Boediono Bantu SBY Hingga 22 Mei

Kompas.com - 19/05/2008, 17:58 WIB
Editor

JAKARTA,SENIN - Masa bakti sebagai Menko Perekonomian yang akan berakhir pada 22 Mei mendatang, tak membuat Boediono melepas tangan dalam mengelola masalah ekonomi nasional yang tengah diamuk kenaikan harga pangan, dan lonjakan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Usai mendampingi Presiden Yudhoyono di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (19/5), Boediono kepada wartawan mengaku, akan menghabiskan sisa masa baktinya selaku Menko Perekonomian berakhir. "Saya dilantik tanggal 22 Mei. Jadi saya sampai dengan pelantikan, saya masih ikut dalam pertemuan-pertemuan," kata Boediono dengan sumringah.

Boediono akan mengisi kursi Gubernur Bank Indonesia yang ditinggal Burhanuddin Abdullah. Dia lolos seleksi uji kelayakan dan kepatutan parlemen beberapa waktu lalu setelah dua jago SBY yang akan duduk sebagai Gubernur BI ditolak DPR RI.

Ketika ditanya siapa calon yang akan menggantikan dirinya sebagai Menko Perekonomian, Boediono justru menyerahkan sepenuhnya ke tangan Presiden Yudhoyono. "Itu hanya presiden yang tahu. Saya tidak bisa menjawab, semua ada di tangan
presiden, dan saya tidak bisa berkomentar," paparnya.

Hal senada dikemukakan Menteri Sekretaris Negara Hatta Rajasa. Hatta menyatakan, pengganti Boediono sepenuhnya berada di tangan Presiden Yudhoyono. "Itu hak prerogatif presiden," tandasnya.

Meski memastikan berada di tangan Presiden Yudhoyono, Hatta menegaskan, Presiden Yudhoyono tidak akan terburu-buru mengganti Boediono setelah dilantik Mahkamah Agung. "Itukan ad interim. Jadi sepertinya tidak akan buru-buru," sergahnya. (Persda Network/Ade Mayasanto)



Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Kaji Dua Opsi untuk Perppu Pilkada 2020

Pemerintah Kaji Dua Opsi untuk Perppu Pilkada 2020

Nasional
Mendikbud: Tidak Ada Penghapusan Pelajaran Sejarah dari Kurikulum Nasional

Mendikbud: Tidak Ada Penghapusan Pelajaran Sejarah dari Kurikulum Nasional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Ahok Diminta Benahi Internal Pertamina | Penambahan Kasus Harian Covid-19 Nyaris Tembus 4.000 Orang

[POPULER NASIONAL] Ahok Diminta Benahi Internal Pertamina | Penambahan Kasus Harian Covid-19 Nyaris Tembus 4.000 Orang

Nasional
Kejagung Tangkap Terpidana Korupsi Rp 41 Miliar, Buron 10 Tahun

Kejagung Tangkap Terpidana Korupsi Rp 41 Miliar, Buron 10 Tahun

Nasional
Mendagri Sebut Perppu Baru untuk Pilkada 2020 Sedang Dikaji

Mendagri Sebut Perppu Baru untuk Pilkada 2020 Sedang Dikaji

Nasional
Mendagri Kirim Surat ke KPU, Tak Setuju Konser dan Rapat Umum di Pilkada 2020

Mendagri Kirim Surat ke KPU, Tak Setuju Konser dan Rapat Umum di Pilkada 2020

Nasional
Sekjen PDI-P Nilai PIlkada Tak Bisa Ditunda meski Ada Pandemi Covid-19

Sekjen PDI-P Nilai PIlkada Tak Bisa Ditunda meski Ada Pandemi Covid-19

Nasional
Stafsus Sebut Jokowi Tengah Bahas Rancangan Perppu Pilkada

Stafsus Sebut Jokowi Tengah Bahas Rancangan Perppu Pilkada

Nasional
Kronologi TNI AL Tangkap Dua Kapal Ikan Vietnam di Laut Natuna Utara

Kronologi TNI AL Tangkap Dua Kapal Ikan Vietnam di Laut Natuna Utara

Nasional
Sekjen MUI: Kalau Pilkada Perparah Covid-19, Lebih Baik Ditunda

Sekjen MUI: Kalau Pilkada Perparah Covid-19, Lebih Baik Ditunda

Nasional
Sebaran 3.989 Kasus Baru Covid-9, DKI Jakarta Tertinggi dengan 1.138

Sebaran 3.989 Kasus Baru Covid-9, DKI Jakarta Tertinggi dengan 1.138

Nasional
KPU Usulkan Metode Tambahan untuk Pilkada 2020 Berupa Kotak Suara Keliling

KPU Usulkan Metode Tambahan untuk Pilkada 2020 Berupa Kotak Suara Keliling

Nasional
UPDATE 20 September: 2.922.648 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

UPDATE 20 September: 2.922.648 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

Nasional
Pandemi Covid-19 Capai Tingkat Darurat, PBNU Minta Pilkada 2020 Ditunda

Pandemi Covid-19 Capai Tingkat Darurat, PBNU Minta Pilkada 2020 Ditunda

Nasional
Jajaran KPU Positif Covid-19, Penetapan Paslon Pilkada Tetap Digelar 23 September

Jajaran KPU Positif Covid-19, Penetapan Paslon Pilkada Tetap Digelar 23 September

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X