Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY Geram Dianggap Tak Punya Program Antikemiskinan

Kompas.com - 10/06/2008, 22:26 WIB

JAKARTA, SELASA - Tudingan sejumlah pihak yang menyatakan pemerintah SBY-JK tak mengantongi kebijakan dan strategi program untuk mengatasi kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan membuat telinga Presiden Yudhoyono memerah.

Bertempat di SME'sCo Promotion Centre, Jakarta, Selasa (10/6), tanpa menyebut nama sang penuding, mantan Menko Polhukam era Megawati Soekarnoputri ini membeberkan segudang kebijakan dan strategi program kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia di hadapan tujuh ratus peserta lokakarya nasional bertajuk Memantapkan Pola Linkage Bank-LKM Dalam Upaya Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Melalui KUR Mikro.

"Ada sebagian yang mengatakan, pemerintah tak punya strategi dan kebijakan. Saya kira ya tidak. Tentu kita punya kebijakan, strategi program. Dan sesungguhnya pemerintah telah menetapkan strategi untuk penanggulangan kemisknan dan peningkatan kesejahteraan," kata Presiden Yudhoyono saat memberikan pidato pembukaan lokakarya yang digelar Komite Nasional Pemberdayaan Keuangan Mikro Indonesia (Komnas PKMI).

Menurut Kepala Negara, beberapa bulan setelah menerima amanah selaku Presiden RI, dirinya telah mempromosikan tiga cara dalam menanggulangi kemiskinan dan pengangguran di Indonesia yang membengkak besar. "Tahun 2004, setelah saya mengemban tugas saya tetapkan pembangunan ekonomi yang kita lakukan harus dapat meningkatkan pertumbuhan. Karena itu ekonomi harus pro growth, pro job, dan pro poor," ujarnya.

Pria kelahiran Pacitan, Jawa Timur pada 9 September 1949 lalu ini menegaskan, pembangunan ekonomi yang berbasis ketiga hal ini dilakukan sepanjang waktu. "Ada krisis atau tidak kita lakukan pembangunan ekonomi. Kalau ekonomi terus tumbuh dan pertumbuhan itu didistribusikan secara adil, pada gilirannya kemiskinan akan redup dan pengangguran berkurang," paparnya.

Kendati memastikan tiga landasan dalam membangun ekonomi di Indonesia digalakkan, Presiden Yudhoyono tak menampik bila ada masalah dalam program tersebut. Untuk itu, dia pun menggunakan strategi tambahan dengan program khusus untuk mempercepat pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan rakyat dengan falsafah berupa ikan, kail dan perahu.

"Ada saudara kita yang sangat tidak berdaya, bahkan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, apalagi dalam keadaan krisis di daerah bencana. Karena itu, mereka kita berikan bantuan langsung yang kita sebut cluster bantuan dan perlindungan sosial," tandasnya.

Dalam program tambahan ini, menantu Jenderal (Purn) Sarwo Edhi Wibowo (alm), Komandan RPKAD ini memberikan contoh program berupa pengobatan gratis, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), beras untuk gakin, dan BLT bersyarat. "Semua ini adalah ikan, dan negara wajib atas nama konstitusi untuk membantu mereka yang masih tergolong miskin. Insya Allah nanti tidak miskin secara bertahap," sergahnya.

Setelah memberikan ikan, Presiden Yudhoyono membeberkan bahwa pemerintah juga memberikan kail kepada masyarakat. "Kita tahu masyarakat yang sudah bisa diberdayakan tentu tidak elok kalau kita kasih ikan terus. Karena itu, kita kasih kail agar dia bisa lebih berdaya. Program kail ini misalkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) mandiri untuk kecamatan dan desa," ungkapnya.

Dengan menyuntikkan dana senilai Rp 2-3 miliar setiap tahun, empat ribu kecamatan akan mempunyai kesempatan untuk membangun kemampuan desa dan kecamatan dalam menggenjot ekonomi dan kegiatan sosial menurut karakteristik lokal atau daerah.

