Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Lampu Kuning Untuk Golkar

Kompas.com - 03/09/2008, 18:02 WIB

JAKARTA,RABU- Kondisi Partai Golkar saat ini sedang menurun, apalagi terkait masalah pencalonan dan pengurutan daftar nomor caleg untuk Pemilu 2009. Golkar saat ini dipimpin oleh segelintir orang yang tidak sejalan dengan cita-cita Golkar di masa depan.  

 

Demikian diungkapkan anggota Komisi I Fraksi Golkar DPR RI Yuddy Chrisnandi di ruang pers Gedung DPR saat pernyataan pengunduran dirinya sebagai caleg Pemilu 2009, Rabu(3/9). Kader yang telah bergabung selama 16 tahun dan telah melewati tiga periode kepemimpinan itu merasa Golkar tidak transparan, seperti ada yang ditutup-tutupi. "Saya merupakan salah satu kader yang terabaikan dari prinsip kebenaran dan keadilan," tambahnya.  

Terkait penomorurutan caleg yang mewakili daerah pemilihan (dapil) VIII Jawa Barat, Yuddy merasa tidak mendapat penjelasan mengenai mekanisme penomorurutan tersebut. Padahal di dapil tersebut, yang terdiri atas Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, dan Kabupaten Indramayu, ia selalu berada di tiga besar. Bahkan di Kabupaten Cirebon ia berada di urutan pertama.

"Harusnya saya berada di nomor urut satu, namun ternyata di nomor empat. Saya tahu pun dari orang luar yang tidak resmi,"katanya.  

 

Meskipun demikian, saat akhir jumpa pers Yuddy menyatakan akan tetap melanjutkan tanggung jawabnya sebagai wakil rakyat hingga 2009 dan akan tetap menjadi kader partai Golkar. "Saya akan membangun partai Golkar di masa depan," tambahnya.(C12-08)

 

 

 

 

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Nasional
Wapres Sebut Target Penurunan 'Stunting' Akan Dievaluasi

Wapres Sebut Target Penurunan "Stunting" Akan Dievaluasi

Nasional
Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Nasional
Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Nasional
Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Nasional
Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com