JAKARTA, JUMAT - Meskipun pemerintah akan menaikkan harga BBM anggaran-anggaran yang memang belum perlu seperti pembelian mobil dinas dan renovasi rumah para pejabat juga harus ditunda.
Demikian disampaikan ketua ad hoc IV DPD RI, Eka Komariah Kuncoro pada Dialog Interaktif kenaikan harga BBM dan Efektivitas BLT di gedung DPD RI, Jumat (16/5).
Selain itu Eka juga menambahkan, "Pemerintah tidak punya pilihan lain untuk menyelamatkan APBN, tetapi tata kelola keuangan juga perlu diperbaiki. Utamakan anggaran untuk kebutuhan rakyat miskin seperti pendidikan, kesehatan, dan pertanian."
Sementara itu, Dirjen Migas Energi Sumber Daya Mineral, Luluk Sumiarso, juga menyatakan, kenaikan harga minyak meningkatkan subsidi harga BBM. Tetapi ironisnya, 82 persen yang menggunakan adalah masyarakat kalangan atas. "Ketika harga BBM naik pada 2005, orang-orang kaya yang biasaya menggunakan premiks akhirnya menggunakan premium. Ini kan menguntungkan mereka," kata Luluk.
Pada kesempatan yang sama, Eka menimpali, pemerintah harus melihat kembali APBNP. "Saya rasa kita harus membuat APBNP kedua untuk meneliti kembali anggaran yang masih bisa dihemat, sehingga bisa dikompensasikan untuk mengatasi krisis pangan dan energi," ujar Eka.
Selain itu pemerintah harus menyosialisasikan kenaikan harga BBM ini agar masyarakat tidak keburu marah besar, kata Eka.(C5-08)
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.