Byarpet Bisnis di KBN

Kompas.com - 11/07/2008, 00:19 WIB
Editor

Pascal S Bin Saju

Masalah ekonomi akibat jalan rusak, kemacetan, dan banjir belum semuanya teratasi oleh investor di Kawasan Berikat Nusantara atau KBN, Jakarta Utara. Kini, para investor di KBN kembali gelisah dengan rencana pemerintah untuk melakukan pemadaman bergilir akibat defisit pasokan listrik di Jakarta. Sebagian investor di KBN yang gelisah mengancam akan hengkang dari sana.

Siti M Siregar, Manajer Personalia PT Gunung Abadi, salah satu perusahaan garmen di KBN Cakung, tampak tegang siang itu. Siti Siregar tengah pusing menghadapi aksi sekitar 200 buruh yang menuntut kenaikan upah. Pada saat yang sama, ia juga merisaukan pasokan listrik dari PT PLN (Persero).

Semua investor KBN memang terpukul akibat pemadaman listrik bergilir selama ini. Bulan lalu, mereka mendapat pemadaman bergilir selama satu hingga dua jam per sekali jadwal PLN melakukan pemadaman. Sekarang PLN akan memberlakukan lagi pemadaman pada 11-25 Juli 2008.

”Seluruh kegiatan perusahaan bergantung pada listrik negara. Kami belum tahu kalau akan ada jadwal pemadaman listrik lagi. Pemadaman bulan lalu saja sudah membuat kami terpukul,” kata Siti yang berada satu ruangan dengan Direktur Utama Gunung Abadi Oh Young Chull.

KBN memiliki tiga wilayah usaha, yaitu Cakung, Marunda, dan Tanjung Priok, yang menyerap sekitar 80.000 pekerja. Dari sekitar 118 industri di KBN, 80 persen bergerak di industri garmen dan pakaian jadi.

Gunung Abadi dibangun investor asing yang bernaung di bawah payung Kyung Seung Trading Co Ltd, Seoul, Korea Selatan. Selain Korea Selatan, investasi di KBN juga didominasi Taiwan, China, Hongkong, dan Singapura.

Melalui kaca tembus pandang di ruang kerjanya, Siti dan bosnya mengontrol seluruh kegiatan yang dilakukan sekitar 800 buruh. Ketika listrik padam selama dua jam bulan lalu, mereka kewalahan. ”Listrik padam tiba- tiba tanpa ada pemberitahuan,” kata Siti.

Chull yang duduk tak jauh dari Siti mengatakan, jika ada rencana pemadaman lagi, sebaiknya mereka diberi tahu. ”Jangankan padam satu jam, 10 menit saja membuat seluruh proses produksi terganggu. Target produksi sehari pasti tidak tercapai.”

Pemadaman listrik amat mengganggu kegiatan industri garmen. Gangguan itu dimulai dari hulu hingga hilir, yakni dari pembuatan desain atau patron baju, pemotongan, hingga penjahitan. Desain sekarang ini dilakukan dengan komputer.

Investor kecewa

General Manager PT Uni-Enlarge Industry Indonesia Herlina Lee menyatakan, investor kecewa terhadap buruknya pasokan listrik di kawasan itu. Di satu sisi, negara ingin memacu investasi dan meningkatkan ekspor demi peningkatan devisa negara serta penyerapan tenaga kerja, tetapi di pihak lain infrastruktur pendukungnya tidak memadai.

Pemadaman listrik yang dilakukan bulan lalu di kawasan industri terbesar nasional itu telah menyulitkan investor. Hal itu mengganggu kegiatan produksi dan menyurutkan minat investor mengembangkan usaha.

Dampaknya, rantai produksi terganggu dan jadwal kerja untuk buruh menjadi acak-acakan. Jadwal lembur atau jam kerja menjadi kacau-balau karena pergeseran waktu, hasil produksi tidak sesuai target.

Kegagalan mencapai target mengakibatkan jadwal pengiriman barang ekspor lewat kapal laut tertunda. Kapal yang semula sudah di-booking tetap berangkat sesuai dengan jadwal yang tertera dalam kontrak.

