Muchdi: Hadirkan Budi Santoso

Kompas.com - 21/08/2008, 12:29 WIB
Editor

JAKARTA, KAMIS - Kuasa Hukum Muchdi Pr, terdakwa dalam kasus pembunuhan Munir, meminta Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum bisa menghadirkan agen madya Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Santoso. Budi, yang tak berada di Indonesia, menjadi saksi kunci.

Dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), sejumlah fakta penting ia utarakan. Diantaranya, ia kerap menjadi perantara antara Pollycarpus Budihari Priyanto dengan Muchdi Pr selaku Deputi V BIN. Hal itu, menurut juru bicara kuasa hukum Muchdi, Lutfie Hakim, sangat penting untuk memperkuat pembuktian.

"Menjadi concern besar dari penasehat hukum untuk meminta dan mengusahakan dengan keras agar Budi Santoso dihadirkan sebagai saksi atau apabila pengadilan ataupun JPU tidak bisa memnuhi permintaan kami ini, kami meminta Budi Santoso dicoret dari daftar sebagai saksi dalam pembuktian ini," kata Lutfie usai persidangan di PN Jakarta Selatan, Kamis (21/8).

Alasan bahwa Budi tak berada di Indonesia, tegas Lutfie, tak bisa dijadikan alasan. Sebab, sebagai saksi kunci kesaksiannya sangat dibutuhkan. Keterangan yang disampaikan Lutfie di BAP harus diutarakan dimuka persidangan. "Betul dia diluar Indonesia, tapi dia saksi kunci dan ini perkara dengan ancaman hukuman yang sangat tinggi. Sangat tidak manusiawi hanya karena alasan di luar negeri kemudian tidak bisa dihadirkan," ujar Lutfie.

Permintaan menghadirkan Muchdi ini, akan menjadi salah satu poin dalam nota keberatan (eksepsi) yang akan dibacakan pada persidangan selanjutnya 2 September mendatang. Poin lainnya, mengenai kekaburan dakwaan. Kekaburan yang dimaksud Lutfie adalah dakwaan JPU dinilai hanya berdasarkan asumsi, bukan fakta peristiwa.

"Contohnya, menyatakan Muchdi Pr karena dendam terhadap Munir dan seterusnya. Jelas ini sangat kabur. Siapa yang menyatakan dendam? tidak ada saksi yang mengatakan itu, selengkapnya nanti saja saat pembacaan eksepsi," kata dia. (ING)



Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres Sebut Radikalisme Perlu Ditangani Sejak Usia Dini, Hulu ke Hilir

Wapres Sebut Radikalisme Perlu Ditangani Sejak Usia Dini, Hulu ke Hilir

Nasional
Pasca-Bom Medan, Polda Metro Jaya Ingatkan SOP Masuk Markas Kepolisian

Pasca-Bom Medan, Polda Metro Jaya Ingatkan SOP Masuk Markas Kepolisian

Nasional
Presiden PKS: Sebagai Oposisi, Bukan Berarti Kami Akan Jatuhkan Pemerintah

Presiden PKS: Sebagai Oposisi, Bukan Berarti Kami Akan Jatuhkan Pemerintah

Nasional
KPK Ingatkan Pengusaha Lapor ke Aparat Bila Dimintai Uang oleh Pejabat

KPK Ingatkan Pengusaha Lapor ke Aparat Bila Dimintai Uang oleh Pejabat

Nasional
Soal Nama Cucunya yang Ketiga, Ini Kata Jokowi...

Soal Nama Cucunya yang Ketiga, Ini Kata Jokowi...

Nasional
PKS Dinilai Berpeluang Jadi 'Market Leader' di Antara Partai Oposisi

PKS Dinilai Berpeluang Jadi "Market Leader" di Antara Partai Oposisi

Nasional
Senin Pekan Depan, Jaksa Agung Lantik 3 Jaksa Agung Muda dan 3 Staf Ahli

Senin Pekan Depan, Jaksa Agung Lantik 3 Jaksa Agung Muda dan 3 Staf Ahli

Nasional
KPK Periksa Eks Menag Lukman Hakim Terkait Dugaan Korupsi Penyelenggaraan Haji dan Gratifikasi

KPK Periksa Eks Menag Lukman Hakim Terkait Dugaan Korupsi Penyelenggaraan Haji dan Gratifikasi

Nasional
Menyoal Sertifikasi Pernikahan: Intervensi Ranah Privat, Risiko Perzinaan, hingga Penjelasan Pemerintah

Menyoal Sertifikasi Pernikahan: Intervensi Ranah Privat, Risiko Perzinaan, hingga Penjelasan Pemerintah

Nasional
Jaksa Agung soal Kelanjutan Program TP4: Kami Akan Bawa ke Raker

Jaksa Agung soal Kelanjutan Program TP4: Kami Akan Bawa ke Raker

Nasional
Komnas HAM Minta Pendekatan Keamanan di Papua Dievaluasi

Komnas HAM Minta Pendekatan Keamanan di Papua Dievaluasi

Nasional
Komnas HAM: Kecenderungan Sikap Intoleransi Menguat di Kalangan Anak Muda Terdidik

Komnas HAM: Kecenderungan Sikap Intoleransi Menguat di Kalangan Anak Muda Terdidik

Nasional
Polemik Ahok Jadi Bos BUMN, dari Batasan Aturan hingga 'Positive Thinking' Sandiaga Uno

Polemik Ahok Jadi Bos BUMN, dari Batasan Aturan hingga "Positive Thinking" Sandiaga Uno

Nasional
KPK Tetapkan 2 Tersangka Baru Terkait Kasus Bupati Cirebon

KPK Tetapkan 2 Tersangka Baru Terkait Kasus Bupati Cirebon

Nasional
Komnas HAM Dorong Pemda Papua Lebih Aktif Tangani Masalah HAM

Komnas HAM Dorong Pemda Papua Lebih Aktif Tangani Masalah HAM

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X