Piala Dunia U-20 RI Batal, Perindo Singgung Kredibilitas dan Komitmen Bangsa Jadi Pertaruhannya

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Persatuan Indonesia (Perindo) menyayangkan gagalnya Indonesia menjadi tuan rumah piala dunia U-20.

Ketua Harian Nasional Perindo Tuan Guru Bajang (TGB) Muhammad Zainul Majdi mengatakan, gagalnya pelaksanaan Piala Dunia U-20 di Indonesia juga menyangkut soal kredibilitas bangsa di mata dunia.

"Jadi bangsa yang besar seperti ini ya tidak boleh dilihat sebagai bangsa yang kurang kuat memegang komitmennya. Kemarin kita itu jadi pelajaran lah untuk semua," kata TGB di DPP Perindo Pusat, Jakarta, Sabtu (1/4/2023).

TGB pun menyorot bahwa Indonesia sebagai negara demokrasi ketiga terbesar di dunia harusnya bisa menjadi bangsa yang kredibel dan menjunjung komitmen, termasuk dalam kegiatan keolahragaan internasional. Sebab, ia berpandangan, bahwa pelaksanaan Piala Dunia U20 bukan hanya masalah ketuanrumahan.

Momentum itu dinilai bisa menjadi batu penjuru agar ke depannya Indonesia bisa menjadi tuan rumah dari banyak kegiatan internasional lainnya.

"Jadi batu penjuru ini penting ya untuk membangun kepercayaan publik internasional," ungkapnya.

Mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat itu pun berharap, ke depannya kejadian serupa tidak kembali terulang.

Di sisi lain, TGB tidak memungkiri adanya pihak tertentu yang mempolitisasi momentum Piala Dunia U20.

"Ya apa sih yang tidak dipolitisasi hari ini. Tapi kalau Perindo lebih berpijak pada kepentingan bangsa ya," ujar TGB.

Diketahui Presiden Joko Widodo meminta masyarakat tak saling menyalahkan terkait keputusan FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20. Mantan DKI Jakarta itu juga mengaku kecewa atas keputusan tersebut.

“Dan sebagai bangsa besar kita harus melihat ke depan, jangan ke belakang. Jadikan kejadian ini pelajaran berharga untuk kita semua, bagi sepak bola nasional,” tutur Jokowi, Kamis (30/3/2023).

Sebelumnya, sejumlah pihak menolak kedatangan timnas Israel sebagai peserta Piala Dunia U-20. Alasannya, Indonesia selama ini berkomitmen untuk mendukung kemerdekaan Palestina.

Beberapa pihak yang menolak adalah PDI-P, PAN, PKS, Gubernur Bali I Wayan Koster, serta Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.