Masyarakat Adat Kecam Pembangunan Koridor di Hutan Lindung

Kompas.com - 20/01/2008, 12:55 WIB
Editor

JAKARTA, MINGGU - Masyarakat adat Suku Talang Mamak di Taman Nasional Bukit Tiga Puluh (TNBT) wilayah Riau dan Suku Orang Rimba (Suku Kubu) TNBT Jambi mengecam perusahaan HTI yang terus membangun koridor atau jalan angkutan kayu di kawasan peyangga dan penebangan kayu.

"Kecaman masyarakat adat tersebut karena khawatir hutan adat yang menjadi tempat tinggal dan sumber penghidupan mereka terancam hilang," kata Diki Kurniawan dari Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi Jambi, kemarin.     

KKI Warsi, Yayasan Pusat Konservasi Harimau Sumatera (PKHS), Frankfurt Zoological Society (FZS), Zoological Society of London (ZSL), dan Worldwide Fund for Nature (WWF)-Indonesia yang melakukan penelitian di kawasan itu mendesak pemerintah menghentikan pembangunan koridor tersebut. Sebab, kawasan itu juga menjadi tempat habitat satwa langka dilindungi seperti harimau Sumatera, gajah Sumatera, dan orangutan.

Untuk wilayah TNBT Riau, koridor terus dibangun perusahaan HTI/industri bubur kertas (pulp) PT Asia Pulp & Paper (APP) beserta perusahaan mitranya. Koridor ditemukan di TNBT dibangun APP di arah barat dan selatan TNBT atau di areal Konsesi PT Artelindo Wiratama Riau sepanjang 15,6 km. Lalu dalam Hutan Lindung Bukit Batabuh 7,6 km dan Hutan Lindung Bukit Limau (Jambi) sepanjang 21,2 km.

Di TNBT Kabupaten Tebo dibangun koridor di areal konsesi eks HPH PT IFA 56,6 km dan eks HPH PT Dalek Hutani Esa yang juga "overlap" dengan konsesi HTI PT Wira Karya Sakti (WKS) sepanjang 8,3 km. Sementara di luar Konsesi, PT WKS sudah dibangun sepanjang 6,9 km, sehingga total panjang koridor yang telah dibangun di TNBT Riau dan Jambi sepanjang 169,2 km.(ANT)



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sandiaga Uno hingga Khofifah Diusulkan Jadi Calon Ketua Umum PPP

Sandiaga Uno hingga Khofifah Diusulkan Jadi Calon Ketua Umum PPP

Nasional
Nadiem Dapat Rapor Merah, FSGI Beri Sejumlah Rekomendasi untuk Kemendikbud

Nadiem Dapat Rapor Merah, FSGI Beri Sejumlah Rekomendasi untuk Kemendikbud

Nasional
Dua Terdakwa Kasus Jiwasraya Dituntut Penjara Seumur Hidup, Hari Ini Jalani Sidang Vonis

Dua Terdakwa Kasus Jiwasraya Dituntut Penjara Seumur Hidup, Hari Ini Jalani Sidang Vonis

Nasional
IDI: Lebih dari Satu Semester Pandemi, Angka Kematian Tenaga Kesehatan Semakin Mengkhawatirkan

IDI: Lebih dari Satu Semester Pandemi, Angka Kematian Tenaga Kesehatan Semakin Mengkhawatirkan

Nasional
Hingga 25 Oktober, Kasus Covid-19 di Indonesia 389.712, Kasus Aktif 62.649

Hingga 25 Oktober, Kasus Covid-19 di Indonesia 389.712, Kasus Aktif 62.649

Nasional
[POPULER NASIONAL] Usai Ditetapkan Tersangka, Penghina NU Ditahan |Edarkan Narkoba, Polisi Terancam Hukuman Mati

[POPULER NASIONAL] Usai Ditetapkan Tersangka, Penghina NU Ditahan |Edarkan Narkoba, Polisi Terancam Hukuman Mati

Nasional
Pemerintah Klaim Sudah Mampu Kendalikan Covid-19 di 9 Provinsi Penularan Tertinggi

Pemerintah Klaim Sudah Mampu Kendalikan Covid-19 di 9 Provinsi Penularan Tertinggi

Nasional
Survei IPI: Elektabilitas Ganjar Paling Tinggi, Diikuti Prabowo

Survei IPI: Elektabilitas Ganjar Paling Tinggi, Diikuti Prabowo

Nasional
Cegah Polarisasi, Politisi Nasdem Usul Ambang Batas Capres Jadi 15 Persen

Cegah Polarisasi, Politisi Nasdem Usul Ambang Batas Capres Jadi 15 Persen

Nasional
Hinca: Perdebatan Pilkada Ditunda atau Tidak Bikin Masyarakat Bingung

Hinca: Perdebatan Pilkada Ditunda atau Tidak Bikin Masyarakat Bingung

Nasional
Tuntutan Penundaan Pilkada Lebih Kuat di Wilayah yang Tak Gelar Pilkada

Tuntutan Penundaan Pilkada Lebih Kuat di Wilayah yang Tak Gelar Pilkada

Nasional
Mayoritas Masyarakat Ingin Calon Kepala Daerah Pelanggar Protokol Kesehatan Didiskualifikasi

Mayoritas Masyarakat Ingin Calon Kepala Daerah Pelanggar Protokol Kesehatan Didiskualifikasi

Nasional
Partai Demokrat Minta Polisi Jangan Bertindak Berlebihan Terhadap Demonstran

Partai Demokrat Minta Polisi Jangan Bertindak Berlebihan Terhadap Demonstran

Nasional
Survei IPI: Mayoritas Setuju Aparat Semena-mena Terhadap yang Berseberangan Secara Politik

Survei IPI: Mayoritas Setuju Aparat Semena-mena Terhadap yang Berseberangan Secara Politik

Nasional
FSGI Ungkap Alasan Beri Nilai 55 untuk Program PJJ Nadiem Makarim

FSGI Ungkap Alasan Beri Nilai 55 untuk Program PJJ Nadiem Makarim

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X