Ikrar: Penunjukan Tanribali Rusak Reformasi TNI

Kompas.com - 20/01/2008, 17:02 WIB
Editor

JAKARTA, KOMPAS - Penunjukan dan pengangkatan penjabat Aspers Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Mayjen Achmad Tanribali Lamo, oleh pemerintah menjadi penjabat sementara (Pjs) Gubernur Sulawesi Selatan mendapat penolakan dan reaksi keras.

Pengangkatan seperti itu dinilai merupakan pelanggaran serius terhadap amanat Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang jelas-jelas melarang anggota TNI aktif untuk dipilih atau menjabat jabatan politik atau terlibat dalam aktivitas politik atau berpolitik praktis.

Menurut peneliti senior LIPI, Ikrar Nusabhakti, Sabtu (19/1), apa pun alasan yang dikemukakan pemerintah untuk melandasi keputusan mengangkat Tanribali, hal itu melanggar UU TNI sekaligus merupakan kemunduran bagi proses reformasi sektor keamanan di Indonesia.

"Pengangkatan militer aktif bukan hanya kemunduran tapi juga bisa timbulkan komplikasi politik mengingat salah satu cagub juga berasal dari mantan militer. Kalau soal keamanan atau unjuk rasa, kan bisa ditangani dengan libatkan para tetua adat, tokoh politik, juga dengan penegakkan hukum," ujar Ikrar.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anggota DPR: Ketentuan Pidana Mati Harus Disempurnakan agar Tak Terjadi 'Miscarriage of Justice'

Anggota DPR: Ketentuan Pidana Mati Harus Disempurnakan agar Tak Terjadi "Miscarriage of Justice"

Nasional
Temui Wapres, REI Harap Penggabungan Unit Usaha Syariah BTN ke BSI Tak Hambat Pengadaan Rumah

Temui Wapres, REI Harap Penggabungan Unit Usaha Syariah BTN ke BSI Tak Hambat Pengadaan Rumah

Nasional
UPDATE 24 Mei: Sebaran 345 Kasus Baru Covid-19, Jakarta Tertinggi dengan 148 Kasus

UPDATE 24 Mei: Sebaran 345 Kasus Baru Covid-19, Jakarta Tertinggi dengan 148 Kasus

Nasional
Luhut Dorong 496 Pemda Segera Tayangkan E-Katalog Produk Lokal

Luhut Dorong 496 Pemda Segera Tayangkan E-Katalog Produk Lokal

Nasional
Masa Tahanan Indra Kenz Kembali Diperpanjang Selama 30 Hari

Masa Tahanan Indra Kenz Kembali Diperpanjang Selama 30 Hari

Nasional
Jadwal dan Tahapan Pemilu 2024 Terbaru Rancangan KPU

Jadwal dan Tahapan Pemilu 2024 Terbaru Rancangan KPU

Nasional
Kemenkes Sebut Penyakit Cacar Monyet Bisa Sembuh Sendiri, Kenali Gejalanya

Kemenkes Sebut Penyakit Cacar Monyet Bisa Sembuh Sendiri, Kenali Gejalanya

Nasional
Kepala BNPB Sebut Pertemuan Ke-7 GPDRR Perkuat Kolaborasi Dunia Menuju Resiliensi Berkelanjutan

Kepala BNPB Sebut Pertemuan Ke-7 GPDRR Perkuat Kolaborasi Dunia Menuju Resiliensi Berkelanjutan

Nasional
UPDATE 24 Mei: Ada 4.295 Suspek Covid-19 di Tanah Air

UPDATE 24 Mei: Ada 4.295 Suspek Covid-19 di Tanah Air

Nasional
UPDATE 24 Mei: Bertambah 14, Kasus Kematian Covid-19 Jadi 156.548

UPDATE 24 Mei: Bertambah 14, Kasus Kematian Covid-19 Jadi 156.548

Nasional
UPDATE 24 Mei: Total Kasus Sembuh Covid-19 Capai 5.893.628, Tambah 288

UPDATE 24 Mei: Total Kasus Sembuh Covid-19 Capai 5.893.628, Tambah 288

Nasional
UPDATE 24 Mei: Ada 2.933 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 24 Mei: Ada 2.933 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Pemerintah Berencana Tambah 10 'Rest Area' di Tol Rute Jakarta-Semarang untuk Fasilitasi Pemudik

Pemerintah Berencana Tambah 10 "Rest Area" di Tol Rute Jakarta-Semarang untuk Fasilitasi Pemudik

Nasional
UPDATE 24 Mei: 345 Kasus Baru Covid-19 di Indonesia, Total 6.053.109

UPDATE 24 Mei: 345 Kasus Baru Covid-19 di Indonesia, Total 6.053.109

Nasional
Kilas Balik Drama di PTIK saat KPK Hendak Tangkap Harun Masiku

Kilas Balik Drama di PTIK saat KPK Hendak Tangkap Harun Masiku

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.