Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pendukung Calon Independen Unjuk Rasa

Kompas.com - 25/02/2008, 13:38 WIB

SURABAYA, SENIN- Ratusan pendukung calon gubernur independen yang tergabung dalam Komite Pendukung Calon Independen (KPCI) Jatim, Senin (25/2) ini, melakukan unjuk rasa di Kantor Gubernur Jatim. Massa yang berasal dari Surabaya, Banyuwangi, Ponorogo, dan Bojonegoro datang mengendarai empat bus, truk, dan angkutan umum yang diparkir di depan gedung Pelni.

Dalam aksinya, massa pengunjuk rasa membawa sejumlah poster yang diantaranya berbunyi "Tanpa Calon Independen, Tunda Pilgub", "Rakyat Jatim Dukung Calon Independen", "Independen atau Rekayasa". Akan tetapi, mereka hanya bisa berorasi di bawah viaduk dengan penjagaan ketat aparat keamanan. Mereka tidak diizinkan mendekat ke Kantor Gubernur Jatim. 

Dalam pernyataannya, KPCI meminta Gubernur Jatim agar menunda pemilihan gubernur hingga revisi UU Nomer 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menyusul putusan MK yang memberi peluang kepada calon perorangan untuk maju Pilkada.

"Kami mendesak kepada pemerintah dan DPR RI agar segera merampungkan revisi Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2004. Kami juga meminta segenap masyarakat Jatim agar mendukung upaya tersebut," kata Koordinator KPCI Adik Dwi Putranto.

Menurut Adik, putusan MK telah berkekuatan hukum dan sesuai konstitusi. Sehingga, kalau Pilgub dilakukan tanpa memberikan peluang pada calon perorangan maka sama dengan melanggar putusan MK.

"Dari kacamata hukum, putusan MK adalah sumber hukum. Oleh karena itu bila diabaikan berarti inkonstitusional," katanya. 

Usai melakukan unjuk rasa di Kantor Gubernur, mereka kemudian meneruskan perjalanan ke Gedung Negara Grahadi.    

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com