Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BK DPR: Desi Harus Lengkapi Bukti-bukti

Kompas.com - 29/05/2008, 16:21 WIB

JAKARTA, KAMIS - Badan Kehormatan (BK) DPR akan segera menindaklanjuti kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan anggotanya, Max Moein, terhadap mantan sekretarisnya, Desi Firdianti.

Ditemui di sela-sela rapat tertutup BK, Kamis (29/5), Wakil Ketua BK Tiurlan Hutagaol menyatakan bahwa selama ini pihaknya bukan tidak merespons laporan Desi. Namun, laporan yang disampaikan sebuah lembaga pembela perempuan, menurut dia, tidak dilengkapi dengan bukti-bukti kuat.

"Kami klarifikasi, laporan itu baru masuk ke BK dan dibahas sekitar 3 bulan yang lalu. Tidak kami proses karena kami sudah meminta agar segera melengkapi alat bukti, tapi sampai sekarang tidak dilakukan. Menurut pengakuan perempuan itu, dia dilecehkan dan diperkosa berkali-kali. Tapi menimbulkan tanda tanya di BK, kenapa kalau sudah berkali-kali tidak lapor polisi? Makanya, kami menunggu bukti-bukti itu," kata Tiurlan.

Bukti-bukti yang dimaksud, disebut Tiur, misalnya foto-foto atau surat cinta. Bukti itu diperlukan sebab BK mendapat laporan, pengadu (Desi) diduga pernah terlibat skandal dengan keluarga karyawati Kesekjenan DPR. "Kita sedang mencari siapa sebenarnya perempuan ini. Sebagai masukan, korban pernah melakukan hubungan cinta dengan keluarga karyawati Kesekjenan DPR sampai menyebabkan yang bersangkutan cerai dengan suaminya. Apa sajalah bukti yang bisa menguatkan aduannya, sepotong surat cinta, foto, atau apa sehingga cukup kuat untuk kita tindaklanjuti," lanjut dia.

Sementara ini, BK telah mengutus dua anggotanya untuk menghadap pimpinan fraksi PDI-P, partai asal Max. Hal ini dilakukan agar partai yang bersangkutan menyelesaikan atau meminta keterangan pada anggotanya terlebih dahulu. Menurut rencana, besok BK akan melakukan rapat konsultasi dengan Pimpinan DPR untuk menentukan langkah selanjutnya. "Apakah akan diselesaikan di partai yang bersangkutan atau diserahkan ke BK. Kita akan konsultasikan dengan pimpinan. Kita akan bertindak sesuai perintah pimpinan," kata anggota Fraksi Damai Sejahtera ini.

Dua hal yang kemungkinan akan dilakukan BK, memanggil Desi beserta lembaga hukumnya dan teradu (Max Moein). Selain itu, juga melacak identitas perempuan bersama Max yang ada didalam foto yang tersebar dalam sepekan terakhir. "Memang ada dua kasus yang akan kita lacak terkait satu orang teradu tersebut," ujar Tiur yang enggan menyebut nama Max Moein. (ING)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Nasional
Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Nasional
Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

Nasional
Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Nasional
Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Nasional
Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Nasional
Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Nasional
Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Nasional
Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Nasional
Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Nasional
Selain 2 Oknum Lion Air,  Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Selain 2 Oknum Lion Air, Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Nasional
Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Nasional
Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Nasional
Suami Zaskia Gotik Dicecar soal Penerimaan Dana Rp 500 Juta dalam Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

Suami Zaskia Gotik Dicecar soal Penerimaan Dana Rp 500 Juta dalam Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com