Muchdi Pr Siapkan Lima Pengacara

Kompas.com - 09/08/2008, 20:06 WIB
Editor

Laporan wartawan Persda Network Yuli Sulistyawan

JAKARTA, SABTU - Mantan Deputi V Badan Intelijen Negara (BIN) Muchdi Pr siap menghadapi persidangan atas tuduhan pembunuhan aktifis HAM Munir. Untuk menghadapi tim jaksa penuntut umum (JPU) yang berjumlah 10 orang, Muchdi telah menunjuk lima pengacara untuk membelanya di pengadilan.

"Tim kuasa Pak Muchdi jumlahnya lima orang," tegas koordinator kuasa hukum Muchdi yakni Wirawan Adnan di Jakarta, Sabtu (9/8). Anggotanya adalah Luthfi Hakim, Achmad Kholid, Robert Sirait dan Hery Suryadi.

Sebelumnya, Jaksa Agung Muda Pidana Umum (Jampidum) Abdul Hakim Ritonga menyatakan, untuk menyidangkan perkara Muchdi Pr, ia telah menunjuk 10 jaksa. Tim jaksa diketuai Asisten Pidana Umum Kejati DKI Jakarta Agus Riswanto dengan anggota antara lain Cirus Sinaga dan Maju Ambarita.

Bagi Wirawan, meskipun jumlah tim kuasa hukum hanya separuh dari jumlah jaksa, bukan berarti mereka akan kalah. "Jaksa 10 orang itu kan tetap satu suaranya. Yang menentukan kalah atau menang, fakta hukum yang terungkap di persidangan. Dan kami sudah siap untuk membuktikan bahwa dakwaan tidak berdasar," lanjut Wirawan.

Yang menjadi kekhawatiran Muchdi, hanyalah pengadilan tidak fair. Wirawan mencontohkan, dalam perkara Pollycarpus Budihari Priyanto, dalam persidangan tidak terungkap adanya peran Pollycarpus dalam membunuh Munir. Kendati demikian Pengadilan dengan mendasarkan pada keyakinannya saja, bisa menjatuhkan hukuman selama 20 tahun penjara. "Pak Muchdi hanya khawatir kalau pengadilan tidak fair," tambah Wirawan.

Dalam perkara kliennya ini, Wirawan sangat yakin Muchdi Pr tidak terlibat dalam pembunuhan berencana Munir seperti yang akan didakwakan jaksa. "Klien kami dituduh pembunuhan berencana, tapi tidak ada bukti awal tentang perencanaan itu," tambahnya.

Selain itu, Wirawan mengatakab bahwa saksi Budi Santoso yang disebut-sebut mengetahui hubungan Polly dengan Muchdi, adalah saksi yang direkayasa. "Saksi yang namanya Budi Santoso, itu saksi fabrikasi atau rekayasa. faktanya tidak ada," tambah Wirawan.

Kekhawatiran Wirawan, Budi Santoso tidak dihadirkan di Pengadilan. Sehingga, jaksa hanya membacakan berita acara pemeriksaan (BAP) Budi Santoso saja. Sehingga, tim kuasa hukum tidak bisa mementahkan kesaksian Budi Santoso secara langsung.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Aturan Investasi Miras Dicabut, Yusril: Presiden Harus Terbitkan Perpres Baru

Aturan Investasi Miras Dicabut, Yusril: Presiden Harus Terbitkan Perpres Baru

Nasional
Pertemuan Menlu ASEAN, Indonesia Tekankan Tiga Isu untuk Bantu Myanmar

Pertemuan Menlu ASEAN, Indonesia Tekankan Tiga Isu untuk Bantu Myanmar

Nasional
Meutya Hafid: Golkar Tidak Sedang Agendakan Konvensi Capres

Meutya Hafid: Golkar Tidak Sedang Agendakan Konvensi Capres

Nasional
Jokowi Cabut Aturan soal Investasi Industri Miras, PKS: Tidak Ada Kata Terlambat

Jokowi Cabut Aturan soal Investasi Industri Miras, PKS: Tidak Ada Kata Terlambat

Nasional
Geledah Rumah Pribadi Nurdin Abdullah, KPK Amankan Dokumen dan Uang Tunai

Geledah Rumah Pribadi Nurdin Abdullah, KPK Amankan Dokumen dan Uang Tunai

Nasional
Satgas: Berlibur Panjang saat Pandemi Tak Bijak, Berdampak pada Kematian Pasien Covid-19

Satgas: Berlibur Panjang saat Pandemi Tak Bijak, Berdampak pada Kematian Pasien Covid-19

Nasional
Satgas: Angka Kematian akibat Covid-19 Meningkat di Bulan-bulan Libur Panjang

Satgas: Angka Kematian akibat Covid-19 Meningkat di Bulan-bulan Libur Panjang

Nasional
Satgas: Jangan Pandang Vaksin Covid-19 sebagai Solusi Mutlak Atasi Pandemi

Satgas: Jangan Pandang Vaksin Covid-19 sebagai Solusi Mutlak Atasi Pandemi

Nasional
Menlu: Indonesia Harap Seluruh Negara ASEAN Pahami Hak dan Kewajiban untuk Bantu Myanmar

Menlu: Indonesia Harap Seluruh Negara ASEAN Pahami Hak dan Kewajiban untuk Bantu Myanmar

Nasional
Angka Kematian Pasien Covid-19 pada Pekan Keempat Februari Meningkat Drastis

Angka Kematian Pasien Covid-19 pada Pekan Keempat Februari Meningkat Drastis

Nasional
Ketua Dewas KPK Surati Presiden, Laporkan Kekosongan Jabatan yang Ditinggalkan Almarhum Artidjo Alkostar

Ketua Dewas KPK Surati Presiden, Laporkan Kekosongan Jabatan yang Ditinggalkan Almarhum Artidjo Alkostar

Nasional
Aturan Investasi Miras Dicabut, PAN: Jokowi Mendengar jika Berkaitan dengan Kemaslahatan Masyarakat

Aturan Investasi Miras Dicabut, PAN: Jokowi Mendengar jika Berkaitan dengan Kemaslahatan Masyarakat

Nasional
Ada di Banyuwangi, Puan Tinjau Penerapan Protokol Kesehatan di Tempat Wisata

Ada di Banyuwangi, Puan Tinjau Penerapan Protokol Kesehatan di Tempat Wisata

Nasional
KPU Siap Bantu Instansi yang Akses Data untuk Sukseskan Program Nasional

KPU Siap Bantu Instansi yang Akses Data untuk Sukseskan Program Nasional

Nasional
Gibran Rakabuming Minta Anggota Karang Taruna Dukung Vaksinasi Covid-19

Gibran Rakabuming Minta Anggota Karang Taruna Dukung Vaksinasi Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X