Pihak Muchdi Kecewa, Kontras Lega

Kompas.com - 09/09/2008, 11:14 WIB
Editor

JAKARTA, SELASA - Menanggapi putusan sela majelis hakim PN Jakarta Selatan, Selasa (9/9), yang menolak keberatan kuasa hukum Muchdi Pr dalam persidangan Kamis lalu, koordinator kuasa hukum Muchdi Pr, Luthfie Hamid mengatakan pihaknya kecewa dengan putusan tersebut dan akan mengadakan perlawanan dengan materi yang sama di dalam eksepsi.

Luthfie menilai hakim gegabah ketika menolak bahwa ketidakcermaan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang menjadi materi keberatan kuasa hukum Muchdi Pr. Ketidakcermatan dakwaan, menurut Luthfie, terletak pada sebutan JPU terhadap status Muchdi pada saat terjadi penculikan aktivis 1998 sebagai Danjen Kopassus.

"Ketidakcermatan ini tidak diadopsi oleh hakim, tidak dianggap sebagai bagian dari eksepsi tapi justru bagian dari materi. Ini kan suatu kesalahan juga dalam putusan sela," ujar Luthfie usai persidangan.

Luthfie mengatakan persoalan status Muchdi itu merupakan sesuatu yang di luar pokok perkara jika dilihat dari tempus dan locus delictus (waktu dan tempat kejadan perkara) yang bukan bagian dari pokok perkara. "Harusnya hakim berani menyatakan terjadi ketidakcermatan dalam penyusunan dakwaan yang menurut pasal 143 (KUHP) harus dinyatakan batal demi hukum bukan dapat dibatalkan. Jadi hakim nggak punya diskresi untuk membatalkan tapi justru harus menaati untuk membatalkannya," tegas Luthfie.

Namun Luthfie mengaku akan tetap menunggu janji hakim untuk mmbebaskan Muchdi jika dalam persidangan nanti tidak terbukti bahwa Muchdi menjabat sebagai Danjen Kopassus pada saat terjadi penculikan aktivis 1998.

Sementara itu istri Munir, Suciwati, dan koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) Usman Hamid mengaku lega dengan putusan sela dari hakim. "Yang pasti apa yang didakwa JPU artinya fakta-fakta yang diberikan kepada hakim itu yang membuat putusan ini dilanjuykan. Itu saja yang melegakan saya," ujar Suci.

Dengan putusan sela ini, Usman berharap proses persidangan dapat berjalan lancar dimana JPU dapat menghadirkan bukti-bukti akurat yang memberatkan terdakwa dan PN Jaksel yang sah berwenang dapat mengusahakan persidangan yang obyektif. "Sejak semula kami sudah menduga bahwa pengadilan Jaksel berwenang untuk memeriksa perkara Muchdi," tandas Usman.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Perkembangan Kasus Brigadir J, Motif hanya  Untuk Orang Dewasa dan Kesimpulan LPSK

Perkembangan Kasus Brigadir J, Motif hanya Untuk Orang Dewasa dan Kesimpulan LPSK

Nasional
4 Fakta Covid-19 Subvarian Omicron BA.4.6

4 Fakta Covid-19 Subvarian Omicron BA.4.6

Nasional
Unjuk Keberanian Kapolri dari Awal sampai Akhir

Unjuk Keberanian Kapolri dari Awal sampai Akhir

Nasional
[POPULER NASIONAL] Mahfud MD Sebut Motif Pembunuhan Brigadir J Sensitif | Istri Ferdy Sambo Malu dan Menangis

[POPULER NASIONAL] Mahfud MD Sebut Motif Pembunuhan Brigadir J Sensitif | Istri Ferdy Sambo Malu dan Menangis

Nasional
Soal Asesmen Istri Ferdy Sambo, LPSK: Kesimpulan Kami Dia Tidak Butuh Perlindungan

Soal Asesmen Istri Ferdy Sambo, LPSK: Kesimpulan Kami Dia Tidak Butuh Perlindungan

Nasional
Perbedaan Justice Collaborator dan Whistleblower

Perbedaan Justice Collaborator dan Whistleblower

Nasional
14 Rekomendasi Tempat Ngopi di Cipete

14 Rekomendasi Tempat Ngopi di Cipete

Nasional
Tanggal 12 Agustus Hari Memperingati Apa?

Tanggal 12 Agustus Hari Memperingati Apa?

Nasional
Komnas HAM Belum Terima Data Residu Peluru di Tubuh Ferdy Sambo, Baru Data Brigadir J dan Bharada E

Komnas HAM Belum Terima Data Residu Peluru di Tubuh Ferdy Sambo, Baru Data Brigadir J dan Bharada E

Nasional
Bersiap Safari Politik, Puan Maharani Bentuk 'Tim Advance'

Bersiap Safari Politik, Puan Maharani Bentuk "Tim Advance"

Nasional
Ketua Komisi III Angkat Bicara soal Mahfud yang Sebut DPR Diam di Kasus Brigadir J

Ketua Komisi III Angkat Bicara soal Mahfud yang Sebut DPR Diam di Kasus Brigadir J

Nasional
Ramai Spekulasi Motif Ferdy Sambo, Anggota DPR: Jangan Kembangkan Narasi Apa Pun di Ruang Publik

Ramai Spekulasi Motif Ferdy Sambo, Anggota DPR: Jangan Kembangkan Narasi Apa Pun di Ruang Publik

Nasional
Tanggapi Jawaban soal 'Legal Standing', Kuasa Hukum Pelapor Suharso: KPK Gagal Paham

Tanggapi Jawaban soal "Legal Standing", Kuasa Hukum Pelapor Suharso: KPK Gagal Paham

Nasional
KPK Yakin Hakim PN Jaksel Tolak Gugatan Nizar Dahlan soal Suharso Monoarfa

KPK Yakin Hakim PN Jaksel Tolak Gugatan Nizar Dahlan soal Suharso Monoarfa

Nasional
Komnas HAM Terima 5 'Digital Video Recorder' Ter6kait Kasus Pembunuhan Brigadir J

Komnas HAM Terima 5 "Digital Video Recorder" Ter6kait Kasus Pembunuhan Brigadir J

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.