Mendagri Lantik Lima Penjabat Bupati Pemekaran

Kompas.com - 22/06/2008, 03:00 WIB
Editor

Jayapura, Kompas - Menteri Dalam Negeri Mardiyanto, Sabtu (21/6) di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua, melantik lima penjabat bupati. Kelima kabupaten baru di daerah Pegunungan Tengah adalah Lani Jaya, Puncak, Yalimo, Nduga, dan Mamberamo Tengah.

Kabupaten Puncak dengan ibu kota di Ilaga dipimpin Penjabat Bupati (caretaker) Simon Alom. Lani Jaya beribu kota di Tiom dengan Penjabat Bupati Pribadi Sukartono. Nduga beribu kota di Kenyam dipercayakan kepada Penjabat Bupati Hans Karteus Maniagasi. Mamberamo Tengah beribu kota di Konagma dipimpin Penjabat Bupati David Pagawak.

Acara pelantikan lima kabupaten baru itu disemarakkan dengan upacara adat setempat, ”bakar batu”. Sehari sebelumnya, Mendagri juga melantik Penjabat Bupati Dogiyai, Adeuktus John Kareubun, di Nabire. Dogiyai merupakan pemekaran dari Kabupaten Nabire.

Penjabat bupati bertugas mempersiapkan pemilihan anggota DPRD dan bupati definitif. Pemekaran ini dikritik banyak pihak karena hanya memperluas korupsi di Papua. Kesejahteraan masyarakat asli setempat pun belum terbukti meningkat. Selain itu, program pemekaran mempersulit KPU dan KPUD dalam mempersiapkan Pemilu 2009.


Dihubungi secara terpisah, Ketua Koalisi Mahasiswa dan Masyarakat Nabire Andreas Gobai menyesalkan pelantikan penjabat bupati Dogiyai.

Ia mengatakan, pemekaran ini dapat memicu konflik karena batas wilayah antara kabupaten induk Nabire dan kabupaten pemekaran Dogiyai belum jelas. Ia mengaku telah meminta pemerintah untuk mengundurkan jadwal pelantikan kepala daerah, yaitu setelah pemilihan bupati Nabire pada Oktober mendatang.

Pakar ilmu pemerintahan di Papua, JRG Djopari, mengatakan, pemekaran adalah produk dari proyek politik. ”Banyak konspirasi politik di Jakarta, pemerintah sudah bikin moratorium tidak mau memekarkan Papua. Sekarang siapa lagi yang pengaruhi kalau tidak parpol,” ujarnya.

Ia mengatakan, dampak pembangunan dalam sebuah pemekaran masih tidak dapat dinikmati secara ekonomi oleh masyarakat asli. Hal ini disebabkan serbuan warga pendatang yang lebih siap dan mampu dalam mengembangkan potensi ekonomi, seperti berdagang kebutuhan pokok atau serta bisnis konstruksi. (ich)

 



Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X