Pejabat Depkeu Tak Akan Lagi Jadi Komisaris

Kompas.com - 16/06/2008, 07:36 WIB
Editor

JAKARTA,SENIN - Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan mengusulkan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara agar seluruh pejabat yang ada di struktur organisasi dilarang memiliki jabatan rangkap. Hal ini untuk mencegah konflik kepentingan.

Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan (Depkeu) Mulia Panusunan Nasution mengungkapkan di Jakarta, Minggu (15/6), usul tersebut telah dimasukkan dalam rancangan surat keputusan bersama (SKB) tiga menteri. Ketiga menteri itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Sofjan Djalil, dan Menpan Taufik Effendi. SKB tersebut diharapkan tuntas Juni 2008. "Kami mengusulkan agar pejabat struktural Depkeu tidak merangkap sebagai pengurus BUMN, baik sebagai direksi maupun dewan komisaris," ujar Mulia.

Berbeda dengan sikap yang diambil Departemen Keuangan, jajaran pejabat eselon I di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian menyatakan akan tetap menjadi komisaris di berbagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sepanjang belum ada aturan yang melarangnya.

Hal itu dilakukan karena pemerintah perlu mengamankan kepentingannya sebagai pemegang saham BUMN. Selain memastikan tujuan menyejahterakan masyarakat dapat dicapai. "Saya tidak pernah meminta jadi komisaris di BUMN mana pun, tetapi jika jabatan itu diperlukan untuk kepentingan negara, mengapa tidak? Apalagi, aturannya menghendaki ada wakil pemerintah di BUMN. Kalau suatu saat aturannya melarang jabatan rangkap di BUMN, saya pun akan mengikutinya," tutur Deputi Bidang Koordinasi Pertanian dan Kelautan Menteri Koordinator Perekonomian, yang juga Komisaris Bulog, Bayu Krisnamurthi.

Deputi Bidang Koordinasi Perindustrian dan Perdagangan Menteri Koordinator Perekonomian, yang juga Komisaris PT Pupuk Sriwijaya, Edy Putra Irawady, menegaskan, jabatannya sebagai komisaris diperlukan karena Pusri adalah salah satu pemasok pupuk bersubsidi di Indonesia. Jadi, perlu ada wakil pemerintah yang memastikan keberlangsungan program pupuk bersubsidi. (OIN)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email



Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.