Produktivitas Industri Pertahanan DN Tergantung Pemerintah

BANDUNG, SENIN - Walau mengakui peluang pasar dalam negeri cukup besar, khususnya di TNI, sejumlah badan usaha milik negara industri strategis (BUMNIS) industri pertahanan seperti PT Dirgantara Indonesia dan PT LEN Industri mengaku masih harus bersikap pasif dan menunggu adanya pesanan dari pemerintah.

Pernyataan itu disampaikan sejumlah direktur masing-masing BUMNIS, Senin (16/6), saat rombongan Humas Departemen Pertahanan dan wartawan datang brkunjung dalam acara kunjungan pers (press tour) Dephan.

Dalam acara itu rombongan juga menyempatkan diri mengunjungi sejumlah hanggar produksi suku cadang dan perawatan pesawat milik PT DI. Direktur Keuangan dan Administrasi PT DI, Frans Ralie Siregar menyatakan 70 persen produk mereka untuk memenuhi pasar keperluan militer.

"Sekarang ini kami terus melakukan pendekatan, khususnya ke TNI. Setelah itu, ya tinggal menunggu saja. Begitu ada pesanan kami langsung siapkan. Apalagi sekarang kami mampu langsung berproduksi tanpa perlu meminta uang muka dari si pemesan seperti dahulu," ujar Frans.

Frans memisalkan produksi helikopter jenis NAS-332 Mk1 Super Puma, yang pengadaannya saat ini masih akan menunggu pemesanan dan juga kepastian alokasi anggaran dari APBN. Pihaknya, tambah Frans, sudah menuntaskan pengadaan tujuh helikopter jenis itu, pesanan pemerintah.

"Kalau alokasi anggarannya sudah siap, kami tinggal membuat. Secara substansi PT DI siap baik dari sumber daya manusia, permesinan, manajemen, maupun modal, kami sudah siap. Jadi tinggal tunggu pesanan saja termasuk dari pembeli luar negeri," tambah Frans.

Secara total hingga Juni 2008, PT DI telah membuat dan menyerahkan 30 unit helikopter dan pesawat untuk TNI Angkatan Udara, 39 unit helikopter dan pesawat untuk TNI Angkatan Darat, dan 40 unit helikopter dan pesawat untuk TNI Angkatan Laut.

Lebih lanjut di tempat terpisah General Manajer PT LEN Industri (Persero) Syamsul Aliah menyatakan, jika dibandingkan dengan kapasitas dan kemampuan industrinya, pasar mereka di bidang teknologi informatika dan komunikasi pertahanan, masih terbilang kecil.

Padahal di bidang itu PT LEN Industri sudah mampu membuat berbagai produk seperti Tactical Radio Communications Tranceivers, baik jenis HF atau VHF, alat komunikasi kendaraan taktis atau tempur, sistem pengamatan (surveilance) jarak jauh untuk pesawat udara, dan combat management system untuk kapal perang.

"Kami harap mulai tahun ini pemerintah beli dari kami. Namun masalahnya, APBN sejak dahulu selalu habis di kebutuhan operasional. Sedangkan pengadaan senjata selalu menggunakan Kredit Ekspor, yang pasti artinya membeli dari luar negeri," ujar Direktur Teknologi dan Produksi PT LEN Industri Darman Mappangara.

Dengan begitu, menurut Darman, agak sulit mengharapkan pemerintah membeli dari dalam negeri selama beban utang dari fasilitas KE tadi masih ada. Kalau pun sejak tahun 2007 pemerintah berencana mengadakan KE dari bank-bank dalam negeri, hal itu masih menunggu realisasi dan dukungan peraturan terkait. Pengadaan KE dari bank dalam negeri memang masih belum memiliki dasar hukum atau aturan yang jelas.