Depdagri Kehabisan Pejabat untuk Pjs

Kompas.com - 19/01/2008, 20:58 WIB
Editor

JAKARTA, SABTU - Menteri Dalam Negeri Mardiyanto mengakui bahwa dengan dilantiknya Tanribali Lamo sebagai caretaker (penjabat sementara) Gubernur Sulsel di luar kebiasaan. "Kita mengakui, biasanya pejabat dari Depadgri yang kita prioritaskan sebagai caretaker, tapi pejabat Depdagri sudah habis," kata Mardiyanto di Jakarta, Sabtu (19/1).

Mardiyanto mencontohkan, ada pejabat Depdagri yang menjabat caretaker di Maluku Utara, sedangkan lainnya harus menangani pekerjaan yang masih banyak. Atas dasar tersebut, maka dipilihlah Achmad Tanribali Lamo yang sebelumya menjabat sebagai Asisten Personalia TNI Angkatan Darat (AD) menjadi Pjs Gubernur Sulsel. "Wajar, mencari pejabat lain," ujarnya.

Mendagri menegaskan, bahwa pelantikan Tanribali telah sesuai dengan aturan perundang-undangan karena Tanribali telah alih status yang sebelumnya militer menjadi sipil dan mendapat jabatan staf ahli Mendagri bidang Politik dan Hukum. "Jadi legalitas dipenuhi dan memiliki kapasitas," katanya.

Tanribali pernah lama bertugas di wilayah Sulsel sekitar enam sampai tujuh tahun. "Beliau kita kenal baik dan dipercaya pemerintah untuk melaksanakan tugas ini. Saya berharap pimpinan-pimpinan di Sulsel, tokoh-tokoh masyarakat, ulama-ulama, tokoh agama, dan elemen lainnya bisa mendukung bapak Tanribali di dalam mengemban tugasnya," katanya.

Selaku penjabat gubernur, Tanribali bertugas untuk mengelola pemerintahan di Sulsel sampai dilantiknya gubernur definitif. Penjabat gubernur melaksanakan tugas melaksanakan fungsi pemerintah, karena fungsi pemerintah dan pelayanan terhadap masyarakat tidak boleh berhenti.

"Saya berharap dengan dukungan kita sekalian dan pikiran jernih yang jernih, maka persoalan yang terjadi pasca-pilkada dan penyelesaian secara hukum, juga cepat selesai dengan memberikan keputusan yang jernih," katanya.

Mendagri meminta agar masalah waktu pelantikan tidak dipermasalahankan. Undang-undang pun telah menyebutkan bahwa masa bakti gubernur dan wakil guberur Sulsel selesai Sabtu (19/1). "Waktu mendesak ini tidak ada masalah apa-apa dan jangan diintepretasikan lain," ujarnya.

Semula ada informasi bahwa pelantikan dilakukan pada Sabtu (19/1) pagi, kemudian waktu diubah menjadi Minggu (20/1). Namun, akhirnya pelantikan dilaksanakan pada Sabtu (19/1) siang.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wamenkumham Sebut Pasal Penghinaan Presiden dalam RKUHP Delik Aduan, Ancaman Pidana hingga 3,5 Tahun

Wamenkumham Sebut Pasal Penghinaan Presiden dalam RKUHP Delik Aduan, Ancaman Pidana hingga 3,5 Tahun

Nasional
Luhut Ikut Urus Minyak Goreng, Anggota DPR: Ganti Menterinya kalau Tak Becus

Luhut Ikut Urus Minyak Goreng, Anggota DPR: Ganti Menterinya kalau Tak Becus

Nasional
Setuju Pidana Mati Koruptor, Peneliti Pukat UGM: Tetapi Bukan Diobral

Setuju Pidana Mati Koruptor, Peneliti Pukat UGM: Tetapi Bukan Diobral

Nasional
Bertemu Wapres Zambia, Jokowi Bahas Penguatan Kerja Sama Ekonomi

Bertemu Wapres Zambia, Jokowi Bahas Penguatan Kerja Sama Ekonomi

Nasional
Jokowi Sudah Tiba di Solo, Hadiri Pernikahan Adiknya dengan Ketua MK Anwar Usman

Jokowi Sudah Tiba di Solo, Hadiri Pernikahan Adiknya dengan Ketua MK Anwar Usman

Nasional
ICW Tak Sepakat Hukuman Mati Koruptor, Sebut Tak Akan Beri Efek Jera

ICW Tak Sepakat Hukuman Mati Koruptor, Sebut Tak Akan Beri Efek Jera

Nasional
Pemerintah Putuskan Cabut Ketentuan soal Dokter Gigi dan Pengacara di RKUHP

Pemerintah Putuskan Cabut Ketentuan soal Dokter Gigi dan Pengacara di RKUHP

Nasional
Mantan Komisioner KPK, Saut Situmorang Raih Penghargaan 'Life Time Achievement' dari MACC

Mantan Komisioner KPK, Saut Situmorang Raih Penghargaan "Life Time Achievement" dari MACC

Nasional
UPDATE 25 Mei: Lebih dari 200 Juta Orang Sudah Divaksinasi Dosis 1

UPDATE 25 Mei: Lebih dari 200 Juta Orang Sudah Divaksinasi Dosis 1

Nasional
Komisi III dan Pemerintah Sepakat RKUHP Dibawa Ke Paripurna, Target Pengesahan Juli 2022

Komisi III dan Pemerintah Sepakat RKUHP Dibawa Ke Paripurna, Target Pengesahan Juli 2022

Nasional
UPDATE 25 Mei: Sebaran 315 Kasus Baru Covid-19, DKI Terbanyak

UPDATE 25 Mei: Sebaran 315 Kasus Baru Covid-19, DKI Terbanyak

Nasional
Pemerintah dan Komisi III DPR Sepakat RUU Pemasyarakatan Dibawa ke Paripurna

Pemerintah dan Komisi III DPR Sepakat RUU Pemasyarakatan Dibawa ke Paripurna

Nasional
Profil Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Bangsawan yang Jadi Wakil Presiden Ke-2 RI

Profil Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Bangsawan yang Jadi Wakil Presiden Ke-2 RI

Nasional
KPK: Pencarian Harun Masiku Tak Bisa Disampaikan Detail ke Publik

KPK: Pencarian Harun Masiku Tak Bisa Disampaikan Detail ke Publik

Nasional
UPDATE 25 Mei: Kasus Kematian akibat Covid-19 Bertambah 5

UPDATE 25 Mei: Kasus Kematian akibat Covid-19 Bertambah 5

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.