Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Suciwati Akan Bersaksi di Sidang Muchdi

Kompas.com - 16/09/2008, 07:07 WIB

Laporan wartawan Kompas.com, Inggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, SELASA - Istri almarhum Munir, Suciwati dijadwalkan akan memberikan keterangan sebagai saksi dalam sidang lanjutan kasus pembunuhan aktivis HAM Munir dengan terdakwa mantan Deputi V BIN Muchdi Pr yang akan berlangsung di PN Jakarta Selatan, hari Selasa (16/9) ini.

Menurut informasi yang diterima tim penasihat hukum Muchdi, selain Suciwati akan didengar pula keterangan dua saksi lainnya, Hendardi dan Usman Hamid. "Informasi yang kami terima, ada 3 saksi yang dihadirkan pada hari ini, yaitu Suciwati, aktivis Komite Aksi Solidaritas untuk Munir (Kasum) Hendardi dan koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) Usman Hamid. Suciwati kemungkinan ya akan cerita tentang Munir, dua lainnya mungkin tentang aktivitas almarhum. Kita dengar saja nanti," kata salah satu penasihat hukum Muchdi, Ahmad Kholid kepada Kompas.com, Selasa (16/9) pagi.

Sementara itu, Koordinator Tim JPU Cirus Sinaga yang dimintakan konfirmasi melalui pesan singkat dan telepon belum memberikan jawaban, mengenai kepastian saksi yang akan dihadirkannya. Sidang dijadwalkan akan berlangsung pukul 09.00.

Dalam sidang Selasa lalu, majelis hakim menolak keberatan eksepsi dari kuasa hukum Muchdi Pr dan memutuskan melanjutkan persidangan untuk membuktikan keterlibatan Muchdi dalam pembunuhan Munir. Kuasa hukum mengaku kecewa dengan putusan tersebut dan akan mengadakan perlawanan dengan materi yang sama di dalam eksepsi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Nasional
Wapres Sebut Target Penurunan 'Stunting' Akan Dievaluasi

Wapres Sebut Target Penurunan "Stunting" Akan Dievaluasi

Nasional
Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com