Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemiskinan Indonesia di Mata Wiranto-Akbar

Kompas.com - 22/01/2008, 13:44 WIB

Laporwan Wartawan Persda Network, Ade mayasanto/Rachmat Hidayat

JAKARTA, SELASA - Mantan Panglima TNI Jenderal purn Wiranto dan mantan Ketua Umum Partai Golkar Akbar Tandjung duduk bersama, berdialog tentang kondisi kemiskinan Indonesia yang diklaim pemerintah menunjukkan angka perbaikan.

Bersama Bambang Widianto (Bappenas), Saiful Bahari (Partai Perserikatan Rakyat) dan Angelina Sondakh (Partai Demokrat), serta Gerakan Antipemiskinan Rakyat Indonesia mengukur sejauh mana keberhasilan SBY-JK menanggulangi kemiskinan.

Diskusi bertema Kaum Miskin Indonesia Menggugat dimoderatori pengamat politik Sukardi Rinakit. Bertempat di gedung
Perpustakaan Nasional RI, Jakarta, Selasa (22/1), acara pun berlangsung dengan nuansa uneg-uneg kepada SBY-JK.

"Pemerintah SBY-JK masih cenderung mengabaikan suara kaum miskin dalam penentuan kebijakan penanggulangan kemiskinan. Kaum
miskin tidak dilibatkan dalam proses kebijakan dan pengangguran," ujar Sekjen GAPRI Darmawan Triwibowo.

Pemerintah SBY-JK, menurut Darmawan terus menerus mengklaim program dan anggaran penanggulangan kemiskinan terus naik. Dari
tahun 2005 yang hanya sekitar Rp 40,6 triliun, dan kini pada 2008 menjadi Rp 99,1 triliun. "Semua itu tidak tercermin dalam pencapaian target-target pengurangan kemiskinan," katanya.

Lain hal dengan mantan pengurus teras Parti Golkar yang juga memimpin ormas Barindo, Akbar Tandjung. "Pemerintah harus
memperhatikan dampak kebijakan, dan memberikan iklim yang kondusif bagi dunia usaha. Kita harus melakukan pendekatan pembangunan ekonomi secara tepat," terangnya.

Akbar menilai, keberhasilan pemerintah mengelola kemiskinan bukan lantaran kebijakan yang berasal dari pemerintah semata. Laju pertumbuhan di Indonesia meningkat karena kebutuhan akan produk Indonesia seperti CPO meningkat tajam.

"Kita lihat saja penyerapan tenaga kerja masih kecil," tandasnya.

Angelina Sondakh yang mengikuti diskusi rupa-rupanya panas juga pemerintahan SBY-JK yang disokongnya terus disudutkan dalam penanganan angka kemiskinan. "Kita harus fair. Angka kemiskinan bagaimana pun menurun," tegas Angelina Sondakh.

Menurut politisi asal partai Demokrat ini, masyarakat miskin mesti melek mata kembali. Pasalnya, menjelang Pilpres dan Pemilu 2009 kemiskinan kerap diperjualbelikan sebagai komoditas politik. "Hati-hati, kemiskinan kerap digunakan untuk komoditi politik. Ini kan jelang 2009," tuturnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Nasional
Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Nasional
TPN Ganjar-Mahfud Sebut 'Amicus Curiae' Bukan untuk Intervensi MK

TPN Ganjar-Mahfud Sebut "Amicus Curiae" Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Nasional
Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Nasional
Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Nasional
Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Nasional
Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan 'Amicus Curiae' seperti Megawati

Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan "Amicus Curiae" seperti Megawati

Nasional
Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah 'Nyapres' Tidak Jadi Gubernur Jabar

Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah "Nyapres" Tidak Jadi Gubernur Jabar

Nasional
Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Nasional
Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com