Hari Ini Pilkada Bali Digelar

Kompas.com - 09/07/2008, 06:08 WIB
Editor

DENPASAR, RABU-  Rabu (9/7) ini tiga pasangan calon gubernur–wakil gubernur periode 2008-2013 akan bertarung dalam pemilihan kepala daerah  Bali. Hari ini pula berlangsung pilkada Maluku yang diikuti  empat pasang calon.

Tiga pasangan calon yang bertarung dalam pilkada Bali adalah I Gede Winasa-IGB Alit Putra yang diusung Partai Demokrat bersama 11 partai lainnya,  pasangan Cokorda Budi Suryawan-Nyoman Suweta dari Partai Golkar bersama koalisi empat partai lain, serta Made Mangku Pastika-Anak Agung Ngurah Puspayoga yang diusung PDI-P.

Ketiga pasangan calon itu akan merebutkan suara dari 2.631.754 orang pemilih terdaftar. Para pemilih akan menentukan hak suaranya di 5.683 tempat pemungutan suara (TPS) di sembilan kabupaten/kota.

Gubernur Bali, Dewa Beratha, didampingi Ketua KPU Bali, AA Oka Wisnumurti, sejak Senin berkeliling Bali memantau persiapan pilkada. Pada Selasa (8/7), mereka giliran memantau persiapan di Kabupaten Gianyar, Klungkung, dan Bangli. Pada setiap kesempatan,  Dewa Beratha  dan Wisnumurti meminta masyarakat sebagai pemilih tetap menggunakan hak suara dan tidak menjadi golput.

Wisnumurti, Selasa petang mengatakan, dari pemantauan tergambar seluruh persiapan lapangan telah sampai pada tahap siap menggelar pencoblosan hari ini.  Persiapan itu termasuk pengadaan TPS yang secara serempak dibangun Selasa kemarin. “Kalau tentang TPS ini dari jumlahnya sebanyak 5.683 itu hanya sebagian yang dibangun secara utuh. Sebagian lainnya hanya tambahan sekat sekat karena TPS-nya sendiri memanfaatkan bangunan banjar banjar,” jelasnya.

Demikian pula logistiknya, sebagian TPS yang dinilai aman sudah langsung diisi berbagai kelengkapan yang dibutuhkan seperti kotak dan kertas suara yang masih tersegel, paku pencoblos dan lainnya. Sebagian TPS lagi yang dinilai kurang aman, baru akan diisi berbagai kelengkapan tersebut, Rabu sekitar pukul 05.00 Wita.

Polisi harus netral

Sementara Kepala Polri Jenderal Sutanto menegaskan, polisi harus dan akan tetap menjaga netralitasnya dalam setiap pemilihan kepala daerah maupun pemilu secara nasional pada tahun depan. Netralitas ini semata-mata karena polri harus berada di atas kepentingan semua kelompok masyarakat dan golongan.

“Polri tidak bisa dan tidak ingin dikotak-kotakkan. Kalau institusi maupun oknum Polri sampai tidak netral, berarti itu mengerdilkan eksistensi Polri secara keseluruhan. Oleh karena itu, Polri harus dan tetap akan netral di setiap pilkada maupun pemilu mendatang,” kata Sutanto, di Markas Kepolisian Daerah Bali di Denpasar, Selasa (8/7).

Bersama Kepala Kepolisian Federal Australia (AFP) Mick Keelty, Sutanto mengunjungi kantor Tim Koordinasi Kejahatan Transnasional (TNCT) di Mapolda Bali. Kedatangannya ke Denpasar juga sekaligus untuk melihat kesiapan Polda Bali dalam mengamankan penyelenggaraan pemilihan gubernur-wakil gubernur Bali 2008-2013 yang digelar serentak hari ini.

Kebetulan, dua anggota Polri bertarung memperebutkan jabatan itu. Keduanya adalah Made Mangku Pastika (mantan Kepala Polda Bali) dan Nyoman Gede Suweta (mantan Wakil Kepala Polda Bali).

