Muchdi Tunggu Jawaban Din Syamsudin

Kompas.com - 23/06/2008, 19:19 WIB
Editor

JAKARTA, SENIN - Rencana mantan Deputi V BIN Muchdi Pr untuk mengajukan penangguhan penahanan ke Bareskrim Polri, Senin (23/6), belum jadi dilaksanakan. Muchdi masih menunggu jawaban kesediaan para petinggi Muhammadiyah untuk memberikan jaminan penangguhan penahanan.

Menurut kuasa hukum Muchdi, Ahmad Cholid, para petinggi Muhammadiyah, seperti Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsudin, mantan Ketua PP Muhammadiyah Syafi'i Maarif, yang sudah dihubungi Muchdi lewat telepon untuk memberi jaminan penangguhan penahanan, Jumat (19/6), belum memberikan jawaban, menolak atau bersedia.

Din Syamsudin, kepada sejumlah wartawan, Sabtu (20/6)
sudah menyatakan tidak akan memberikan jaminan penangguhan penahanan kepada Muchdi. Meskipun Muchdi salah satu kader Muhammadiyah, tapi pihaknya tidak akan memberi jaminan penangguhan penahanan. Salah satu alasannya, kasus yang membelit Muchdi dilakukan di luar aktivitas organisasi dan tidak ada kaitanya dengan Muhammdiyah.

Muchdi meminta bantuan sejumlah petinggi Muhammadiyah
karena ia juga kader Muhammadiyah. Ia menjabat sebagai
Ketua Pimpinan Pusat Pencak Silat Tapak Suci Muhammadiyah.

Menurut Cholid, kalaupun sampai Selasa besok para tokoh Muhammadiyah belum memberikan jawaban, Muchdi tetap akan mengajukan penangguhan penahanan. "Keluarga dan kuasa hukumnya yang akan menjamin penangguhan penahanan," kata Cholid memastikan langkah hukum yang akan dilakukan kuasa hukumnya. (Persda Network/Sugiyarto)

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email



25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

'Jika KPK Tak Laksanakan Tindakan Korektif, Ini Pertunjukan Buruk pada Rakyat'

"Jika KPK Tak Laksanakan Tindakan Korektif, Ini Pertunjukan Buruk pada Rakyat"

Nasional
Jokowi: Saat ini Kita Harus Menanggung Beban Berat Akibat Pandemi

Jokowi: Saat ini Kita Harus Menanggung Beban Berat Akibat Pandemi

Nasional
KPAI Minta Pemerintah Perhatikan Anak Yatim Piatu akibat Covid-19

KPAI Minta Pemerintah Perhatikan Anak Yatim Piatu akibat Covid-19

Nasional
IDI Sebut Lonjakan Kasus Covid-19 Mulai Terjadi di Luar Pulau Jawa

IDI Sebut Lonjakan Kasus Covid-19 Mulai Terjadi di Luar Pulau Jawa

Nasional
Menpan RB Minta ASN Ikuti Perintah Jokowi-Ma'ruf soal Penanganan Pandemi

Menpan RB Minta ASN Ikuti Perintah Jokowi-Ma'ruf soal Penanganan Pandemi

Nasional
Aturan Baru PPKM: Pelaku Perjalanan di Kawasan Aglomerasi Wajib STRP, di Bawah 12 Tahun Dibatasi

Aturan Baru PPKM: Pelaku Perjalanan di Kawasan Aglomerasi Wajib STRP, di Bawah 12 Tahun Dibatasi

Nasional
Mahfud: Tak Ada Pelanggaran, Pemerintah Tak Bisa Dijatuhkan dengan Alasan Covid-19

Mahfud: Tak Ada Pelanggaran, Pemerintah Tak Bisa Dijatuhkan dengan Alasan Covid-19

Nasional
KPK Perpanjang Penahanan Eks Bupati Kepulauan Talaud Sri Wahyumi

KPK Perpanjang Penahanan Eks Bupati Kepulauan Talaud Sri Wahyumi

Nasional
Menko PMK Minta Beras untuk Bansos Berasal dari Petani Lokal

Menko PMK Minta Beras untuk Bansos Berasal dari Petani Lokal

Nasional
Aturan Baru Perjalanan Dalam Negeri, Ini Syarat Naik Pesawat Saat PPKM

Aturan Baru Perjalanan Dalam Negeri, Ini Syarat Naik Pesawat Saat PPKM

Nasional
Kasus Bupati Bandung Barat Aa Umbara, KPK Panggil Wabup Hengky Kurniawan

Kasus Bupati Bandung Barat Aa Umbara, KPK Panggil Wabup Hengky Kurniawan

Nasional
UPDATE: Tambah 21 di Pakistan, Total 5.499 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

UPDATE: Tambah 21 di Pakistan, Total 5.499 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
Jokowi: Setiap ASN Harus Punya Jiwa Melayani Masyarakat

Jokowi: Setiap ASN Harus Punya Jiwa Melayani Masyarakat

Nasional
Jokowi: Tidak Boleh Ada Lagi ASN yang Minta Dilayani seperti Zaman Kolonial

Jokowi: Tidak Boleh Ada Lagi ASN yang Minta Dilayani seperti Zaman Kolonial

Nasional
Kemenkes: Indonesia Masih Miliki 50 Juta Dosis Vaksin, Cukup hingga Pertengahan Agustus

Kemenkes: Indonesia Masih Miliki 50 Juta Dosis Vaksin, Cukup hingga Pertengahan Agustus

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X