Ekonomi Perubahan Teknologi Pertanian

Pelambatan pertanian sejak awal 1990-an sebenarnya dapat dijelaskan dengan kegagalan Indonesia melembagakan perubahan teknologi baru itu. Ketika hegemoni kekuasaan negara dan pasar tidak lagi bersahabat dengan perubahan sosial masyarakat petani dan/atau transformasi struktural yang disyaratkan proses pembangunan, semakin lengkaplah penderitaan sektor pertanian.

Banyak orang awam mengira, era reformasi dan desentralisasi akan menjadi pintu masuk untuk reformasi dan pembenahan kelembagaan perubahan teknologi pertanian. Tampaknya ekspektasi itu harus tertunda.

Kesenjangan antara hasil riset di laboratorium/stasiun percobaan dan di tingkat lapangan/kehidupan petani terasa makin tinggi. Institusi yang ada tidak mampu menjembataninya.

Produktivitas padi Indonesia rata-rata saat ini tercatat 4,7 ton per hektar, jauh dari produktivitas ideal di tingkat percobaan yang dapat mencapai 8,3 ton per hektar. Pada skala percobaan, tentu ketersediaan air, kebutuhan input dan teknologi baru tersedia dengan cepat, serta kombinasinya sesuai anjuran. Sedangkan di lapangan, pupuk justru sering langka, benih unggul tidak tersedia, dan infrastruktur rusak.

Inilah tantangan dua dimensi. Di satu sisi adalah inovasi untuk menghasilkan benih baru yang mampu melonjakkan produksi dan produktivitas pangan pertanian, serta pendapatan petani. Di sisi lain, langkah nyata mengurangi kesenjangan produksi dan produktivitas, antara stasiun percobaan dan di tingkat petani.

Dimensi pertama, jalan keluarnya mensyaratkan kecerdasan, kejujuran, keteraturan, ketekunan, dan kesabaran, memegang prinsip pemuliaan tanaman dan perubahan teknologi baru, tepat guna, akurat, efisien, dan efektif.

Pemerintah wajib membenahi kebijakan riset dan pengembangan, meningkatkan alokasi anggaran, dan memberdayakan pusat penelitian di dalam negeri. Selain itu, melalui kemitraan dengan swasta, pengembangan bioteknologi akan menjadi alternatif yang prospektif untuk jangka menengah panjang.

Pada dimensi kedua, kesenjangan produksi dan produktivitas dapat dikurangi dengan upaya pelembagaan dan internalisasi perubahan teknologi baru dalam setiap kebijakan.

Masyarakat berharap banyak pada langkah revitalisasi sistem penyuluhan pertanian dalam arti sebenarnya. Mobilisasi ribuan penyuluh baru adalah satu langkah. Mereka masih perlu secara sistematis dibekali pemahaman pengetahuan pertanian, integritas, dan ketangguhan dalam menghadapi masalah di tingkat lapangan yang kompleks, termasuk beberapa dimensi penting dari fenomena kontroversi ”benih politik” seperti sekarang.

Bustanul Arifin Guru Besar Unila; Ketua Perhepi; dan Professorial Fellow MB IPB