Soal Sistem Proporsional Tertutup, Komisi II DPR: MK Harus Keluar dari Pusaran Politik yang Membabi Buta

KOMPAS.com – Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Yanuar Prihatin menilai sistem proporsional tertutup membahayakan demokrasi karena partai politik (parpol) sebagai peserta pemilihan umum (pemilu) dirugikan.

Dia menilai, jika Mahkamah Konstitusi (MK) memaksakan sistem proporsional tertutup untuk dilaksanakan pada Pemilu 2024, parpol sebagai peserta pemilu paling dirugikan dan menjadi tanda bahaya untuk perjalanan demokrasi.

"Mungkin kondisi ini juga yang turut mendorong MK harus dikondisikan masuk ke pusaran politik sebagai jalan pintas untuk menusuk jantung parpol," ucapnya di Jakarta, Rabu (7/6/2023).

Yanuar menyebutkan, sistem pemilu adalah komponen yang menjadi kewenangan pembuat undang-undang (UU), yaitu DPR dan pemerintah.

Saat ini, kata dia, sikap delapan parpol yang ada di DPR sangat jelas, yaitu menolak proporsional tertutup.

Yanuar mengatakan, MK akan diuji kecerdasan dan kebijaksanaan politiknya. Menurutnya, persoalan tersebut bukan urusan akademik atau perdebatan konsep tentang sistem pemilu, tetapi tentang permainan politik yang liar.

"Bila MK bisa keluar dari pusaran politik yang membabi buta ini, MK akan dicatat sejarah sebagai penyelamat demokrasi. Kita lihat saja nanti apa yang diputuskan MK," katanya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Rabu.

Dia menjelaskan, internal parpol akan mengalami guncangan karena mesin parpol akan kekurangan energi akibat pasifnya sejumlah calon anggota legislatif (caleg) yang berada di urutan lebih bawah.

“Tidak dimungkiri, bisa saja ada caleg yang memilih diam untuk bertarung atau mundur,” kata Yanuar.

Padahal, kegairahan seseorang menjadi caleg karena adanya keadilan dalam sistem proporsional terbuka. Sistem ini membuat caleg terpilih atas dasar suara terbanyak, bukan karena nomor urut.

"Kondisi semacam itu tentu saja sangat merugikan partai," kata Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.

Yanuar mengatakan, pihak yang terus mendorong sistem proporsional tertutup sangat memahami kondisi internal parpol bila sistem ini diterapkan.

Sistem tersebut didorong karena parpol tidak siap bertarung dalam kontestasi politik. Untuk itu, parpol tersebut dengan mudah bisa mengendalikan situasi pemilu sesuai skenarionya.

Menurutnya, pemaksaan sistem proporsional tertutup adalah cermin bahwa pihak yang ingin melanggengkan kekuasaan sangat pesimis dan tidak percaya diri untuk bertarung dalam sistem terbuka.

"Mereka ingin menguasai keadaan tapi dengan cara yang membahayakan demokrasi, membawa kembali demokrasi ke alam kegelapan. Apalagi dengan menyeret MK terlibat dalam urusan ini," katanya.

Yanuar mengatakan, dalam waktu dekat parpol dipaksa menentukan strategi baru dalam pemenangan pemilu yang bercorak tertutup. Menurutnya, persoalan tersebut tidak ringan bagi kebanyakan parpol peserta pemilu.