"Selepas ini, barulah kita kasih perahu untuk berlayar, mencari tempat-tempat ikan. Dan perahu di sini diibaratkan berupa program pengembangan usaha yang kita sebut dengan Kredit Usaha Rakyat," tandasnya.

Untuk menyukseskan ini, SBY berharap kepala daerah untuk bersinergi dan bekerja sama dengan segenap masyarakat sehingga angka pengangguran dan kemiskinan melorot. "Program ini harus berhasil, dan tidak boleh salah satu macet. Bila berjalan, dalam waktu 5, 10, dan 15 tahun ke depan, kesejahteraan meningkat, kemiskinan dan pengangguran berkurang," sergahnya. (Persda Network/Ade Mayasanto)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bos Freeport Wanti-Wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun Jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Bos Freeport Wanti-Wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun Jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Nasional
Sidang Sengketa Pilpres, KPU 'Angkat Tangan' soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Sidang Sengketa Pilpres, KPU "Angkat Tangan" soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Nasional
KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

Nasional
KPU: Anies-Muhaimin Lakukan Tuduhan Serius MK Diintervensi

KPU: Anies-Muhaimin Lakukan Tuduhan Serius MK Diintervensi

Nasional
Penguasaha Pemenang Tender Proyek BTS 4G Didakwa Rugikan Negara Rp 8 Triliun

Penguasaha Pemenang Tender Proyek BTS 4G Didakwa Rugikan Negara Rp 8 Triliun

Nasional
KPU: Anies-Muhaimin Tak Akan Gugat Pencalonan Gibran jika Menang Pemilu

KPU: Anies-Muhaimin Tak Akan Gugat Pencalonan Gibran jika Menang Pemilu

Nasional
KPU Sindir Anies-Muhaimin Baru Persoalkan Pencalonan Gibran setelah Hasil Pilpres Keluar

KPU Sindir Anies-Muhaimin Baru Persoalkan Pencalonan Gibran setelah Hasil Pilpres Keluar

Nasional
Gerindra Ragu PDI-P Bakal Jadi Oposisi, Bambang Pacul: Ya 'Monggo'...

Gerindra Ragu PDI-P Bakal Jadi Oposisi, Bambang Pacul: Ya "Monggo"...

Nasional
Kecelakaan Beruntun di GT Halim Utama, Supir Truk Jadi Tersangka dan Ditangani Polda Metro Jaya

Kecelakaan Beruntun di GT Halim Utama, Supir Truk Jadi Tersangka dan Ditangani Polda Metro Jaya

Nasional
KPU Sebut Dalil Kubu Anies soal Pencalonan Gibran Tidak Sah Mengada-ada

KPU Sebut Dalil Kubu Anies soal Pencalonan Gibran Tidak Sah Mengada-ada

Nasional
PKS Satu-Satunya Fraksi yang Tolak Pengesahan UU DKJ, Ini Alasannya

PKS Satu-Satunya Fraksi yang Tolak Pengesahan UU DKJ, Ini Alasannya

Nasional
Puan Sebut Tidak Beri Instruksi kepada Fraksi PDI-P untuk Gulirkan Hak Angket

Puan Sebut Tidak Beri Instruksi kepada Fraksi PDI-P untuk Gulirkan Hak Angket

Nasional
KPU Nilai Gugatan Anies di MK Tidak Jelas karena Persoalkan Nepotisme dan Bansos, Bukan Hasil Pilpres

KPU Nilai Gugatan Anies di MK Tidak Jelas karena Persoalkan Nepotisme dan Bansos, Bukan Hasil Pilpres

Nasional
Senyum Puan Saat Ditanya Kemungkinan PDI-P Merapat ke Prabowo

Senyum Puan Saat Ditanya Kemungkinan PDI-P Merapat ke Prabowo

Nasional
KPU Sebut Permohonan Anies-Muhaimin Bukan Ranah MK, Harus Ditolak

KPU Sebut Permohonan Anies-Muhaimin Bukan Ranah MK, Harus Ditolak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com