Salin Artikel

Banyak Pabrik Pindah dari Jabar dan Picu PHK, Menperin: Itu Perhitungan Bisnis

Adapun penutupan pabrik itu disinyalir karena biaya produksi lebih tinggi di Jawa Barat. Pemindahan pabrik turut memicu pemutusan hubungan kerja (PHK).

Agus mengungkapkan, setiap perusahaan memiliki hitung-hitungan operasional sendiri.

"Kalau dia pindah dari Jawa Barat ke Jawa Tengah, Jawa Barat ke Jawa Timur, saya kira kita enggak terlalu masalahkan. Itu ada perhitungan bisnis dari masing-masing perusahaan," kata Agung di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (15/5/2024).

Ia menyampaikan, perusahaan-perusahaan tersebut kemungkinan punya sejumlah masalah yang perlu diatasi sehingga harus memindahkan operasional.

Salah satunya, kata dia, mengenai ketersediaan sumber daya manusia (SDM).

"Itu kan masalah UMR masalah kesediaan SDM dan lainnya. Jadi selama perpindahannya di dalam negeri sih ndak ada masalah," ucap Agus.

Sebelumnya diberitakan, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mencatat sebanyak 2.650 pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) selama periode Januari sampai Maret 2024. Rinciannya, 306 pekerja di Januari, 654 pekerja di Februari, dan 1.690 pekerja di Maret 2024.

Sekretaris Jenderal Kemenaker Anwar Sanusi mengatakan, maraknya PHK di Jawa Barat terjadi di industri tekstil dan garmen lantaran pengusaha memutuskan untuk menutup pabriknya.

Anwar mengatakan, berdasarkan informasi yang diterima dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan pemerintah daerah, penutupan pabrik terjadi lantaran biaya tenaga kerja lebih tinggi di Jawa Barat dibandingkan daerah lain.

Hal ini, kata dia, membuat pengusaha memiliki pertimbangan ekonomi dan memindahkan operasi ke daerah lain.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W Kamdani menyampaikan, PHK dilakukan karena industri yang berorientasi di sektor ekspor masih terdampak rendahnya permintaan (demand) pasar global lantaran situasi geopolitik.

Kondisi tersebut juga dialami industri padat karya seperti garmen dan alas kaki di mana industri tersebut harus bersaing dengan produk impor ilegal.

Tak hanya itu, industri tersebut kesulitan mendapatkan bahan baku impor dan kenaikan biaya usaha membuat pengusaha melakukan efisiensi dengan mengurangi jumlah karyawan.

"Selain itu kesulitan dalam memperoleh bahan baku/penolong impor, juga kenaikan cost of doing business membuat industri-industri ini semakin terdesak untuk meningkatkan efisiensi produksi agar bisa tetap eksis di pasar, salah satunya dengan pengurangan karyawan," ujarnya.

https://nasional.kompas.com/read/2024/05/16/09013631/banyak-pabrik-pindah-dari-jabar-dan-picu-phk-menperin-itu-perhitungan-bisnis

Terkini Lainnya

Jokowi Tetapkan 10 Juni Sebagai Hari Kewirausahaan Nasional, Bukan Hari Libur

Jokowi Tetapkan 10 Juni Sebagai Hari Kewirausahaan Nasional, Bukan Hari Libur

Nasional
Anggap Duet Anies-Kaesang Sulit Terwujud, Projo: Anies Antitesa Pemerintah Terpilih

Anggap Duet Anies-Kaesang Sulit Terwujud, Projo: Anies Antitesa Pemerintah Terpilih

Nasional
Jokowi Minta PON XXI Aceh-Sumut 2024 Tepat Waktu, Pimpinan DPR Ajak Semua Pihak Turun Tangan

Jokowi Minta PON XXI Aceh-Sumut 2024 Tepat Waktu, Pimpinan DPR Ajak Semua Pihak Turun Tangan

Nasional
Tanggapi Santai Pernyataan Kaesang Soal Duet dengan Anies, Projo: Bisa Saja Bercanda

Tanggapi Santai Pernyataan Kaesang Soal Duet dengan Anies, Projo: Bisa Saja Bercanda

Nasional
Bicara Marwah DPR di Bidang Legislasi, Hasto Kristiyanto: Sekarang Terbalik, Sering Ada Kepentingan di Luar

Bicara Marwah DPR di Bidang Legislasi, Hasto Kristiyanto: Sekarang Terbalik, Sering Ada Kepentingan di Luar

Nasional
Kalah di Pilpres, Anies Akhirnya Kembali Bertarung di Jakarta

Kalah di Pilpres, Anies Akhirnya Kembali Bertarung di Jakarta

Nasional
Airlangga Ungkap Terjadi 'Shifting' Perdagangan ke AS, tetapi RI Belum Menikmati

Airlangga Ungkap Terjadi "Shifting" Perdagangan ke AS, tetapi RI Belum Menikmati

Nasional
Kritik Proses Pemeriksaan Hasto dan Staf oleh KPK, DPD PDI-P: Tidak Adil dan Sewenang-wenang

Kritik Proses Pemeriksaan Hasto dan Staf oleh KPK, DPD PDI-P: Tidak Adil dan Sewenang-wenang

Nasional
Anggap KPK Tidak Tepat Sita Ponsel Hasto, Politikus PDI-P: Ini Bukan Tangkap Tangan

Anggap KPK Tidak Tepat Sita Ponsel Hasto, Politikus PDI-P: Ini Bukan Tangkap Tangan

Nasional
Pemikir Bebas Melawan Kebekuan

Pemikir Bebas Melawan Kebekuan

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anies Umumkan Maju Pilkada Jakarta | Anies Diprediksi Tolak Duet dengan Kaesang

[POPULER NASIONAL] Anies Umumkan Maju Pilkada Jakarta | Anies Diprediksi Tolak Duet dengan Kaesang

Nasional
Tanggal 17 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 17 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Putusan MA Bisa Dikonfirmasi Buka Jalan bagi Anak Jokowi jika Kaesang Maju Pilkada, Terutama di Jakarta

Putusan MA Bisa Dikonfirmasi Buka Jalan bagi Anak Jokowi jika Kaesang Maju Pilkada, Terutama di Jakarta

Nasional
KPK Ungkap Ada Pihak Kembalikan Uang ke PT SCC

KPK Ungkap Ada Pihak Kembalikan Uang ke PT SCC

Nasional
Gubernur BI: Tren Inflasi Indonesia 10 Tahun Terakhir Menurun dan Terkendali Rendah

Gubernur BI: Tren Inflasi Indonesia 10 Tahun Terakhir Menurun dan Terkendali Rendah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke