Sekolah Belum Jadi Tempat Pembudayaan

Kompas.com - 24/07/2008, 20:17 WIB
Editor

JAKARTA, KAMIS - Pendidikan yang terjadi di sekolah-sekolah barulah proses pemberian pelajaran untuk dihafal dengan fasilitas dan prasarana pendidikan yang tidak memungkinkan terjadinya proses pembudayaan berbagai kemampuan, nilai, dan sikap warga masyarakat negara kebangsaan yang merdeka, demokratis, dan berkeadilan sosial. Akibatnya, apresiasi hasil  pendidikan terhadap keunggulan nilai humanistik, keluhuran budi, dan hati nurani menjadi dangkal.

Keprihatinan terhadap pendidikan yang belum mampu  mendorong kepada perkembangan kebudayaan dan peradaban Indonesia yang semakin baik seperti cita-cita pendiri bangsa ini diungkapkan Soedijarto pada acara peluncuran bukunya berjudul "Landasan dan Arah Pendidikan Nasional Kita" di Jakarta, Kamis (24/7).

Hadir dalam acara tersebut antara lain Siswono Yudo Husodo selaku Ketua  Pembina  Center For Indonesia Nastional Policy Studies, Komarudin Hidayat selaku Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, pengamat pendidikan HAR Tilaar, dan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas Fasli Jalal.

Soedijarto yang juga Ketua Umum Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI) mengatakan pembudayaan nilai-nilai dari bodoh menjadi pintar, tidak demokratis menjadi demokratis, dan sebagainya itu memerlukan dukungan fasilitas. ”Harus ada anggaran besar untuk mendukung pendidikan yang benar. Siswa harus diberi buku, ada lapangan luas untuk bisa berolahraga, lingkungan sekolah yang asri,” kata Soedijarto.

Siswono mengatakan pendidikan harus mampu didorong untuk menjadi agen pembentuk peradaban bangsa. Saat pendidikan di sekolah tidak membentuk manusia beradab, sementara pendidikan di luar sekolah semisal dari media massa juga mempertontonkan tayangan tidak mendidik, bangsa ini akan mengalami kemunduran besar.

Komarudin Hidayat mengatakan Indonesia mengalami kemunduran karena pembangunan saat ini justru kembali pada pembangunan dan politik. ”Seharusnya kita sudah maju bergerak untuk membangun pendidikan dan peradaban untuk membuat negara ini tidak tertinggal dari negara lain,” ujar Komarudin.

Jika pemerintah tidak berupaya memenuhi kewajiban konstitusional dalam pendidikan di tengah masyarakat yang belum memiliki kemampuan untuk berpartisipasi dalam pembiayaan pendidikan, nasib bangsa Indonesia akan tetap terpuruk dan cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kebudayaan nasional akan hanya menjadi impian.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pendistribusian Bansos di Papua dan Papua Barat Dilakukan Melalui Himbara dan PT Pos

Pendistribusian Bansos di Papua dan Papua Barat Dilakukan Melalui Himbara dan PT Pos

Nasional
Setahun Usia Pemerintahan, Jokowi Dinilai Semakin Berjarak dengan Masyarakat

Setahun Usia Pemerintahan, Jokowi Dinilai Semakin Berjarak dengan Masyarakat

Nasional
Menhub: Penumpang Kereta dan Pesawat Tetap Harus Lampirkan Hasil Tes Covid-19

Menhub: Penumpang Kereta dan Pesawat Tetap Harus Lampirkan Hasil Tes Covid-19

Nasional
Satgas Covid-19: Jangan ke Tempat Wisata yang Tak Patuhi Protokol Kesehatan

Satgas Covid-19: Jangan ke Tempat Wisata yang Tak Patuhi Protokol Kesehatan

Nasional
Jokowi Belum Tanda Tangani UU Cipta Kerja, Moeldoko: Tinggal Tunggu Waktu

Jokowi Belum Tanda Tangani UU Cipta Kerja, Moeldoko: Tinggal Tunggu Waktu

Nasional
Perkuat Ketahanan Sosial KPM Selama Pandemi, Kemensos Kembali Salurkan BSB

Perkuat Ketahanan Sosial KPM Selama Pandemi, Kemensos Kembali Salurkan BSB

Nasional
Komnas HAM: Perlindungan Masyarakat Adat atas Konflik Agraria Dipinggirkan Pemerintah

Komnas HAM: Perlindungan Masyarakat Adat atas Konflik Agraria Dipinggirkan Pemerintah

Nasional
Sterilisasi, DPR Berlakukan WFH Dua Hari

Sterilisasi, DPR Berlakukan WFH Dua Hari

Nasional
Ketua Satgas Akui Pemerintah Lengah Awasi Libur Panjang pada Agustus

Ketua Satgas Akui Pemerintah Lengah Awasi Libur Panjang pada Agustus

Nasional
Komnas HAM: 12 Kasus Pelanggaran HAM Berat Belum Diselesaikan Pemerintah

Komnas HAM: 12 Kasus Pelanggaran HAM Berat Belum Diselesaikan Pemerintah

Nasional
6.375 Akun Medsos Didaftarkan untuk Kampanye Pilkada, Facebook Paling Banyak

6.375 Akun Medsos Didaftarkan untuk Kampanye Pilkada, Facebook Paling Banyak

Nasional
Ketua Komisi X Apresiasi Politik Anggaran Nadiem Makarim

Ketua Komisi X Apresiasi Politik Anggaran Nadiem Makarim

Nasional
Mahfud: Keliru Rakyat Minta TNI-Polri Ditarik dari Papua, yang Minta Itu KKB

Mahfud: Keliru Rakyat Minta TNI-Polri Ditarik dari Papua, yang Minta Itu KKB

Nasional
Resmikan Pameran UMKM Virtual, Gubernur Babel Minta Pelaku Usaha Terbiasa dengan Market Place

Resmikan Pameran UMKM Virtual, Gubernur Babel Minta Pelaku Usaha Terbiasa dengan Market Place

Nasional
Kampanye Daring Hanya Dilakukan 23 Persen Paslon Pilkada, KPU Akan Evaluasi Efektivitasnya

Kampanye Daring Hanya Dilakukan 23 Persen Paslon Pilkada, KPU Akan Evaluasi Efektivitasnya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X