Kemas Diperiksa, Joker Terkuak

Kompas.com - 18/06/2008, 21:37 WIB
Editor

JAKARTA, RABU - Teka-teki siapa joker yang disebut-sebut dalam percakapan antara Kemas Yahya Rahman saat menjabat Jampidsus dengan Artalyta Suryani, terkuak. Joker yang dimaksud Artalyta adalah Djoko S Tjandra yang tak lain terdakwa dalam kasus Bank Bali bersama mantan Gubernur BI Syahril Sabirin dan mantan Kepala BPPN Pande Lubis.

Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) MS Rahardjo dalam jumpa pers setelah memeriksa Kemas mengatakan, joker yang disebut Artalyta dalam percakapan dengan Kemas, juga dipertanyakan tim pengawas Kejagung yang langsung ia pimpin sendiri.

"Saya tanyakan juga, siapa joker dan disebutnya adalah Djoko Chandra. Keterangannya (Kemas) seperti itu," tegas MS Rahardjo di Gedung Pengawasan, Kejagung, Jakarta, Rabu (18/6).

Dijelaskan Rahardjo, saat Artalyta menyebut Joker, Kemas mengaku dirinya sudah berkeinginan menghentikan pembicaraan telepon. Makanya, dalam percakapan tersebut, Kemas mengakui banyak kata-kata nanti ketika Artalyta menyebut joker. Dalam penangkapan pendengaran Kemas, joker yang dimaksud Artalyta adalah Djoko S Tjandra.

Djoko S Tjandra adalah mantan Direktur Era Giat Prima yang didakwa bersama Syahril Sabirin dan Pande Lubis. Namun dalam putusan Kasasi Mahkamah Agung (MA), hanya Pande Lubis yang dihukum empat tahun penjara. Sedangkan Djoko S Tjandra dan Syahril Sabirin divonis bebas dalam dugaan korupsi Bank Bali senilai Rp 946 milyar.

Kasus Djoko Tjandra ini, sering disebut-sebut Kemas adalah kasus BLBI 3. Sedangkan BLBI I dan BLBI II, adalah kasus penyerahan aset oleh Bank BCA milik Antony Salim dan BDNI milik Sjamsul Nursalim.

Khusus untuk Bank Bali, saat Kemas menjabat Jampidsus berulangkali mengatakan, Kejaksaan Agung (Kejagung) berencana mengajukan Peninjauan Kembali (PK). Rencana pengajuan PK untuk kasus Bank Bali, bersamaan dengan pengumuman dimulainya penyelidikan penyerahan aset Bank BCA dan BDNI sejak Juli 2008.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Namun saat kasus penyelidikan Bank BCA dan BDNI diumumkan dan hasilnya tidak diketemukan dugaan korupsinya, PK untuk Bank Bali termasuk didalamnya adalah Djoko Tjandra tersebut belum juga diajukan PK nya ke MA.

Setelah Kemas dicopot, barulah Jampidsus baru yakni Marwan Effendy yang sedang mengajukan permohonan PK Bank Bali. Pekan lalu, Marwan mengatakan PK sedang dilimpahkan ke Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta untuk dilimpahkan ke MA melalui Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

Artalyta Suryani sendiri berulangkali mengatakan bahwa yang dimaksud joker, bukan orang Kejaksaan Agung. "Bukan,bukan. Joker itu bukan orang Kejaksaan," tegas Artalyta seusai percakapan dirinya dengan Kemas diungkap pada awal bulan Juni ini.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Indonesia Desak Negara Anggota Gerakan Non-Blok Cari Solusi untuk Palestina

Indonesia Desak Negara Anggota Gerakan Non-Blok Cari Solusi untuk Palestina

Nasional
Heran Wartawan Terus Beritakan Pengurangan Vonis Pinangki, Jampidsus: Dari Dia Negara Dapat Mobil

Heran Wartawan Terus Beritakan Pengurangan Vonis Pinangki, Jampidsus: Dari Dia Negara Dapat Mobil

Nasional
Sita Tanah terkait Kasus Nurdin Abdullah, KPK: Masjid di Atasnya Tetap Bisa Digunakan

Sita Tanah terkait Kasus Nurdin Abdullah, KPK: Masjid di Atasnya Tetap Bisa Digunakan

Nasional
Kemendikbudristek Sebut PTM Terbatas Disesuaikan dengan Tingkat Penularan Covid-19 di Tiap Daerah

Kemendikbudristek Sebut PTM Terbatas Disesuaikan dengan Tingkat Penularan Covid-19 di Tiap Daerah

Nasional
Pimpinan Komisi III Minta Polisi yang Perkosa Remaja Dihukum Maksimal dan Kapolsek Dipecat

Pimpinan Komisi III Minta Polisi yang Perkosa Remaja Dihukum Maksimal dan Kapolsek Dipecat

Nasional
KPK Setor Uang Denda dan Pengganti dari 4 Terpidana, Salah Satunya Penyuap Juliari Batubara

KPK Setor Uang Denda dan Pengganti dari 4 Terpidana, Salah Satunya Penyuap Juliari Batubara

Nasional
Dengan Berbagai Pertimbangan, Siapa Panglima TNI Mendatang?

Dengan Berbagai Pertimbangan, Siapa Panglima TNI Mendatang?

Nasional
Kemenkumham Ambil Alih Pengelolaan Pasar Babakan Kota Tangerang

Kemenkumham Ambil Alih Pengelolaan Pasar Babakan Kota Tangerang

Nasional
Eks Direktur Teknik Garuda Divonis 8 Tahun Penjara

Eks Direktur Teknik Garuda Divonis 8 Tahun Penjara

Nasional
Gus Menteri Berharap Vale Indonesia Bisa Ajak PMA Lain Bermitra dengan Kemendes PDTT

Gus Menteri Berharap Vale Indonesia Bisa Ajak PMA Lain Bermitra dengan Kemendes PDTT

Nasional
Dukung Revisi UU ITE, Komnas HAM Nilai Ruang Berekspresi Tidak Bisa Dipidana

Dukung Revisi UU ITE, Komnas HAM Nilai Ruang Berekspresi Tidak Bisa Dipidana

Nasional
Pakar IAKMI Sebut Meningkatnya Kasus Covid-19 Jadi Alarm untuk Memperkuat Prokes

Pakar IAKMI Sebut Meningkatnya Kasus Covid-19 Jadi Alarm untuk Memperkuat Prokes

Nasional
Periksa 12 ASN Setda Bandung Barat, KPK Dalami Proyek pada Era Aa Umbara

Periksa 12 ASN Setda Bandung Barat, KPK Dalami Proyek pada Era Aa Umbara

Nasional
MUI Imbau Umat Islam di Zona Merah Tak Shalat Idul Adha Berjemaah di Masjid atau Tempat Terbuka

MUI Imbau Umat Islam di Zona Merah Tak Shalat Idul Adha Berjemaah di Masjid atau Tempat Terbuka

Nasional
Mahfud: Sambil Tunggu Revisi Terbatas, Pedoman UU ITE Diharapkan Bisa Maksimal Lindungi Masyarakat

Mahfud: Sambil Tunggu Revisi Terbatas, Pedoman UU ITE Diharapkan Bisa Maksimal Lindungi Masyarakat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X