Muhammadiyah Tak Penuhi Permintaan Muchdi Pr

Kompas.com - 22/06/2008, 22:52 WIB
Editor

JAKARTA,MINGGU - Harapan mantan Deputi V Badan Intelijen Negara (BIN), Muchdi Pr, tersangka baru kasus pembunuhan aktivis HAM Munir, agar tokoh-tokoh Muhammadiyah bersedia menjaminkan penangguhan penahanan bagi dirinya, tidak akan terpenuhi. Pasalnya, PP Muhammadiyah tidak punya tradisi terlibat langsung dalam hal memberikan bantuan hukum seperti itu.

Hal itu disampaikan Ketua Pengurus Pusa (PP) Muhammadiyah, Din Syamsuddin di Jakarta, Minggu (22/6). Dikatakan Din, selama ini, Muhammadiyah banyak diminta oleh pihak-pihak yang sedang mengalami masalah hukum baik di pengadilan, maupun dalam proses penyidikan dan pemeriksaan. "Tapi terus terang itu tidak menjadi tradisi Muhammadiyah. Tidak ada presedennya untuk menjaminkan atau ikut terlibat, itu tidak ada tradisi dalam organisasi. Karena itu, tentu tidak dapat kami penuhi," ujar Din usai acara jumpa pers acara World peace Forum ke-2, kerja sama Muhammadiyah dengan Cheng Ho Multi Culture Trust Kuala Lumpur di kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, Minggu (22/6).

Sebelumnya dikabarkan bahwa Muchdi Pr lewat kuasa hukumnya, Zaenal Maarif akan meminta bantuan kepada tokoh-tokoh Muhammadiyah untuk meminta penangguhan penahanan. Sejumlah tokoh Muhammadiyah seperti Din Syamsudin, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Syafi'i Ma'arif, mantan Rektor Univesitas Muhammadiyah Malang, Malik Fajar sudah dihubungi. Muchdi meminta bantuan para tokoh Muhammadiyah ini karena memiliki kedekatan.

Selama ini Muchdi menjabat sebagai Ketua Umum DPP Seni Beladiri Indonesia Tapak Suci Putera Muhammadiyah, di bawah naungan PP Muhammadiyah.  Namun, Din menyebut bahwa dirinya belum mendapat permintaan seperti yang dikabarkan itu. "Saya baru tahunya di media. Tapi sekali lagi karena bukan menjadi tradisi Muhammadiyah. Muhammadiyah ini yah ngurus-ngurus pendidikan, panti asuhan, pembedahan ekonomi, tidak pernah terlibat dalam kasus ini," sambung Din.

Dikatakan Din, banyak sekali tokoh-tokoh Muhammadiyah yang aktif dalam berbagai bidang. Tapi, kata dia, itu tidak bisa dikaitkan dengan organisasi. "Seperti halnya juga banyak individu dari kelompok-kelompok lain di pemerintahan, kementrian, parpol, itu kan tidak bisa dipandang terkait dengan kelompoknya, karena itu saya mohon jangan dikaitkan," lanjut dia.

Lebih lanjut, suami Fira Beranata ini menegaskan, sebagai organisasi yang komitmen dalam penegakan hukum yang merupakan amanat reformasi, Muhammadiyah menyerahkan sepenuhnya kepada proses hukum dengan prinsip yang menjadi watak hukum di Indonesia, yakni asas praduga tak bersalah. "Kami juga menekankan agar kasus semacam ini janganlah ada politisasi. Biarlah berlangsung proses hukum secara murni, diusut secara tuntas.  Penegakan hukum menurut Muhammadiyah mutlak perlu, jangan pandang bulu dan harus murni tanpa motivasi politik," sambung politisi dan cendekiawan muslim kelahira Sumbawa Besar ini. (persdanetwork/had)

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email



25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenkumham Salurkan 46 Ribu Paket Bansos untuk Warga Terdampak Pandemi

Kemenkumham Salurkan 46 Ribu Paket Bansos untuk Warga Terdampak Pandemi

Nasional
Isoman di Hotel untuk Anggota DPR Dikritik Sejumlah Fraksi, Setjen Diminta Batalkan

Isoman di Hotel untuk Anggota DPR Dikritik Sejumlah Fraksi, Setjen Diminta Batalkan

Nasional
P2G Minta Kemendikbud Ristek Batalkan Asesmen Nasional dalam Situasi Pandemi Covid-19

P2G Minta Kemendikbud Ristek Batalkan Asesmen Nasional dalam Situasi Pandemi Covid-19

Nasional
Pengacara Moeldoko Yakin Tudingan ICW soal Ivermectin Penuhi Unsur Pencemaran Nama Baik di UU ITE

Pengacara Moeldoko Yakin Tudingan ICW soal Ivermectin Penuhi Unsur Pencemaran Nama Baik di UU ITE

Nasional
Polri: Cara 'Debt Collector' Pinjol Ilegal Tagih Utang ke Peminjam Mencemarkan Nama Baik

Polri: Cara "Debt Collector" Pinjol Ilegal Tagih Utang ke Peminjam Mencemarkan Nama Baik

Nasional
Pengacara: Tak Ada Fakta Pak Moeldoko Promosikan Ivermectin

Pengacara: Tak Ada Fakta Pak Moeldoko Promosikan Ivermectin

Nasional
Bongkar Aksi Pinjol Ilegal KSP Cinta Damai, Bareskrim Tangkap 8 Orang di Medan-Jakarta

Bongkar Aksi Pinjol Ilegal KSP Cinta Damai, Bareskrim Tangkap 8 Orang di Medan-Jakarta

Nasional
7.200 Pekerja Migran RI yang Dideportasi Malaysia Akan Divaksinasi Covid-19

7.200 Pekerja Migran RI yang Dideportasi Malaysia Akan Divaksinasi Covid-19

Nasional
Ketua Satgas Waspada Investasi: Pinjol Ilegal Adalah Kejahatan

Ketua Satgas Waspada Investasi: Pinjol Ilegal Adalah Kejahatan

Nasional
Moeldoko Beri Waktu 1×24 Jam ke ICW untuk Buktikan Tuduhan soal Keterlibatan dengan Produsen Ivermectin

Moeldoko Beri Waktu 1×24 Jam ke ICW untuk Buktikan Tuduhan soal Keterlibatan dengan Produsen Ivermectin

Nasional
Anggota DPR: Jangan Ditahan-tahan Hak Tenaga Kesehatan untuk Mendapatkan Insentif

Anggota DPR: Jangan Ditahan-tahan Hak Tenaga Kesehatan untuk Mendapatkan Insentif

Nasional
Bantah Moeldoko Punya Hubungan dengan PT Harsen, Kuasa Hukum: Bukan Pemegang Saham, Bukan Direktur

Bantah Moeldoko Punya Hubungan dengan PT Harsen, Kuasa Hukum: Bukan Pemegang Saham, Bukan Direktur

Nasional
Mendagri Minta Pemkab Cirebon Segera Realisasikan APBD 2021

Mendagri Minta Pemkab Cirebon Segera Realisasikan APBD 2021

Nasional
Kabar Gembira, Kimia Farma Tingkatkan Produksi Obat Antivirus Jadi 2 Juta Tablet Per Hari

Kabar Gembira, Kimia Farma Tingkatkan Produksi Obat Antivirus Jadi 2 Juta Tablet Per Hari

Nasional
Berkas Lengkap, Tersangka Penyuap Bupati Bandung Barat Terkait Bantuan Covid-19 Siap Disidang

Berkas Lengkap, Tersangka Penyuap Bupati Bandung Barat Terkait Bantuan Covid-19 Siap Disidang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X