Sementara para buyer dari Amerika Serikat dan Eropa tidak mau tahu dengan persoalan itu. ”Mereka hanya tahu, barang harus tiba tepat waktu sesuai pesanan. Kami terpaksa mengeluarkan ongkos mahal karena barang harus dikirim melalui udara agar tepat waktu sehingga kami tidak kena penalti,” kata seorang investor.

Mereka berharap gangguan akibat kekurangan pasokan listrik tidak terjadi lagi. Listrik sangat dibutuhkan oleh para investor di KBN.

Pejabat Pengganti Sementara (PGS) Asisten Sekretaris Perusahaan KBN Sentot Yoga Tamtomo mengakui, investor sudah lelah menghadapi berbagai gangguan, mulai dari jalan macet, jalan rusak, banjir, hingga jembatan rusak. Dampak dari gangguan itu masih dirasakan investor sampai saat ini.

Musibah banjir awal Februari 2007 juga merugikan KBN sebesar Rp 18,08 miliar. Hampir 40 persen bangunan pabrik lumpuh total dan kawasan tidak beroperasi dua minggu. Akibatnya, sekitar 29,6 juta dollar AS hilang dari devisa negara. Kerugian hilangnya jasa penyewaan, kerusakan bangunan pabrik, gudang, dan jasa angkutan barang mencapai Rp 6,86 miliar.

Sentot mengatakan, jika kini pasokan listrik ke kawasan itu terus-menerus terganggu, jelas membuat investor kecewa dan terpukul.

Padahal, investasi asing yang ada di wilayah ini 135,77 juta dollar AS dan investasi dalam negeri Rp 204,46 miliar. Nilai ekspor selama triwulan pertama tahun 2008, berdasarkan angka penerbitan surat keterangan asal adalah sebesar Rp 229,7 juta dollar AS. Pada tahun 2007, nilai ekspornya mencapai sekitar 750 juta dollar AS.

Sentot mengungkapkan, selama ini pemadaman listrik selalu dilakukan secara tiba-tiba. Hingga kemarin saja, seluruh kawasan itu belum menerima surat pemberitahuan resmi dari pihak PLN tentang rencana pemadaman bergilir pada 11-25 Juli ini. Dengan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, pengusaha tidak bisa mengantisipasinya.

Terlepas dari pernyataan Sentot, listrik merupakan energi utama di KBN. Tanpa listrik, KBN lumpuh. Padahal, pemerintah berjanji menyiapkan karpet merah bagi para investor yang mau masuk ke Indonesia. Jangan menyiapkan karpet, memenuhi kebutuhan listrik yang ada saja tidak mampu, apalagi untuk investasi baru.

 

 

 

 



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri Sarankan Sekolah Tatap Muka Disesuaikan Rekomendasi Satgas di Daerah

Mendagri Sarankan Sekolah Tatap Muka Disesuaikan Rekomendasi Satgas di Daerah

Nasional
Jokowi Sebut Transformasi Digital di Indonesia Masih Tertinggal

Jokowi Sebut Transformasi Digital di Indonesia Masih Tertinggal

Nasional
Demokrat Resmi Usung Denny Indrayana pada Pilkada Kalimantan Selatan

Demokrat Resmi Usung Denny Indrayana pada Pilkada Kalimantan Selatan

Nasional
Setara Institute: Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Lemahkan Reformasi Sektor Keamanan

Setara Institute: Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Lemahkan Reformasi Sektor Keamanan

Nasional
Kepala Keluarga Perempuan Kesulitan Ekonomi, Kemensos Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos

Kepala Keluarga Perempuan Kesulitan Ekonomi, Kemensos Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos

Nasional
Diduga Bertemu Djoko Tjandra di Luar Negeri, Ini Pasal Pidana yang Bisa Jerat Jaksa Pinangki

Diduga Bertemu Djoko Tjandra di Luar Negeri, Ini Pasal Pidana yang Bisa Jerat Jaksa Pinangki

Nasional
PK Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung Ditolak MA, Ini Respons KPK

PK Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung Ditolak MA, Ini Respons KPK

Nasional
MAKI Nilai Bareskrim Perlu Periksa Jaksa Pinangki Terkait Djoko Tjandra

MAKI Nilai Bareskrim Perlu Periksa Jaksa Pinangki Terkait Djoko Tjandra

Nasional
LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

Nasional
Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Nasional
Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

Nasional
Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Nasional
Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Nasional
Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Nasional
LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X