: Kendaraan Tanpa Awak Akan Jadi Tulang Punggung Transportasi Publik di IKN

Nasional
KPK Tahan Eks Dirjen Hortikultura Kementan Hasanuddin Ibrahim

KPK Tahan Eks Dirjen Hortikultura Kementan Hasanuddin Ibrahim

Nasional
Sinyal Kekhawatiran PDI-P di Balik Koalisi Dini Golkar-PAN-PPP

Sinyal Kekhawatiran PDI-P di Balik Koalisi Dini Golkar-PAN-PPP

Nasional
Penampakan Eks Dirjen Kementan Hasanuddin Ibrahim Pakai Rompi Tahanan KPK

Penampakan Eks Dirjen Kementan Hasanuddin Ibrahim Pakai Rompi Tahanan KPK

Nasional
Lemhannas Terus Godok Kajian Geopolitik 5.0, dari Ekonomi Hijau hingga Ketahanan IKN

Lemhannas Terus Godok Kajian Geopolitik 5.0, dari Ekonomi Hijau hingga Ketahanan IKN

Nasional
Cegah Penularan PMK Jelang Idul Adha, Pemerintah Diminta Percepat Vaksinasi pada Sapi

Cegah Penularan PMK Jelang Idul Adha, Pemerintah Diminta Percepat Vaksinasi pada Sapi

Nasional
Kasus Jiwasraya, Kejagung Sita Seluruh Area Tambang Batu Bara Milik Heru Hidayat

Kasus Jiwasraya, Kejagung Sita Seluruh Area Tambang Batu Bara Milik Heru Hidayat

Nasional
Bareskrim Musnahkan 238 Kg Sabu dan 121 Kg Ganja Hasil Pengungkapan 4 Kasus Berbeda

Bareskrim Musnahkan 238 Kg Sabu dan 121 Kg Ganja Hasil Pengungkapan 4 Kasus Berbeda

Nasional
UPDATE 20 Mei: 98.885 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19, Positivity Rate 1,83 Persen

UPDATE 20 Mei: 98.885 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19, Positivity Rate 1,83 Persen

Nasional
Langkah Konkret Kementerian KP untuk Wujudkan 'Smart ASN'

Langkah Konkret Kementerian KP untuk Wujudkan "Smart ASN"

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.