10 Jaksa Disiapkan Tuntut Muchdi Pr

Kompas.com - 08/08/2008, 21:06 WIB
Editor

JAKARTA, JUMAT - Sebanyak 10 jaksa telah disiapkan untuk menuntut mantan Deputi V Badan Intelijen Negara (BIN) Muchdi Pr dalam kasus pembunuhan aktifis HAM Munir. Tim jaksa dipimpin Asisten Pidana Umum (Aspidum) Kejati DKI Jakarta Agus Riswanto. Dua anggotanya yakni Cirus Sinaga dan Agus Ambarita yang selama ini telah aktif membantu polisi dalam melengkapi penyidikan Muchdi Pr.

Jaksa Agung Muda Pidana Umum (Jampidum) Abdul Hakim Ritonga menjelaskan, pada Senin pekan depan (11/8) akan dilakukan pelimpahan barang bukti sekaligus tersangka Muchdi Pr dari penyidik Polri ke Kejaksaan Agung. Sebagai institusi yang bertugas melakukan penuntutan, Kejagung menyatakan telah siap.

"Kita sudah siap untuk menuntut. JPU (Jaksa Penuntut Umum) sudah ditetapkan, jumlahnya 10 orang. Ketuanya Aspidum DKI (Agus Riswanto)," tegas Ritonga di Kejagung, Jakarta, Jumat (8/8).

Penegasan senada disampaikan Kapuspenkum Kejagung BD Nainggolan. "Sebelum pelimpahan dilakukan, jaksa sudah membentuk tim penuntut. Kalau jumlahnya, menurut Jampidum 10 orang," ujar Nainggolan.

Nainggolan menjelaskan, karena Senin nanti adalah pelimpahan tahap kedua yakni barang bukti dan tersangka, maka Muchdi Pr akan dihadirkan dan dilimpahkan kepada jaksa penuntut."Kalau pelimpahan tersangka, sesuai KUHAP, maka tersangka wajib hadir," jelas Nainggolan.

Kehadiran tersangka sangat penting. Selain diserahkan ke jaksa penuntut, jaksa penuntut juga akan membuat berita acara penyerahan tersangka untuk memenuhi UU KUHAP. Sekaligus mengecek kepada tersangka atas berita acara pemeriksaan (BAP) yang telah disusun oleh Kepolisian.

Menurut Nainggolan, selama ini belum pernah terjadi pelimpahan tersangka tanpa kehadiran tersangka. Tersangka bisa tidak dihadirkan di saat pelimpahan, jika terjadi gangguan yang tidak bisa dihindarkan. "Jadi lihat saja hari Senin. Tersangka kemungkinan akan dibawa ke Kejagung," tegasnya.

Mengenai tempat penahanan, Ritonga belum bisa memastikan. Apakah akan dipindah dari Rutan Brimob Kelapa Dua? "O, itu nanti kita lihat," jelas Ritonga.

Mati

Untuk menuntut Muchdi Pr, tim jaksa akan menggunakan BAP Kepolisian sebagai dasar untuk menyusun dakwaan. Berdasarkan BAP Kepolisian, maka Muchdi Pr akan dikenakan pasal 340 juncto 55 ayat 1 butir kedua UU KUHP. "Pasal yang kita gunakan, menganjurkan seseorang untuk melakukan pembunuhan," tegas Ritonga.

Ancaman hukumannya mati ya Pak? Menurut Ritonga, memang dalam pasal 340 KUHP, terdakwa bisa dituntut hukuman mati. Kendati demikian, Kejaksaan selama ini selektif dalam menuntut hukuman mati. "Untuk hukuman mati, kami selektif," jelasnya. (Persda Network/yls)



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ironi Sutan Sjahrir, Pendiri Bangsa yang Wafat dalam Status Tahanan Politik

Ironi Sutan Sjahrir, Pendiri Bangsa yang Wafat dalam Status Tahanan Politik

Nasional
Tanggapi Somasi, Kubu Moeldoko: Satu Dagelan Konyol, SBY Dikejar Karma Luar Biasa

Tanggapi Somasi, Kubu Moeldoko: Satu Dagelan Konyol, SBY Dikejar Karma Luar Biasa

Nasional
Menkes Klaim PPKM Mikro Turunkan Laju Penularan Covid-19

Menkes Klaim PPKM Mikro Turunkan Laju Penularan Covid-19

Nasional
Bantah Isu Musyawarah Luar Biasa, Yaqut: PKB Partai Paling Solid Dunia Akhirat

Bantah Isu Musyawarah Luar Biasa, Yaqut: PKB Partai Paling Solid Dunia Akhirat

Nasional
Polri Klaim Sudah Pantau Video Jozeph Paul Zhang Sebelum Viral

Polri Klaim Sudah Pantau Video Jozeph Paul Zhang Sebelum Viral

Nasional
Pakar Hukum: Ada Penelitian Sebut SP3 Potensi Jadi Tempat Jual-Beli Perkara

Pakar Hukum: Ada Penelitian Sebut SP3 Potensi Jadi Tempat Jual-Beli Perkara

Nasional
Polri Duga Jozeph Paul Zhang yang Mengaku Nabi ke-26 Ada di Jerman

Polri Duga Jozeph Paul Zhang yang Mengaku Nabi ke-26 Ada di Jerman

Nasional
K3I Apresiasi Bantuan Ambulans Dompet Dhuafa Bagi Masyarakat

K3I Apresiasi Bantuan Ambulans Dompet Dhuafa Bagi Masyarakat

Nasional
Cari Jozeph Paul Zhang, Kemenlu Komunikasi dengan Otoritas Jerman dan Hong Kong

Cari Jozeph Paul Zhang, Kemenlu Komunikasi dengan Otoritas Jerman dan Hong Kong

Nasional
Soal Keberadaan Jozeph Paul Zhang, Kemenlu Siap Koordinasi dengan Kepolisian

Soal Keberadaan Jozeph Paul Zhang, Kemenlu Siap Koordinasi dengan Kepolisian

Nasional
PGI Ragukan Gelar Pendeta Jozeph Paul Zhang

PGI Ragukan Gelar Pendeta Jozeph Paul Zhang

Nasional
Soal Isu Reshuffle Kabinet, Demokrat: Itu Hak Prerogatif Presiden, Bukan Ranah Partai

Soal Isu Reshuffle Kabinet, Demokrat: Itu Hak Prerogatif Presiden, Bukan Ranah Partai

Nasional
Kasus Dugaan Penistaan Agama Jozeph Paul Zhang, Polisi Sudah Periksa 3 Saksi Ahli

Kasus Dugaan Penistaan Agama Jozeph Paul Zhang, Polisi Sudah Periksa 3 Saksi Ahli

Nasional
Pemerintah Larang Takbir Keliling karena Picu Kerumunan

Pemerintah Larang Takbir Keliling karena Picu Kerumunan

Nasional
Menag: Mudik Hukumnya Sunah, tetapi Menjaga Kesehatan Itu Wajib

Menag: Mudik Hukumnya Sunah, tetapi Menjaga Kesehatan Itu Wajib

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X