Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kebhinnekaan Dicederai

Kompas.com - 02/06/2008, 08:09 WIB

JAKARTA, SENIN - Kekerasan yang dilakukan massa beratribut Front Pembela Islam dan beberapa organisasi masyarakat lain terhadap anggota Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan pada peringatan hari kelahiran Pancasila, Minggu (1/6) di kawasan Monumen Nasional, Jakarta, mencederai kehidupan kebangsaan di Indonesia yang menjunjung tinggi kebhinnekaan. Oleh karena itu, aksi kekerasan tersebut harus diusut oleh kepolisian dan pelakunya dikenai sanksi hukum.

Pendapat yang disuarakan oleh wartawan senior Goenawan Mohamad, yang turut serta dalam Aliansi Kebangssan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB), juga disuarakan tokoh politik, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pihak-pihak yang terkena aksi kekerasan massa yang beratribut Front Pembela Islam (FPI). Antara lain, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin, Ketua Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa Abdurrahman Wahid, Ketua Dewan Pertimbangan DPP PDI Perjuangan Taufiq Kiemas, Direktur Eksekutif The Wahid Institute Achmad Suaedi, Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa DPR A Effendy Choirie, dan Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum.

Tindakan kekerasan yang dilakukan massa FPI itu dianggap ironis karena dilakukan terhadap anggota AKKBB pada peringatan hari kelahiran Pancasila yang seharusnya menjadi landasan pemersatu seluruh komponen bangsa. Aksi kekerasan yang dilakukan massa FPI itu mengakibatkan peringatan hari kelahiran Pancasila yang sedianya dilakukan AKKBB di kawasan Monumen Nasional (Monas) itu akhirnya bubar. Pada saat yang sama, dua kelompok massa, yaitu Front Perjuangan Rakyat dan Hizbut Tahrir Indonesia, berunjuk rasa di depan Istana Merdeka, menuntut agar keputusan kenaikan harga bahan bakar minyak dibatalkan.

Menanggapi aksi kekerasan yang dilakukan massa FPI terhadap AKKBB, Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin mengatakan, aksi kekerasan itu merupakan peristiwa yang memprihatinkan dan bertentangan dengan nilai Islam. Perbedaan pendapat di kalangan masyarakat tidak harus diselesaikan dengan main hakim sendiri. Sudah saatnya bangsa ini menghilangkan setiap aksi kekerasan yang mengatasnamakan Islam.

”Saya mengharapkan segenap pihak untuk menahan diri dan tidak terjebak dalam kekerasan dan anarkisme,” ujar Din. Sementara itu, Ketua Dewan Syuro PKB Abdurrahman Wahid mengatakan, Islam menentang kekerasan. ”Ini bukan negara rimba, mau tidak mau harus ditangkap orang-orang itu.” Ia dalam kesempatan itu juga menyerukan agar Front Pembela Islam dibubarkan.

Sekretaris Jenderal Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) yang tergabung dalam AKKBB Masruchah sangat menyesalkan kekerasan yang dilakukan FPI terhadap para peserta apel akbar AKKBB. ”Kami diserang massa FPI yang membawa bambu dan botol, padahal sebagian besar dari kami terdiri dari perempuan dan anak-anak,” katanya. Masruchah mengimbau, seluruh elemen masyarakat menghentikan kekerasan dan mengedepankan diskusi dan perdebatan pemikiran yang sehat dalam menyelesaikan perselisihan.

Adapun Munarman, yang mengaku sebagai Komandan Laskar Islam, mengatakan, pihaknya membubarkan aksi AKKBB dengan kekerasan karena AKKBB dianggap mendukung Ahmadiyah. Padahal, menurut Munarman, Ahamdiyah adalah organisasi kriminal. Munarman juga menegaskan, ”Mengapa mereka mengadakan aksi mendukung organisasi kriminal. Mereka menantang kami lebih dulu. Jika tidak siap perang, jangan menantang.”

Setidaknya 12 peserta AKKBB terluka akibat kekerasan yang dilakukan FPI. salah satu korban yang terluka adalah Direktur Eksekutif International Centre for Islam and Pluralism (ICIP) Syafii Anwar, Direktur Eksekutif The Wahid Institute Achmad Suaedi, dan pemimpin Pondok Pesantren Al-Mizan KH Maman Imanul Haq Faqih dari Majalengka.

Polisi akan tindak

Juru Bicara Kepresidenan Andi Mallarangeng menegaskan, Indonesia adalah negara hukum dan menjamin setiap warga negara untuk menjalankan hak asasinya. Sebab itu, jika ada pelanggaran hukum seperti kekerasan, negara akan melindungi korban dan menindak pelaku kekerasan secara hukum. Menurut dia, tindakan hukum terhadap pelaku kekerasan akan dilakukan kepada siapa pun, tidak akan pandang bulu.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Abubakar Nataprawira menegaskan, Polri akan menindak tegas siapa pun yang melakukan kekerasan. ”Saya sudah bicara dengan Kepala Polres Metro Jakarta Pusat. Polri sedang mengumpulkan bukti-bukti berupa rekaman video dari peristiwa kekerasan itu,” katanya. Kepala Polres Jakarta Pusat Komisaris Besar Heru Winarko mengemukakan, terpecahnya massa AKKBB atau banyaknya anggota AKKBB yang keluar dari rute yang seharusnya dilalui menjadikan pengawalan polisi terbagi sehingga aksi kekerasan tidak dapat dicegah.

Sekretaris Jenderal Gerakan Pemuda Ansor Malik Haramain mengatakan, ”Jika pemerintah tidak segera membuktikan dapat bertindak tegas dengan memproses hukum para pelaku kekerasan, Ansor bersama elemen lain seperti Garda Bangsa akan membubarkan FPI. ”Ia menambahkan, pihaknya sudah mulai lelah mendengar pemerintah yang berulang kali berjanji akan bertindak keras terhadap kelompok seperti FPI, tetapi nyaris tanpa bukti. Aksi kekerasan tersebut membuat para ulama, kiai, dan sejumlah organisasi mahasiswa mengadakan pertemuan mendadak di Pondok Pesantren Khatulistiwa, Kempek, Kabupaten Cirebon, Minggu sore.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com