Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

JK Tak Yakin Wiranto Jadi Ancaman Golkar

Kompas.com - 19/07/2008, 07:11 WIB

GORONTALO, SABTU - Ketua Umum DPP Partai Golkar Muhammad Jusuf Kalla, Jumat (18/7) tak yakin Jenderal (Purn) Wiranto yang kini menjadi Ketua Umum DPP Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) menjadi ancaman bagi Partai Golkar dalam Pemilu 2009 mengingat Wiranto pernah menjadi kader Partai Golkar.

Hal itu disampaikan Jusuf Kalla, saat menjawab pertanyaan seorang kader Partai Golkar di acara Temu Kader Partai Golkar di Gorontalo, Jumat (18/7) malam waktu setempat. "Saya tidak yakin Wiranto bisa menjadi ancaman kita. Akan tetapi, sekiranya menjadi ancaman, ya tidak apa-apa. Namanya juga pemilu. Pemilu itu kan berkompetisi. Tetapi, Partai Golkar akan menghadapi siapapun. Jadi, saya tidak gentar dengan keadaan seperti itu," ujar Kalla.

Menurut Kalla, Wiranto berbeda dengan fenomena Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY saat Pemilu 2004. "Pak Wiranto agak beda dengan kasus Pak SBY. Beliau tidak mewakili orang yang terdzolimi," kata Kalla.

Kalla kemudian menjelaskan, dalam sejarah perpolitikan Indonesia sekarang ini, mantan pejabat yang kebetulan berlatar belakang jenderal purnawiran yang mendirikan partai politik, hanya satu jenderal purnawirawan yang menonjol.

"Hanya Partai Demokrat pada empat tahun yang lalu, yang dapat suara. Partai Karya Persatuan dan Keadilan yang pernah dipimpin di antaranya almarhum Jenderal (Purn) Edy Sudradjat dan Pak Hartono (Jenderal Purn R Hartono-Red) dengan Partai Karya Peduli Bangsa, malah tidak ada anggotanya di DPR. Akan tetapi, Pak Wiranto karena didukung banyak orang mungkin saja (lebih baik)," ungkap Kalla.

Menurut Kalla, tentang fenomena Presiden Yudhoyono pada waktu pemilu 2004, waktu itu dinilai momentumnya tepat. "Waktu itu ditambah juga ada pikiran Asal Bukan Megawati (Presiden Megawati Soekarnoputri). Kebetulan, Pak SBY itu juga cerdas dan didzolimi sebagai jenderal yang kekanak-kanakan, di samping beliau juga punya prestasi yang baik sehingga terangkat," tambah Kalla.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pangkoarmada I Akan Buat Kajian agar Kapal Patroli yang Dibeli dari Italia Ditempatkan di Wilayahnya

Pangkoarmada I Akan Buat Kajian agar Kapal Patroli yang Dibeli dari Italia Ditempatkan di Wilayahnya

Nasional
Pakar: 'Amicus Curiae' untuk Sengketa Pilpres Fenomena Baru

Pakar: "Amicus Curiae" untuk Sengketa Pilpres Fenomena Baru

Nasional
Densus 88 Polri Kembali Tangkap 1 Teroris Jaringan JI di Sulteng, Totalnya Jadi 8

Densus 88 Polri Kembali Tangkap 1 Teroris Jaringan JI di Sulteng, Totalnya Jadi 8

Nasional
Yusril Tertawa Ceritakan Saksi Ganjar-Mahfud Bawa Beras 5 Kg untuk Buktikan Politisasi Bansos

Yusril Tertawa Ceritakan Saksi Ganjar-Mahfud Bawa Beras 5 Kg untuk Buktikan Politisasi Bansos

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Karangan Bunga Bernada Sindiran Muncul di MK

Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Karangan Bunga Bernada Sindiran Muncul di MK

Nasional
Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Nasional
Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

Nasional
Kubu Prabowo Sebut 'Amicus Curiae' Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

Kubu Prabowo Sebut "Amicus Curiae" Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

Nasional
BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Nasional
Aktivis Barikade 98 Ajukan 'Amicus Curiae', Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Aktivis Barikade 98 Ajukan "Amicus Curiae", Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Nasional
Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com