Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fadel Kembali Akan Temui Kalla

Kompas.com - 08/08/2008, 18:10 WIB

JAKARTA, JUMAT -  Untuk melapangkan jalan ke parlemen, Gubernur Gorontalo Fadel Muhammad, Jumat (8/8) malam nanti akan kembali menemui Ketua Umum Partai Golkar Muhammad Jusuf Kalla.

"Nanti malam saya akan menemui Bapak JK untuk membahas kelanjutan dari niatan saya menjadi caleg dari Golkar," kata Fadel di sela acara peluncuran bukunya 'Reinventing Local Goverment' di Bentara Budaya Jakarta, Jumat sore tadi.

Pertemuan kembali dengan Jusuf Kalla itu dianggap penting, karena menurut Fadel, sejumlah anggota fraksi Partai Golkar di DPR saat ini tidak menginginkan dirinya menjadi caleg dari Golkar periode 20092014.  "Kelihatannya mereka takut bersaing dengan saya, sehingga tidak menginginkan saya kembali ke Jakarta," ungkap Fadel.

Akan tetapi, Fadel merasa yakin bisa maju sebagai caleg Golkar karena Jusuf Kalla sebagai ketua umum sudah memberikan lampu hijau. "Saya sempat ketemu dengan Bapak JK dua kali dan berbicara langsung. Salah satunya tanggal 16 Juli 2007 lalu. Isi pembicaraan, seputar niatan saya untuk menjadi caleg dari Golkar dan beliau mendukung sepenuhnya," terang Fadel.

"Silahkan mengajukan diri menjadi caleg dari partai kami, kami mendukung sepenuhnya, karena itu merupakan hak anda dalam berpolitik," kata Fadel menirukan ucapan JK saat itu.

Ditawari PDI Perjuangan

Sementara itu, Sekjen PDI Perjuangan Pramono Anung pada kesempatan itu sempat menawarkan kepada Fadel untuk maju sebagai caleg dari partai berlambang banteng moncong putih itu.

"Kalau menjadi caleg di Golkar dipersulit, silahkan Anda bergabung dan menjadi caleg PDI-P dari Gorontalo," kata Pramono Anung yang juga hadir dalam acara peluncuran buku Fadel itu. 

Walaupun tidak secara terang-terangan, calon presiden yang diusung Partai Indonesia Sejahtera (PIS) Sutiyoso, juga mengungkapkan keinginannya untuk mengandeng Fadel. Bukan sebagai caleg, tetapi wakil presiden. (C11-08)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com