Dukung Gresik sebagai Kabupaten Lengkap, Menteri ATR/Kepala BPN: Satu Contoh Baik

KOMPAS.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Menteri ATR/Kepala BPN) Hadi Tjahjanto mendukung penuh upaya Gresik, Jawa Timur (Jatim), sebagai kabupaten lengkap pada 2023.

"Ini adalah satu contoh baik. Kota Lengkap bukan hanya tanggung jawab Kantor Pertanahan (Kantah), tapi perlu adanya sinergi dan kolaborasi antara unsur terkait. Semuanya menjadi satu tim untuk bisa melaksanakan tugas, yaitu merealisasikan Gresik Kabupaten Lengkap," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Kamis (30/3/2023).

Kolaborasi antara unsur terkait yang dimaksud, yaitu bupati dari pemerintah daerah (pemda), Komandan Komando Distrik Militer (Kodim), Kepala Kepolisian Resor Kota (Kapolresta), Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari), Kepala Pengadilan Negeri, Kepala Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), dan Kepala Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD).

Pernyataan tersebut, Hadi sampaikan saat hadir dalam penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) antara Kantah Kabupaten Gresik, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik, aparat penegak hukum, dan badan peradilan Kabupaten Gresik di Kantah Kabupaten Gresik, Rabu (29/03/2023).

Penandatanganan PKS tersebut menandai terjalinnya kolaborasi empat pilar di Gresik yang bertujuan untuk mewujudkan Gresik sebagai kabupaten lengkap.

Menurut Hadi, kolaborasi tersebut membuktikan bahwa koordinasi empat pilar memegang peranan penting dalam pelaksanaan berbagai program di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN).

Selain pemerintahan dan instansi, ia mengungkapkan, dukungan perusahaan sebagai bentuk corporate social responsibility (CSR) juga dibutuhkan untuk merealisasikan Gresik Kabupaten Lengkap.

"Tidak kalah penting dukungan dari eksternal, yaitu perusahaan. Terima kasih Direktur PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera (BKMS), Direktur PT Bumi Lingga Pertiwi, dan PT Petrokimia Gresik," imbuh Hadi.

Sebagai informasi, dalam rangkaian kunjungan kerja (kunker) di Provinsi Jatim tersebut, ia juga melakukan pengecekan terhadap layanan pertanahan di Kantah Kabupaten Gresik dan berkesempatan menyapa masyarakat.

Gresik jadi Kabupaten Lengkap pada 2023

Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jatim, Jonahar mengungkapkan bahwa Gresik akan menjadi kabupaten lengkap pada tahun 2023.

Capaian tersebut, kata dia, bisa didapatkan berkat dukungan yang masif dari pemda serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), dan perusahaan terkait.

Lebih lanjut Jonahar mengatakan, PKS atau memorandum of understanding (MoU) nantinya akan digaungkan ke daerah-daerah lain di Jatim.

"Harapan kami di tahun 2023 ini, Gresik menjadi kabupaten lengkap. MoU ini antara kantah dan bupati. Sesuai arahan Bapak Menteri ATR/ BPN Hadi, Insya Allah nanti akan kami replikasi di daerah Jatim, terutama daerah-daerah yang sedang menuju kabupaten atau kota lengkap,” imbuhnya.

Ia berharap, PKS atau MoU kabupaten lengkap bisa ditiru secara nasional oleh pemda di daerah lain.

Respons positif Bupati Gresik

Sementara itu, Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani mengucapkan terima kasih lantaran Kementerian ATR/BPN telah membantu berbagai penyelesaian permasalahan pertanahan.

Utamanya, kata dia, permasalahan dua organisasi keagamaan, yaitu Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.

“Saya juga menyambut baik program percepatan pendaftaran tanah untuk mendorong Gresik menuju kabupaten lengkap. Saya sering ke bawah menyampaikan kepada masyarakat, ini patut kami apresiasi,” imbuh Fandi.

Ia mengungkapkan bahwa pembangunan Gresik sebagai kabupaten lengkap dimulai dari desa.

Pembangunan tersebut, kata Fandi, melalui beberapa rangkaian, mulai dari Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di kecamatan sampai tingkat dusun, pengukuran tanah di dusun, kemudian hasilnya dicetak dan diberikan langsung di desa.

“Ini merupakan akselerasi yang luar biasa. Kami mendorong Gresik menjadi kabupaten lengkap," tuturnya.

Pada kegiatan tersebut, Menteri ATR/BPN Hadi menyerahkan empat Sertifikat Hak Pakai untuk Pemkab Gresik.

Perlu diketahui, dalam agenda tersebut Hadi didampingi oleh para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Staf Khusus dan Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala BPN, para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN, Kepala Kantah Kabupaten Gresik Asep Heri.

Selain itu, juga hadir seluruh pimpinan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Gresik dan perusahaan-perusahaan terkait.