Johan Budi Ingatkan Mahfud: Pak Jokowi Tak Suka Menteri Debat di Luar, Langsung Di-reshuffle

Sebab, menurut Johan, Presiden Joko Widodo tidak segan-segan mencopot menterinya yang sibuk berdebat di hadapan publik.

"Saya pernah menjadi juru bicara Pak Jokowi, Pak Jokowi itu paling enggak suka sama menteri yang berdebat di luar Pak, langsung di-reshuffle sama dia," kata Johan dalam rapat Komisi III DPR dengan Komite TPPU, Rabu (29/3/2023).

Politikus PDI-P itu pun mengingatkan bahwa tidak ada jabatan yang diemban selamanya, baik itu oleh anggota DPR maupun seorang menteri.

Sebab, kata dia, semua pejabat pasti memiliki sisi gelap yang mungkin tidak akan diusik oleh orang lain saat pejabat tersebut masih berkuasa.

"Menjadi anggota DPR cuma 5 tahun, itu pun kalau enggak di-PAW, jadi Menko Polhukam juga begitu Pak Mahfud, belum tentu 5 tahun lho. Kalau di-reshuffle? Apalagi ada rame-rame begini," kata Johan.

Kendati demikian, Johan tetap mengharapkan agar Mahfud tetap dipertahankan sebagai Menko Polhukam karena menurutnnya Mahfud adalah seseorang yang lurus dan berani.

"Tentu saya berdoa dan saya mengagumi Pak Mahfud, Pak Mahfud tidak di-reshuffle gara-gara ini, amin, karena saya mengenal betul Pak Mahfud ini orangnya lurus, sangat berani," ujar mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu.

Seperti diketahui, pernyataan Mahfud yang mengungkapkan adanya dugaan transaksi janggal sebesar Rp 349 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan menimbulkan kehebohan.

Mantan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Yunus Husein menilai, temuan PPATK yang diumbar oleh Mahfud itu sensitif karena jumlahnya besar dan melibatkan pejabat Direktorat Jenderal Bea Cukai.

"Jumlah itu, itu suatu masalah yang sensitif, apalagi dikaitkan dengan pejabat pajak dan pejabat keuangan," kata Yunus dalam Sapa Indonesia Pagi Kompas TV, Rabu (29/3/2023).

Sebenarnya, kata Yunus, tak ada salahnya PPATK menyerahkan laporan dugaan transaksi janggal tersebut ke Mahfud MD.

Bisa jadi, ini berkaitan dengan peran Mahfud sebagai Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Namun, lain soal jika laporan itu diumbar ke publik. Menurut Yunus, sebagai Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, Mahfud harus mendapat persetujuan dari timnya untuk membuka laporan tersebut.

Yunus mengingatkan para pejabat terkait berhati-hati terkait ini. Jangan sampai, pihak yang diduga terlibat transaksi janggal juga diumbar ke publik.

Apalagi, dalam hal dugaan transaksi janggal di lingkungan Kemenkeu, nominal yang disebutkan terbilang fantastis mencapai Rp 349 triliun.

Yunus khawatir, jumlah tersebut ternyata merupakan hasil akumulasi ganda lantaran disebut-sebut mencakup transaksi debit-kredit pegawai Kemenkeu selama 14 tahun terhitung sejak 2009 hingga 2023.

"Dugaan saya, kalau Menteri Keuangan bilang ada debit dan kredit juga dihitung, kemungkinan terjadinya double counting dalam jumlah angka yang besar itu ada sekali," kata Yunus.

"Jadi kalau ditanya salah apa enggak (Mahfud mengumbar laporan PPATK), saya lihat ada dasarnya. Cuma jangan menyebut angka yang fantastis yang diakumulatifkan selama 14 tahun, dan menyebut orang bea cukai sama pajak," tutur Kepala PPATK masa jabatan 2002-2011 itu.