Muchdi: Hadirkan Budi Santoso

Kompas.com - 21/08/2008, 12:29 WIB
Editor

JAKARTA, KAMIS - Kuasa Hukum Muchdi Pr, terdakwa dalam kasus pembunuhan Munir, meminta Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum bisa menghadirkan agen madya Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Santoso. Budi, yang tak berada di Indonesia, menjadi saksi kunci.

Dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), sejumlah fakta penting ia utarakan. Diantaranya, ia kerap menjadi perantara antara Pollycarpus Budihari Priyanto dengan Muchdi Pr selaku Deputi V BIN. Hal itu, menurut juru bicara kuasa hukum Muchdi, Lutfie Hakim, sangat penting untuk memperkuat pembuktian.

"Menjadi concern besar dari penasehat hukum untuk meminta dan mengusahakan dengan keras agar Budi Santoso dihadirkan sebagai saksi atau apabila pengadilan ataupun JPU tidak bisa memnuhi permintaan kami ini, kami meminta Budi Santoso dicoret dari daftar sebagai saksi dalam pembuktian ini," kata Lutfie usai persidangan di PN Jakarta Selatan, Kamis (21/8).

Alasan bahwa Budi tak berada di Indonesia, tegas Lutfie, tak bisa dijadikan alasan. Sebab, sebagai saksi kunci kesaksiannya sangat dibutuhkan. Keterangan yang disampaikan Lutfie di BAP harus diutarakan dimuka persidangan. "Betul dia diluar Indonesia, tapi dia saksi kunci dan ini perkara dengan ancaman hukuman yang sangat tinggi. Sangat tidak manusiawi hanya karena alasan di luar negeri kemudian tidak bisa dihadirkan," ujar Lutfie.


Permintaan menghadirkan Muchdi ini, akan menjadi salah satu poin dalam nota keberatan (eksepsi) yang akan dibacakan pada persidangan selanjutnya 2 September mendatang. Poin lainnya, mengenai kekaburan dakwaan. Kekaburan yang dimaksud Lutfie adalah dakwaan JPU dinilai hanya berdasarkan asumsi, bukan fakta peristiwa.

"Contohnya, menyatakan Muchdi Pr karena dendam terhadap Munir dan seterusnya. Jelas ini sangat kabur. Siapa yang menyatakan dendam? tidak ada saksi yang mengatakan itu, selengkapnya nanti saja saat pembacaan eksepsi," kata dia. (ING)



Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kritik Anies soal Revitalisasi TIM, Forum Seniman Mengaku Tak Pernah Diajak Bicara

Kritik Anies soal Revitalisasi TIM, Forum Seniman Mengaku Tak Pernah Diajak Bicara

Nasional
Penutupan Tambang Tak Berizin Dimulai dari Kawasan Halimun Salak

Penutupan Tambang Tak Berizin Dimulai dari Kawasan Halimun Salak

Nasional
Kemen PPPA Minta Pemerintah Hati-hati soal Pemulangan Anak-anak WNI Terduga Teroris

Kemen PPPA Minta Pemerintah Hati-hati soal Pemulangan Anak-anak WNI Terduga Teroris

Nasional
Riset Nagara Institute: Banten Terbesar soal Terpapar Dinasti Politik

Riset Nagara Institute: Banten Terbesar soal Terpapar Dinasti Politik

Nasional
Menlu Sebut Pemerintah Bantu Logistik 78 WNI yang Dikarantina di Kapal Diamond Princess

Menlu Sebut Pemerintah Bantu Logistik 78 WNI yang Dikarantina di Kapal Diamond Princess

Nasional
PP Ubah UU di Draf Omnibus Law, Baleg DPR: Bertentangan UUD Akan Batal

PP Ubah UU di Draf Omnibus Law, Baleg DPR: Bertentangan UUD Akan Batal

Nasional
Kasus Penolakan Rumah Ibadah di Karimun Selesai, Mahfud Minta Semua Pihak Tahan Diri

Kasus Penolakan Rumah Ibadah di Karimun Selesai, Mahfud Minta Semua Pihak Tahan Diri

Nasional
BPIP dan KPK Bumikan Pancasila

BPIP dan KPK Bumikan Pancasila

Nasional
Tjahjo Kumolo Tegaskan ASN Wajib Setia terhadap Pancasila seperti TNI

Tjahjo Kumolo Tegaskan ASN Wajib Setia terhadap Pancasila seperti TNI

Nasional
Riset Nagara Institute: Nasdem Paling Tinggi Terpapar Dinasti Politik

Riset Nagara Institute: Nasdem Paling Tinggi Terpapar Dinasti Politik

Nasional
Pramono: Pak Jokowi ke Afghanistan Saja Berani, apalagi ke Kediri

Pramono: Pak Jokowi ke Afghanistan Saja Berani, apalagi ke Kediri

Nasional
Moeldoko Bantah Peristiwa Paniai Pelanggaran HAM Berat, Komnas HAM: Itu Statement Politik

Moeldoko Bantah Peristiwa Paniai Pelanggaran HAM Berat, Komnas HAM: Itu Statement Politik

Nasional
Rapat di DPR Bahas Revitalisasi TIM, Forum Seniman Minta Anies Baswedan Disanksi

Rapat di DPR Bahas Revitalisasi TIM, Forum Seniman Minta Anies Baswedan Disanksi

Nasional
Menko PMK: Pendeteksi Corona di Indonesia Alat yang Andal

Menko PMK: Pendeteksi Corona di Indonesia Alat yang Andal

Nasional
Polemik PP Bisa Ubah UU, Seperti Ini Hierarki Peraturan Perundang-undangan Indonesia

Polemik PP Bisa Ubah UU, Seperti Ini Hierarki Peraturan Perundang-undangan Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X