Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pelayaran Indonesia Sebaiknya Biayai Pendidikan Pelaut

Kompas.com - 16/04/2008, 11:13 WIB

Laporan wartawan Kompas Haryo Damardono

JAKARTA, RABU- Perusahaan pelayaran nasional Indonesia sebaiknya turut membiayai pendidikan pelaut. Tanpa itu, para pelaut Indonesia lebih banyak diserap perusahaan pelayaran asing.

Sistem "ijon" pelaut ini, memang lebih sering diterapkan perusahaan pelayaran asing. Kebutuhan perwira pelayaran di Indonesia mencapai 400 orang per tahun, sementara kebutuhan dunia mencapai 4.000 perwira. Persoalannya, perwira pelayaran dapat dipekerjakan di belahan bumi manapun sehingga kebutuhan dalam negeri harus dijaga.

Demikian dikatakan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Departemen Perhubungan Dedi Darmawan, Rabu (16/4) seusai wisuda Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP). Menurut Dedi, tiap minggu dirinya kedatangan berbagai perusahaan pelayaran asing untuk mencari calon perwira, yang tidak segan membiayai sekolahnya.

Sementara Ketua STIP Rusman Hoesien mengatakan, umumnya para calon perwira yang masih duduk di semester IV (tahun kedua) sudah mulai dincar oleh perusahaan pelayaran asing. Calon perwira itu dibiayai dan langsung dipekerjakan setelah lulus.

Dedi mengatakan, dibutuhkan biaya Rp 100 juta untuk mendidik perwira pelaut selama empat tahun masa pendidikan. Anggaran Dephub pun lebih diarahkan untuk melengkapi fasilitas pendidikan bukan orang per orang. "Kini, kekurangan perwira pelayaran telah terasa dengan meningkatnya penghasilan mereka," ujar Dedi.

Gaji perwira sekitar 2.000 dollar Amerika Serikat per bulan (sekitar Rp 18 juta), sedangkan gaji rating (anak buah kapal non perwira) per bulan sekitar 900 dollar Amerika Serikat (sekitar Rp 8 juta). (RYO)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Gibran Minta Maaf Salah Sebut Asam Folat | Pimpinan Yakin Ada Oknum yang Main Perkara di KPK

[POPULER NASIONAL] Gibran Minta Maaf Salah Sebut Asam Folat | Pimpinan Yakin Ada Oknum yang Main Perkara di KPK

Nasional
Tanggal 8 Desember Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Desember Memperingati Hari Apa?

Nasional
Singgung Kekhususan Daerah, Mahfud Tak Persoalkan RUU DKJ Atur Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden

Singgung Kekhususan Daerah, Mahfud Tak Persoalkan RUU DKJ Atur Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden

Nasional
Peringatan Hari HAM Sedunia 2023 Bertemakan Harmoni dalam Keberagaman

Peringatan Hari HAM Sedunia 2023 Bertemakan Harmoni dalam Keberagaman

Nasional
Di Hadapan Pimpinan Ponpes, Mahfud Janji Beri Perhatian Penuh pada Pesantren jika Terpilih

Di Hadapan Pimpinan Ponpes, Mahfud Janji Beri Perhatian Penuh pada Pesantren jika Terpilih

Nasional
Di Hadapan Pimpinan Ponpes dan Dewan Masjid, Hary Tanoe Klaim Said Aqil Dukung Mahfud

Di Hadapan Pimpinan Ponpes dan Dewan Masjid, Hary Tanoe Klaim Said Aqil Dukung Mahfud

Nasional
Hary Tanoe Sebut Parpol Pengusung Ganjar-Mahfud Tak Pernah Bahas Bagi-bagi Kekuasaan

Hary Tanoe Sebut Parpol Pengusung Ganjar-Mahfud Tak Pernah Bahas Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Soal Cegah Konflik Kepentingan, Ketua KPK Nawawi Singgung Sikap Eks Kapolri Hoegeng Tutup Toko Bunga Miliknya

Soal Cegah Konflik Kepentingan, Ketua KPK Nawawi Singgung Sikap Eks Kapolri Hoegeng Tutup Toko Bunga Miliknya

Nasional
Didakwa Terima Suap Rp 11 Miliar, Sekretaris MA Hasbi Hasan: Bukti Nanti di Persidangan

Didakwa Terima Suap Rp 11 Miliar, Sekretaris MA Hasbi Hasan: Bukti Nanti di Persidangan

Nasional
Skor Penanganan Perkara Turun, KPK Diimbau Tutup Celah Kebocoran Perkara

Skor Penanganan Perkara Turun, KPK Diimbau Tutup Celah Kebocoran Perkara

Nasional
Banyak Pelanggaran, KPK Diimbau Benahi Sistem Integritas Internal

Banyak Pelanggaran, KPK Diimbau Benahi Sistem Integritas Internal

Nasional
KPK Disarankan Kembali Independen Supaya Sesuai Tujuan Pendirian

KPK Disarankan Kembali Independen Supaya Sesuai Tujuan Pendirian

Nasional
Integritas KPK Saat Ini Dinilai yang Paling Buruk

Integritas KPK Saat Ini Dinilai yang Paling Buruk

Nasional
Skor Independensi KPK Anjlok Sejak Penerapan UU Baru

Skor Independensi KPK Anjlok Sejak Penerapan UU Baru

Nasional
Tolak Draf RUU DKJ soal Gubernur Ditunjuk Presiden, Fraksi PKS: Jangan Kebiri Hak Demokrasi Warga

Tolak Draf RUU DKJ soal Gubernur Ditunjuk Presiden, Fraksi PKS: Jangan Kebiri Hak Demokrasi Warga

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com