Muchdi: Hadirkan Budi Santoso

Kompas.com - 21/08/2008, 12:29 WIB
Editor

JAKARTA, KAMIS - Kuasa Hukum Muchdi Pr, terdakwa dalam kasus pembunuhan Munir, meminta Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum bisa menghadirkan agen madya Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Santoso. Budi, yang tak berada di Indonesia, menjadi saksi kunci.

Dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), sejumlah fakta penting ia utarakan. Diantaranya, ia kerap menjadi perantara antara Pollycarpus Budihari Priyanto dengan Muchdi Pr selaku Deputi V BIN. Hal itu, menurut juru bicara kuasa hukum Muchdi, Lutfie Hakim, sangat penting untuk memperkuat pembuktian.

"Menjadi concern besar dari penasehat hukum untuk meminta dan mengusahakan dengan keras agar Budi Santoso dihadirkan sebagai saksi atau apabila pengadilan ataupun JPU tidak bisa memnuhi permintaan kami ini, kami meminta Budi Santoso dicoret dari daftar sebagai saksi dalam pembuktian ini," kata Lutfie usai persidangan di PN Jakarta Selatan, Kamis (21/8).

Alasan bahwa Budi tak berada di Indonesia, tegas Lutfie, tak bisa dijadikan alasan. Sebab, sebagai saksi kunci kesaksiannya sangat dibutuhkan. Keterangan yang disampaikan Lutfie di BAP harus diutarakan dimuka persidangan. "Betul dia diluar Indonesia, tapi dia saksi kunci dan ini perkara dengan ancaman hukuman yang sangat tinggi. Sangat tidak manusiawi hanya karena alasan di luar negeri kemudian tidak bisa dihadirkan," ujar Lutfie.

Permintaan menghadirkan Muchdi ini, akan menjadi salah satu poin dalam nota keberatan (eksepsi) yang akan dibacakan pada persidangan selanjutnya 2 September mendatang. Poin lainnya, mengenai kekaburan dakwaan. Kekaburan yang dimaksud Lutfie adalah dakwaan JPU dinilai hanya berdasarkan asumsi, bukan fakta peristiwa.

"Contohnya, menyatakan Muchdi Pr karena dendam terhadap Munir dan seterusnya. Jelas ini sangat kabur. Siapa yang menyatakan dendam? tidak ada saksi yang mengatakan itu, selengkapnya nanti saja saat pembacaan eksepsi," kata dia. (ING)



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KSAD: Pratu Lukius Belot ke KKB Bawa Kabur 2 Megasen Berisi 70 Butir Peluru Kaliber 5,56 Mm

KSAD: Pratu Lukius Belot ke KKB Bawa Kabur 2 Megasen Berisi 70 Butir Peluru Kaliber 5,56 Mm

Nasional
Puan Maharani Sebut Perempuan Pegang Peranan Penting Tingkatkan Budaya Literasi

Puan Maharani Sebut Perempuan Pegang Peranan Penting Tingkatkan Budaya Literasi

Nasional
Kemenlu Belum Dapat Pastikan Kedatangan Pemimpin Junta Militer Myanmar Ke Jakarta

Kemenlu Belum Dapat Pastikan Kedatangan Pemimpin Junta Militer Myanmar Ke Jakarta

Nasional
ICJR: UU ITE Tidak Melindungi Korban Kekerasan Berbasis Gender

ICJR: UU ITE Tidak Melindungi Korban Kekerasan Berbasis Gender

Nasional
Muhadjir Akui Pemerintah Teledor Saat Awal Pandemi Covid-19

Muhadjir Akui Pemerintah Teledor Saat Awal Pandemi Covid-19

Nasional
Menko PMK Sebut Pemerintah Koreksi Zonasi Warna Penanda Risiko Covid-19

Menko PMK Sebut Pemerintah Koreksi Zonasi Warna Penanda Risiko Covid-19

Nasional
Begini Nasib Uji Klinis Vaksin Nusantara Usai Muncul Nota Kesepahaman KSAD, Menkes, dan BPOM

Begini Nasib Uji Klinis Vaksin Nusantara Usai Muncul Nota Kesepahaman KSAD, Menkes, dan BPOM

Nasional
Hari Ini dalam Sejarah, Saat Soeharto Resmikan Pembukaan TMII

Hari Ini dalam Sejarah, Saat Soeharto Resmikan Pembukaan TMII

Nasional
Menko PMK Ungkap PPKM adalah Strategi Baru Pemerintah Tangani Covid-19

Menko PMK Ungkap PPKM adalah Strategi Baru Pemerintah Tangani Covid-19

Nasional
Sebut Indonesia Dililit Hutang, Dimyati: RUU Perampasan Aset Perlu Jadi Prioritas

Sebut Indonesia Dililit Hutang, Dimyati: RUU Perampasan Aset Perlu Jadi Prioritas

Nasional
Pemerintah Diminta Klarifikasi soal Nama KH Hasyim Asy'ari yang Tak Tercantum dalam Draf Kamus Sejarah

Pemerintah Diminta Klarifikasi soal Nama KH Hasyim Asy'ari yang Tak Tercantum dalam Draf Kamus Sejarah

Nasional
Menteri PAN RB Jamin Kerahasiaan dan Keamanan Soal Seleksi CASN 2021

Menteri PAN RB Jamin Kerahasiaan dan Keamanan Soal Seleksi CASN 2021

Nasional
Serahkan Soal Tes Calon ASN ke Menpan RB, Nadiem Komitmen Bantu Rekrut Smart ASN

Serahkan Soal Tes Calon ASN ke Menpan RB, Nadiem Komitmen Bantu Rekrut Smart ASN

Nasional
Kemkominfo: Konten Jozeph Paul Zhang Langgar UU ITE

Kemkominfo: Konten Jozeph Paul Zhang Langgar UU ITE

Nasional
Moeldoko: Soal Reshuffle yang Tahu Hanya Presiden

Moeldoko: Soal Reshuffle yang Tahu Hanya Presiden

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X