Muchdi Minta Jadi Tahanan Kota

Kompas.com - 11/08/2008, 15:08 WIB
Editor

 
JAKARTA, SENIN -
Tersangka pembunuhan aktivis HAM Munir, Muchdi Pr, meminta menjadi tahanan kota kepada Kejaksaan Agung (Kejagung) dari tahanan kurungan di Rumah Tahanan (Rutan) Brimob Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat.
      
Hal itu disampaikan ke Sekretaris Jaksa Agung Muda Pidana Umum (Sesjampidum), Muzammi Mirah Hakim, saat penyerahan tahap kedua berkas mantan pejabat tinggi BIN itu dari penyidik Mabes Polri ke Kejagung, di Jakarta, Senin.
      
Kuasa hukum Muchdi Pr, M Luthfie Hakim, mengatakan dalam penyerahan itu Muchdi meminta agar ada perubahan tahanan kurungan menjadi tahanan kota.
      
"Muchdi juga mengharapkan agar segera dilimpahkan perkaranya ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan," katanya seusai mendampingi Muchdi Pr dalam penyerahan tahap dua itu.
      
Dijelaskan, dasar alasan untuk mengajukan pengubahan status tahanan dari tahanan kurungan menjadi tahanan kota, yakni, pihak keluarga.
      
Saat ini, Muchdi Pr masih ditahan di Rutan Brimob Kelapa Dua, Depok. "Klien saya untuk sementara masih di Rutan Salemba, Cabang Kelapa Dua," katanya.

Sementara itu, Jampidum, Abdul Hakim Ritonga, mengatakan,  permintaan menjadi tahanan kota oleh Muchdi Pr, itu merupakan kewenangan jaksa yang menangani perkara itu untuk memutuskannya.
      
"Dikabulkan atau tidaknya permintaan itu, tergantung pertimbangan jaksa yang menangani perkara itu," katanya.
      
Dikatakan, Muchdi dikenai Pasal 55 ayat (1) butir 2 jo Pasal 340 KUHP mengenai pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman seumur hidup.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sidang Kasus Kerumunan dan Tes Usap Rizieq Shihab Akan Digelar di PN Jakarta Timur

Sidang Kasus Kerumunan dan Tes Usap Rizieq Shihab Akan Digelar di PN Jakarta Timur

Nasional
Kritik Perpres soal Investasi Miras, Sekum Muhammadiyah: Pemerintah Mestinya Bina Moral Masyarakat

Kritik Perpres soal Investasi Miras, Sekum Muhammadiyah: Pemerintah Mestinya Bina Moral Masyarakat

Nasional
Amien Rais Minta Jokowi Batalkan Perpres soal Investasi Miras

Amien Rais Minta Jokowi Batalkan Perpres soal Investasi Miras

Nasional
Irjen Napoleon Sebut Tak Ada Fakta yang Buktikan Keterlibatannya dalam Kasus Djoko Tjandra

Irjen Napoleon Sebut Tak Ada Fakta yang Buktikan Keterlibatannya dalam Kasus Djoko Tjandra

Nasional
IDI Sarankan Cakupan Penerima Insentif Terkait Penanganan Covid-19 Diperluas

IDI Sarankan Cakupan Penerima Insentif Terkait Penanganan Covid-19 Diperluas

Nasional
KPU Siapkan Data Pemilih Pemilu 2019 dan Pilkada 2020 untuk Vaksinasi Covid-19

KPU Siapkan Data Pemilih Pemilu 2019 dan Pilkada 2020 untuk Vaksinasi Covid-19

Nasional
Lembaga Eijkman: Pendonor Plasma Konvalesen Tak Akan Alami Efek Samping

Lembaga Eijkman: Pendonor Plasma Konvalesen Tak Akan Alami Efek Samping

Nasional
Dirut PT PAL Budiman Saleh Segera Diadili Terkait Korupsi di PT DI

Dirut PT PAL Budiman Saleh Segera Diadili Terkait Korupsi di PT DI

Nasional
Soal Pandemi Covid-19 Dapat Jadi Endemik, IDI: Masih Hipotesis

Soal Pandemi Covid-19 Dapat Jadi Endemik, IDI: Masih Hipotesis

Nasional
Doni Monardo Ajak Penyintas Covid-19 Jadi Donor Plasma Konvalesen

Doni Monardo Ajak Penyintas Covid-19 Jadi Donor Plasma Konvalesen

Nasional
Besok, KPU dan Kemenkes Teken MoU Akses Data Pemilih untuk Vaksinasi Covid-19

Besok, KPU dan Kemenkes Teken MoU Akses Data Pemilih untuk Vaksinasi Covid-19

Nasional
Pihak Kepolisian Tak Hadir, Sidang Praperadilan Rizieq Shihab Kembali Ditunda

Pihak Kepolisian Tak Hadir, Sidang Praperadilan Rizieq Shihab Kembali Ditunda

Nasional
Vaksinasi Covid-19 di Lingkungan DPR Berjalan Tertib dan Sesuai Prokes

Vaksinasi Covid-19 di Lingkungan DPR Berjalan Tertib dan Sesuai Prokes

Nasional
IDI: Vaksinasi Cara Paling Etis Capai Herd Immunity

IDI: Vaksinasi Cara Paling Etis Capai Herd Immunity

Nasional
Demokrat Anggap Jhoni Allen Memanipulasi Sejarah Pendirian Partai

Demokrat Anggap Jhoni Allen Memanipulasi Sejarah Pendirian Partai

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X