Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BK DPR: Desi Harus Lengkapi Bukti-bukti

Kompas.com - 29/05/2008, 16:21 WIB

JAKARTA, KAMIS - Badan Kehormatan (BK) DPR akan segera menindaklanjuti kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan anggotanya, Max Moein, terhadap mantan sekretarisnya, Desi Firdianti.

Ditemui di sela-sela rapat tertutup BK, Kamis (29/5), Wakil Ketua BK Tiurlan Hutagaol menyatakan bahwa selama ini pihaknya bukan tidak merespons laporan Desi. Namun, laporan yang disampaikan sebuah lembaga pembela perempuan, menurut dia, tidak dilengkapi dengan bukti-bukti kuat.

"Kami klarifikasi, laporan itu baru masuk ke BK dan dibahas sekitar 3 bulan yang lalu. Tidak kami proses karena kami sudah meminta agar segera melengkapi alat bukti, tapi sampai sekarang tidak dilakukan. Menurut pengakuan perempuan itu, dia dilecehkan dan diperkosa berkali-kali. Tapi menimbulkan tanda tanya di BK, kenapa kalau sudah berkali-kali tidak lapor polisi? Makanya, kami menunggu bukti-bukti itu," kata Tiurlan.

Bukti-bukti yang dimaksud, disebut Tiur, misalnya foto-foto atau surat cinta. Bukti itu diperlukan sebab BK mendapat laporan, pengadu (Desi) diduga pernah terlibat skandal dengan keluarga karyawati Kesekjenan DPR. "Kita sedang mencari siapa sebenarnya perempuan ini. Sebagai masukan, korban pernah melakukan hubungan cinta dengan keluarga karyawati Kesekjenan DPR sampai menyebabkan yang bersangkutan cerai dengan suaminya. Apa sajalah bukti yang bisa menguatkan aduannya, sepotong surat cinta, foto, atau apa sehingga cukup kuat untuk kita tindaklanjuti," lanjut dia.

Sementara ini, BK telah mengutus dua anggotanya untuk menghadap pimpinan fraksi PDI-P, partai asal Max. Hal ini dilakukan agar partai yang bersangkutan menyelesaikan atau meminta keterangan pada anggotanya terlebih dahulu. Menurut rencana, besok BK akan melakukan rapat konsultasi dengan Pimpinan DPR untuk menentukan langkah selanjutnya. "Apakah akan diselesaikan di partai yang bersangkutan atau diserahkan ke BK. Kita akan konsultasikan dengan pimpinan. Kita akan bertindak sesuai perintah pimpinan," kata anggota Fraksi Damai Sejahtera ini.

Dua hal yang kemungkinan akan dilakukan BK, memanggil Desi beserta lembaga hukumnya dan teradu (Max Moein). Selain itu, juga melacak identitas perempuan bersama Max yang ada didalam foto yang tersebar dalam sepekan terakhir. "Memang ada dua kasus yang akan kita lacak terkait satu orang teradu tersebut," ujar Tiur yang enggan menyebut nama Max Moein. (ING)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nasional
Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com