Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

10 Jaksa Disiapkan Tuntut Muchdi Pr

Kompas.com - 08/08/2008, 21:06 WIB

JAKARTA, JUMAT - Sebanyak 10 jaksa telah disiapkan untuk menuntut mantan Deputi V Badan Intelijen Negara (BIN) Muchdi Pr dalam kasus pembunuhan aktifis HAM Munir. Tim jaksa dipimpin Asisten Pidana Umum (Aspidum) Kejati DKI Jakarta Agus Riswanto. Dua anggotanya yakni Cirus Sinaga dan Agus Ambarita yang selama ini telah aktif membantu polisi dalam melengkapi penyidikan Muchdi Pr.

Jaksa Agung Muda Pidana Umum (Jampidum) Abdul Hakim Ritonga menjelaskan, pada Senin pekan depan (11/8) akan dilakukan pelimpahan barang bukti sekaligus tersangka Muchdi Pr dari penyidik Polri ke Kejaksaan Agung. Sebagai institusi yang bertugas melakukan penuntutan, Kejagung menyatakan telah siap.

"Kita sudah siap untuk menuntut. JPU (Jaksa Penuntut Umum) sudah ditetapkan, jumlahnya 10 orang. Ketuanya Aspidum DKI (Agus Riswanto)," tegas Ritonga di Kejagung, Jakarta, Jumat (8/8).

Penegasan senada disampaikan Kapuspenkum Kejagung BD Nainggolan. "Sebelum pelimpahan dilakukan, jaksa sudah membentuk tim penuntut. Kalau jumlahnya, menurut Jampidum 10 orang," ujar Nainggolan.

Nainggolan menjelaskan, karena Senin nanti adalah pelimpahan tahap kedua yakni barang bukti dan tersangka, maka Muchdi Pr akan dihadirkan dan dilimpahkan kepada jaksa penuntut."Kalau pelimpahan tersangka, sesuai KUHAP, maka tersangka wajib hadir," jelas Nainggolan.

Kehadiran tersangka sangat penting. Selain diserahkan ke jaksa penuntut, jaksa penuntut juga akan membuat berita acara penyerahan tersangka untuk memenuhi UU KUHAP. Sekaligus mengecek kepada tersangka atas berita acara pemeriksaan (BAP) yang telah disusun oleh Kepolisian.

Menurut Nainggolan, selama ini belum pernah terjadi pelimpahan tersangka tanpa kehadiran tersangka. Tersangka bisa tidak dihadirkan di saat pelimpahan, jika terjadi gangguan yang tidak bisa dihindarkan. "Jadi lihat saja hari Senin. Tersangka kemungkinan akan dibawa ke Kejagung," tegasnya.

Mengenai tempat penahanan, Ritonga belum bisa memastikan. Apakah akan dipindah dari Rutan Brimob Kelapa Dua? "O, itu nanti kita lihat," jelas Ritonga.

Mati

Untuk menuntut Muchdi Pr, tim jaksa akan menggunakan BAP Kepolisian sebagai dasar untuk menyusun dakwaan. Berdasarkan BAP Kepolisian, maka Muchdi Pr akan dikenakan pasal 340 juncto 55 ayat 1 butir kedua UU KUHP. "Pasal yang kita gunakan, menganjurkan seseorang untuk melakukan pembunuhan," tegas Ritonga.

Ancaman hukumannya mati ya Pak? Menurut Ritonga, memang dalam pasal 340 KUHP, terdakwa bisa dituntut hukuman mati. Kendati demikian, Kejaksaan selama ini selektif dalam menuntut hukuman mati. "Untuk hukuman mati, kami selektif," jelasnya. (Persda Network/yls)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PAN Yakin Prabowo-Gibran Bakal Bangun Kabinet Zaken

PAN Yakin Prabowo-Gibran Bakal Bangun Kabinet Zaken

Nasional
Puan Lantik 3 Srikandi Anggota PAW dari Fraksi P-Nasdem, PPP, dan PKB

Puan Lantik 3 Srikandi Anggota PAW dari Fraksi P-Nasdem, PPP, dan PKB

Nasional
Jokowi Gelar Bukber di Istana, Wapres Singgung soal Kendalikan Nafsu Saat Berikan Tausiyah

Jokowi Gelar Bukber di Istana, Wapres Singgung soal Kendalikan Nafsu Saat Berikan Tausiyah

Nasional
Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

Nasional
Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

Nasional
DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

Nasional
Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

Nasional
Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Nasional
Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus 'Ferienjob' di Jerman

Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus "Ferienjob" di Jerman

Nasional
Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Nasional
Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-'bully'

Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-"bully"

Nasional
Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Nasional
Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Nasional
Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com