FTZ Bintan Terhambat Hutan Lindung

Kompas.com - 21/05/2008, 03:00 WIB
Editor

Batam, Kompas - Kawasan hutan lindung atau daerah resapan (catchment area) di dalam area perdagangan bebas mencapai 20.000 hektar. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Bintan meminta pemerintah pusat mengkaji ulang perubahan fungsi hutan lindung di Kabupaten Bintan.

Hal tersebut dikatakan Bupati Bintan Ansar Ahmad, Senin (19/5).

”Total luas kawasan FTZ (free trade zone) di Bintan sekitar 60.000 hektar (ha). Namun, 15.000 ha sampai 20.000 ha lahan masih berstatus hutan lindung atau catchment area,” kata Ansar.

Luas hutan lindung atau catchment area di Bintan yang ditetapkan Menteri Kehutanan seluas 37.000 ha.

Selain hutan lindung, lanjut Ansar, dari total luas area FTZ sebesar 60.000 ha itu, seluas 23.000 ha sudah menjadi kawasan wisata internasional, Lagoi, yang dikelola tersendiri oleh perusahaan penanaman modal asing (PMA), PT Bintan Resort Cakrawala (PT BRC), dan 4.000 ha merupakan kawasan industri lobam.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan, kawasan perdagangan bebas di Bintan meliputi sebagian dari wilayah Kabupaten Bintan, khususnya wilayah bagian utara, dan seluruh Kawasan Industri Galang Batang, kawasan industri maritim, dan kawasan industri lobam.

Menurut Ansar, pengkajian ulang perubahan fungsi hutan lindung di Bintan diperlukan untuk pengembangan Kabupaten Bintan, khususnya ibu kota Bandar Seri Bentan dan kawasan FTZ. Jika tidak ada perubahan fungsi, pengembangan wilayah dan ibu kota Kabupaten Bintan— ditetapkan dengan PP—akan sulit dilakukan.

Ansar menjelaskan, perubahan status hutan lindung sangat penting bagi investor karena terkait dengan kepastian status lahan yang akan digunakan untuk investasi.

Pembangunan infrastruktur pembangkit listrik, lanjut Ansar, juga akan menjadi prioritas dalam pengembangan FTZ Bintan. Saat ini, listrik di Kabupaten Bintan sebagian dipasok dari PLN Kota Tanjung Pinang.

”Daya listrik di PLN Tanjung Pinang sendiri sekitar 50 megawatt,” katanya. (FER)



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menkes Budi Bicara Kekhawatiran WHO soal Ketimpangan Distribusi Vaksin Covid-19

Menkes Budi Bicara Kekhawatiran WHO soal Ketimpangan Distribusi Vaksin Covid-19

Nasional
Pemerintah Klaim Tak Obral Izin Alih Hutan, Jatam: Ada 592 Unit IPPKH di Era Jokowi

Pemerintah Klaim Tak Obral Izin Alih Hutan, Jatam: Ada 592 Unit IPPKH di Era Jokowi

Nasional
Kapolri Baru Diharap Bisa Turunkan Jumlah Aduan terhadap Polisi ke Komnas HAM

Kapolri Baru Diharap Bisa Turunkan Jumlah Aduan terhadap Polisi ke Komnas HAM

Nasional
Ridwan Kamil Usul Data Penerima Vaksin Covid-19 Diatur Pemda

Ridwan Kamil Usul Data Penerima Vaksin Covid-19 Diatur Pemda

Nasional
Kompolnas Minta Publik Tak Salah Tafsirkan Pam Swakarsa

Kompolnas Minta Publik Tak Salah Tafsirkan Pam Swakarsa

Nasional
Vaksinasi Mandiri Dinilai Timbulkan Ketimpangan Akses terhadap Vaksin Covid-19

Vaksinasi Mandiri Dinilai Timbulkan Ketimpangan Akses terhadap Vaksin Covid-19

Nasional
Dugaan Korupsi di BPJS Ketenagakerjaan, Kejagung Periksa 2 Direktur sebagai Saksi

Dugaan Korupsi di BPJS Ketenagakerjaan, Kejagung Periksa 2 Direktur sebagai Saksi

Nasional
KPK Rampungkan Penyidikan Tersangka Penyuap Edhy Prabowo

KPK Rampungkan Penyidikan Tersangka Penyuap Edhy Prabowo

Nasional
Kronologi Gugurnya 2 Prajurit TNI dalam Kontak Tembak dengan KKB

Kronologi Gugurnya 2 Prajurit TNI dalam Kontak Tembak dengan KKB

Nasional
Kasus Suap Bansos, KPK Dalami Dugaan Pemberian Uang ke Sejumlah Pihak di Kemensos

Kasus Suap Bansos, KPK Dalami Dugaan Pemberian Uang ke Sejumlah Pihak di Kemensos

Nasional
Kasus Proyek Jembatan, KPK Dalami Dugaan Keterlibatan Eks Bupati Kampar

Kasus Proyek Jembatan, KPK Dalami Dugaan Keterlibatan Eks Bupati Kampar

Nasional
Penjelasan Polri soal Pam Swakarsa yang Diwacanakan Calon Kapolri Listyo Sigit

Penjelasan Polri soal Pam Swakarsa yang Diwacanakan Calon Kapolri Listyo Sigit

Nasional
Satgas: Keterisian Tempat Tidur RS Covid-19 Mengkhawatirkan, DKI Lebih dari 80 Persen

Satgas: Keterisian Tempat Tidur RS Covid-19 Mengkhawatirkan, DKI Lebih dari 80 Persen

Nasional
KPK Perpanjang Penahanan Edhy Prabowo

KPK Perpanjang Penahanan Edhy Prabowo

Nasional
KPU dan Kemenkes Sudah Bahas Rencana Penggunaan Data Pemilih untuk Vaksinasi Covid-19

KPU dan Kemenkes Sudah Bahas Rencana Penggunaan Data Pemilih untuk Vaksinasi Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X