Sulut Sukses Tanggulangi Kemiskinan dan Stunting, Kemendagri Berikan Insentif Fiskal Rp 3 Miliar

KENDARI, KOMPAS.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan insentif fiskal senilai Rp 3 miliar kepada Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) setelah dinobatkan sebagai provinsi terbaik dalam kategori Penanggulangan Kemiskinan dan Stunting pada ajang Apresiasi Pemerintah Daerah (Pemda) Berprestasi 2026 Regional Sulawesi.

Penghargaan tersebut diumumkan dalam acara yang berlangsung di Hotel Claro, Kendari, Jumat (29/5/2026). 

Capaian itu diraih berkat keberhasilan Pemerintah Provinsi Sulut dalam menekan angka kemiskinan dan prevalensi stunting melalui berbagai program yang terencana dan berkelanjutan.

Penilaian kategori tersebut mengukur langkah nyata pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan dan menurunkan angka stunting. 

Aspek yang dinilai meliputi kualitas perencanaan program, dukungan anggaran, serta inovasi yang mampu menghadirkan dampak nyata bagi masyarakat.

Seluruh indikator penilaian mengacu pada data terbuka Badan Pusat Statistik (BPS) sehingga hasilnya objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kemendagri siapkan insentif fiskal Rp 1 triliun

Melalui Apresiasi Pemda Berprestasi 2026, Kemendagri memberikan penghargaan berupa insentif fiskal kepada daerah yang menunjukkan kinerja unggul dalam berbagai sektor pembangunan.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengatakan, pihaknya telah mengalokasikan anggaran internal sebesar Rp 1 triliun yang dikonversi menjadi insentif fiskal bagi pemerintah daerah berprestasi.

Ia mengungkapkan, penghargaan dan insentif fiskal tersebut sebelumnya diberikan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui skema nasional.

Namun, berdasarkan evaluasi internal, Kemendagri mengambil alih program tersebut dan mengubah mekanisme kompetisi menjadi berbasis regional agar peluang antardaerah lebih setara, terutama bagi daerah yang memiliki kapasitas fiskal terbatas.

“Yang menang ya itu-itu aja nanti. Sama Sulawesi Barat atau Sulawesi Tenggara yang Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD)-nya lemah. Meskipun gubernurnya kuat, enggak mungkin menang bertanding lawan Jawa Barat, Jawa Tengah, atau DKI Jakarta yang anggarannya Rp 90 triliun,” paparnya dalam kesempatan itu.

Selain menciptakan kompetisi yang lebih adil, Apresiasi Pemda Berprestasi 2026 juga menjadi sarana pemerintah pusat untuk memberikan motivasi dan apresiasi kepada pemda yang menunjukkan kinerja baik.

Tito menilai, selama ini pola pembinaan pemerintah lebih banyak bertumpu pada fungsi pengawasan. Oleh karena itu, Kemendagri menghadirkan penghargaan dan insentif fiskal sebagai bentuk pengakuan atas berbagai capaian daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Empat kategori utama dan harapan Mendagri

Lebih lanjut, Tito menjelaskan, Apresiasi Pemda Berprestasi 2026 Regional Sulawesi mempertandingkan empat kategori utama, yakni Penurunan Tingkat Pengangguran, Penanggulangan Kemiskinan dan Stunting, Pengendalian Inflasi, serta Creative Financing.

Menurutnya, penghargaan tersebut juga menjadi ruang bagi pemda untuk menunjukkan hasil kerja nyata kepada masyarakat.

Di tengah sorotan terhadap sejumlah kepala daerah yang tersandung persoalan hukum, Tito menegaskan bahwa masih banyak pemimpin daerah yang bekerja dengan baik dan konsisten menghadirkan perubahan bagi wilayahnya.

Tito berharap penghargaan tersebut dapat memacu pemda untuk terus mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya.

“Selamat kepada yang mendapatkan penghargaan. Terus pertahankan dan tingkatkan lagi. Bagi yang belum beruntung, masih ada kesempatan pada dua gelombang berikutnya,” ucapnya.

Rangkaian Apresiasi Pemda Berprestasi 2026 akan berlangsung hingga November 2026 sebagai bentuk pengakuan atas kinerja dan komitmen pemda dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.