Sutanto menegaskan, Polri akan bekerja secara profesional dan optimal. Dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur Bali kali ini, misalnya, dilibatkan 9.713 personel aparat. Mereka berasal dari Polda Bali 7.807 orang, TNI 540 anggota, dan sipil 1.366 orang. Sebanyak 2.114 dari 5.683 tempat pemungutan suara diprediksi potensi rawan keamanan.

“Profesionalitas itu akan kita junjung tinggi hingga dalam skala yang paling besar, yakni pemilu tahun depan. Kita sekaligus akan mengevaluasi pengamanan pilkada di sejumlah daerah dengan harapan pengamanan akan semakin optimal pada waktu pemilu nasional, sembilan bulan mendatang,” kata Sutanto. (BEN/ANS)



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Pencemaran Nama Baik Bos Kaskus, Tersangka Jack Lapian Penuhi Panggilan Pemeriksaan

Kasus Pencemaran Nama Baik Bos Kaskus, Tersangka Jack Lapian Penuhi Panggilan Pemeriksaan

Nasional
Pemerintah: Baru Separuh Kapasitas Rumah Sakit Dipakai untuk Pasien Covid-19

Pemerintah: Baru Separuh Kapasitas Rumah Sakit Dipakai untuk Pasien Covid-19

Nasional
Sudah Panggil Novel Baswedan, Komisi Kejaksaan Tunggu Pertimbangan Hakim

Sudah Panggil Novel Baswedan, Komisi Kejaksaan Tunggu Pertimbangan Hakim

Nasional
Pemerintah: Kembali Beraktivitas Menjadi Sebuah Keharusan, Tapi...

Pemerintah: Kembali Beraktivitas Menjadi Sebuah Keharusan, Tapi...

Nasional
Penelitian SPD: Mayoritas Pemilih Mau Menerima Uang dari Peserta Pilkada

Penelitian SPD: Mayoritas Pemilih Mau Menerima Uang dari Peserta Pilkada

Nasional
Pasar di Jakarta dengan Hasil Swab Negatif Akan Ditutup untuk Disinfeksi

Pasar di Jakarta dengan Hasil Swab Negatif Akan Ditutup untuk Disinfeksi

Nasional
Sambangi Komjak, Novel Baswedan Hendak Klarifikasi Ini...

Sambangi Komjak, Novel Baswedan Hendak Klarifikasi Ini...

Nasional
Anggota DPR Minta Dilibatkan dalam CSR BUMN, Pengamat: Keterlaluan!

Anggota DPR Minta Dilibatkan dalam CSR BUMN, Pengamat: Keterlaluan!

Nasional
Klarifikasi Terkait Pemberitaan 'PKS Tak Tertarik Kursi Menteri'

Klarifikasi Terkait Pemberitaan "PKS Tak Tertarik Kursi Menteri"

Nasional
Di Hadapan Komisi III DPR, Kejagung Sebut Belum Temukan Keterkaitan Dato Sri Tahir di Kasus Jiwasraya

Di Hadapan Komisi III DPR, Kejagung Sebut Belum Temukan Keterkaitan Dato Sri Tahir di Kasus Jiwasraya

Nasional
Menkumham: Djoko Tjandra Sudah Tak Masuk DPO Interpol Sejak 2014

Menkumham: Djoko Tjandra Sudah Tak Masuk DPO Interpol Sejak 2014

Nasional
Anggota DPR Diminta Mundur jika Tak Sanggup Sahkan RUU PKS

Anggota DPR Diminta Mundur jika Tak Sanggup Sahkan RUU PKS

Nasional
Yurianto: New Normal Bukan Dimaknai Kondisi Sudah Normal

Yurianto: New Normal Bukan Dimaknai Kondisi Sudah Normal

Nasional
Kemenristek: Butuh Rp 26,4 Triliun Produksi Massal Vaksin Corona

Kemenristek: Butuh Rp 26,4 Triliun Produksi Massal Vaksin Corona

Nasional
Tanggapi Isu Reshuffle, Moeldoko: Sekarang Banyak Peramal

Tanggapi Isu Reshuffle, Moeldoko: Sekarang Banyak Peramal

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X