Harga Pertamax Naik

Kompas.com - 01/04/2008, 11:50 WIB
Editor

JAKARTA,SELASA - PT Pertamina (Persero) mulai 1 April 2008 pukul 00.00 WIB menaikkan lagi harga bahan bakar khusus (BBK) yakni termasuk pertamax, pertamax plus, pertamina dex dan biopertamax. Tanggal 15 Maret 2008 lalu, Pertamina juga menaikkan harga BBK ini.

Kenaikan kali ini berkisar antara Rp 50 sampai Rp 200 berdasarkan Surat Keputusan Direktur Pemasaran dan Niaga No. Kpts - 044/F00000/2008-S0 dan No. 045/F00000/2008-S0 tanggal 31 Maret 2008 di seluruh wilayah penjualan.

Untuk  wilayah Unit Pemasaran (UP) I (Medan), harga pertamax tetap Rp 8.350 per liter. Pertamax plus naik menjadi Rp 8.550 dari Rp 5.450 pada 15 Maret 2008.

Wilayah UP II (Palembang), pertamax menjadi Rp 8.400 dari Rp 8.300.
Wilayah UP III (DKI Jakarta, Banten, dan Jabar), pertamax naik menjadi Rp 8.200 dari Rp 8.100. Pertamax plus menjadi Rp 8.450 dari Rp 8.300.
Wilayah UP IV & V  (Semarang & Surabaya), pertamax menjadi Rp 8.300 dari Rp 8.150. Pertamax plus menjadi Rp 8.550 dari Rp 8.400.

Wilayah UP VI Balikpapan, pertamax naik menjadi Rp 8.250 dari Rp 8.100. Pertamax plus menjadi Rp 8.400 dari Rp 8.250. wilayah UP VII (Makassar), pertamax naik menjadi Rp 8.500 dari sebelumnya Rp 8.300.

Sedang di Bali pertamax naik menjadi Rp 8.350 ke Rp 8.200 per liter. Serta di Batam, pertamax plus naik menjadi Rp 7.800 dari 7.700 perliter pada 15 Maret 2008.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UI Serahkan 600.000 Unit Flocked Swab Buatannya untuk Bantu Tes Swab Covid-19

UI Serahkan 600.000 Unit Flocked Swab Buatannya untuk Bantu Tes Swab Covid-19

Nasional
Bantah Tuduhan Kendalikan Investasi Jiwasraya, Benny Tjokro: Hanya Opini dan Asumsi Hary Prasetyo

Bantah Tuduhan Kendalikan Investasi Jiwasraya, Benny Tjokro: Hanya Opini dan Asumsi Hary Prasetyo

Nasional
Penanganan Covid-19 di 10 Provinsi Prioritas, Kasus Mingguan di Papua Meningkat

Penanganan Covid-19 di 10 Provinsi Prioritas, Kasus Mingguan di Papua Meningkat

Nasional
Satgas Covid-19 Sebut Penundaan Liga 1 Demi Keselamatan Masyarakat

Satgas Covid-19 Sebut Penundaan Liga 1 Demi Keselamatan Masyarakat

Nasional
Berkaca dari Kasus Wawan, KPK Hati-hati Terapkan Pasal TPPU kepada Nurhadi

Berkaca dari Kasus Wawan, KPK Hati-hati Terapkan Pasal TPPU kepada Nurhadi

Nasional
Soal Pamflet Ajakan Demo dan Penjarahan di Bali, Polri: Bukan Dibuat BEM Udayana

Soal Pamflet Ajakan Demo dan Penjarahan di Bali, Polri: Bukan Dibuat BEM Udayana

Nasional
Di Vatikan, Kalla Usul Penemu Obat Covid-19 Diberi Penghargaan

Di Vatikan, Kalla Usul Penemu Obat Covid-19 Diberi Penghargaan

Nasional
Menristek: Akan Dibangun Pabrik Vaksin Covid-19 Skala Kecil di Serpong

Menristek: Akan Dibangun Pabrik Vaksin Covid-19 Skala Kecil di Serpong

Nasional
Harun Masiku dan Penyuap Nurhadi Masih Buron, Ini Kata KPK

Harun Masiku dan Penyuap Nurhadi Masih Buron, Ini Kata KPK

Nasional
Ini 12 Kabupaten/Kota dengan Kasus Aktif Covid-19 di Atas 1.000 Pasien

Ini 12 Kabupaten/Kota dengan Kasus Aktif Covid-19 di Atas 1.000 Pasien

Nasional
Jamwas: Jaksa yang Tak Lapor LHKPN Disanksi Tidak Naik Pangkat

Jamwas: Jaksa yang Tak Lapor LHKPN Disanksi Tidak Naik Pangkat

Nasional
UU Cipta Kerja Kembali Digugat ke MK, Pemohon 3 Warga Papua

UU Cipta Kerja Kembali Digugat ke MK, Pemohon 3 Warga Papua

Nasional
Periksa Eks Sekda Kota Banjar, KPK Gali Informasi soal Dugaan Gratifikasi

Periksa Eks Sekda Kota Banjar, KPK Gali Informasi soal Dugaan Gratifikasi

Nasional
Polri Tangani 42 Dugaan Tindak Pidana Pemilihan, Ini Jenis-jenisnya

Polri Tangani 42 Dugaan Tindak Pidana Pemilihan, Ini Jenis-jenisnya

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf, ICW Soroti 6 Kebijakan Kontroversial

Setahun Jokowi-Ma'ruf, ICW Soroti 6 Kebijakan Kontroversial

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X