Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saatnya Hati Nurani Bicara

Kompas.com - 09/08/2008, 08:39 WIB

Apa konkretnya dari visi kerakyatan ini?

Visi ini secara konseptual kami jabarkan sebagai kemandirian dan kesejahteraan. Bahwa ke depan nanti dalam mengelola negara ini, dalam persaingan global, agar bangsa ini jangan sampai dibodohi negara lain, ditekan negara lain, diintervensi negara lain, kita harus mampu mandiri. Kalau kita mampu mandiri, insya Allah, kekayaan alam yang ada di Indonesia bisa kita manfaatkan sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945, untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat bangsa ini.

Cita-cita besar kebangsaan yang ingin diwujudkan?

Tatkala negeri ini didirikan, pendahulu kita bukan hanya mewariskan negara yang merdeka, juga memberi amanah yang dituangkan dalam Pembukaan UUD 1945. Membentuk pemerintahan yang melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Artinya, tiga tujuan yang pertama itu wajib hukumnya bagipemerintahan mana pun. Untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah, dengan hukum, penegakan hukum yang kuat, dan memberikan kepastian.

Ada kesan militer dalam Partai Hanura?

Sebenarnya itu tidak ada, saya ke mana-mana tidak begitu. Kenyataannya yang masuk Hanura tidak hanya mantan militer. Hanura mampu mengonsolidasikan secara struktural organisasi sampai tingkat desa, di 33 provinsi di 460 kabupaten/kota. Artinya, Hanura dapat diterima masyarakat, bukan hanya militer.

Jadi, kalau ada yang mengatakan kesan militer, mereka adalah orang yang tidak senang Partai Hanura, tidak tahu masalahnya, tidak ngerti Partai Hanura seperti apa, hanya memberikan satu penilaian untuk mengganggu Partai Hanura. Kalau ada orang masih berbicara begitu, tolong sampaikan kepada saya, saya akan minta debat publik secara umum. Sampaikan bukti-buktinya kalau kami partai militer, atau partai yang terkesan militerisme.

Tentang masalah HAM yang sering kali mengganggu Anda?

Sungguhpun sudah cukup banyak penjelasan dari saya, bahkan saya pada tahun 2004 sudah secara resmi menjadi calon presiden Republik Indonesia, tidak terhambat masalah HAM itu, saya sudah mempunyai pemilih sampai 26 juta. Jadi jangan ulang-ulang lagilah, jangan setback. Oleh karena itu, siapa pun yang merasa masih mempunyai hitung-hitungan masalah HAM, saya minta jangan di belakang layar. Jujurlah kita, negeri ini kalau nanti hanya sarat dengan fitnah tidak akan maju. Sebagai bangsa, kita sudah kehilangan kejujuran. Saya mengajak membangun kembali kejujuran sebagai bangsa, caranya kembali kepada hati nurani.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25-30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25-30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho, Jelang Disidang Dewas KPK Karena Masalah Etik

Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho, Jelang Disidang Dewas KPK Karena Masalah Etik

Nasional
Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

Nasional
Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Nasional
Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Nasional
TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P 'Happy' di Zaman SBY...

TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P "Happy" di Zaman SBY...

Nasional
KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

Nasional
'Groundbreaking' IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

"Groundbreaking" IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

Nasional
Karpet Merah Parpol Pengusung Anies untuk Prabowo...

Karpet Merah Parpol Pengusung Anies untuk Prabowo...

Nasional
Cinta Lama Gerindra-PKB yang Bersemi Kembali

Cinta Lama Gerindra-PKB yang Bersemi Kembali

Nasional
PKB Beri Sinyal Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin Dinilai Ingin Amankan Kursi Ketum

PKB Beri Sinyal Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin Dinilai Ingin Amankan Kursi Ketum

Nasional
Jokowi Teken Keppres, Tunjuk Bahlil Jadi Ketua Satgas Percepatan Swasembada Gula

Jokowi Teken Keppres, Tunjuk Bahlil Jadi Ketua Satgas Percepatan Swasembada Gula

Nasional
Anak Buah SYL Disebut Temui Ahmad Ali Saat Penyelidikan Kasus Kementan di KPK

Anak Buah SYL Disebut Temui Ahmad Ali Saat Penyelidikan Kasus Kementan di KPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com